Oleh: Lina Kogoya Ayomi)*
Pemerintah pusat terus menggelontorkan dana bagi pembangunan di wilayah Papua. Dana tersebut tentunya harus dapat dikelola secara profesional agar tercipta pemerintahan daerah yang bersih dan transparan serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Kebersihan dalam pemerintahan juga merupakan faktor krusial. Kebersihan di sini merujuk pada bebasnya pemerintah dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah yang bersih adalah pemerintahan yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakannya.
Beberapa waktu yang lalu, Pj. Bupati Maybrat, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu, S.Sos., M.Si., didampingi Ferdinandus Taa, S.H., M.Si. (Pj. Sekda Kab. Maybrat) dan Enseny Stevy Mosso, S.Sos., M.Si. (Plt. Inspektur pada Inspektorat Maybrat), mengadakan pertemuan dengan tim BPK Papua Barat di Hotel Belagri, Sorong.
Pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang penuh keharmonisan dan keseriusan. Agenda utama pertemuan tersebut adalah untuk membahas perkembangan proses pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh tim BPK Papua Barat terhadap Kabupaten Maybrat.
Pemeriksaan rutin ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek penting dibicarakan secara mendalam. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk membahas perkembangan proses pemeriksaan rutin oleh tim BPK Papua Barat kepada Kabupaten Maybrat. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan administrasi.
Bernhard menegaskan pentingnya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan BPK Papua Barat untuk mencapai tujuan ini. Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati Maybrat juga menyampaikan apresiasinya atas upaya yang telah dilakukan oleh tim BPK dalam menjalankan tugasnya. Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi administrasi dan keuangan Kabupaten Maybrat.
Dengan adanya pemeriksaan rutin ini, diharapkan pengelolaan keuangan dan proyek-proyek fisik di Kabupaten Maybrat dapat berjalan dengan lebih baik dan transparan. Pj. Bupati Maybrat, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu, berharap bahwa hasil pemeriksaan ini dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah Kabupaten Maybrat ke depannya. Ia menekankan pentingnya evaluasi dan pembenahan secara terus-menerus dalam berbagai aspek pengelolaan pemerintahan.
Ferdinandus Taa, S.H., M.Si., Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2023. Laporan ini diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Momen ini menandai awal proses audit yang sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan BPK.
Laporan ini merupakan cerminan komitmen Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam menjaga keterbukaan informasi kepada publik. Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan laporan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hal ini juga mencerminkan integritas dan profesionalisme Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam mengelola dana publik.
BPK akan mendukung dengan menghasilkan rekomendasi yang berkualitas, bermanfaat, dan solutif. Rekomendasi ini akan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas kinerja. BPK juga berupaya untuk terus menjaga independensi dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Hasil audit diharapkan dapat menjadi pedoman perbaikan.
Dengan penyerahan laporan ini, Pemerintah Kabupaten Maybrat menunjukkan keseriusannya dalam mengelola keuangan daerah dengan baik. Ke depan, diharapkan akan ada perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tambrauw, Engelbertus Kocu terus mengingatkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar terus berkomitmen menjaga integritas. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan dan memenuhi indikator penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) serta hasil dari Survey Penilaian Integritas (SPI) sehingga dapat membawa perbaikan pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Tambrauw.
Transparansi dan kebersihan dalam pemerintahan tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kesejahteraan sosial masyarakat. Ketika pemerintah berjalan dengan transparan dan bersih, pelayanan publik akan meningkat, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan lebih merata, serta keadilan sosial dapat terwujud.
Dalam jangka panjang, pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat Papua juga menjadi kunci utama. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih sadar akan hak-haknya dan lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah. Mereka akan lebih mampu mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah.
Semua pihak harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan bersih. Bantuan teknis, pendanaan, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman sangat dibutuhkan.
Pada akhirnya, transparansi dan kebersihan dalam pemerintahan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Papua. Pemerintah yang transparan dan bersih akan mampu menjalankan amanat rakyat dengan lebih baik, menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, dan mengangkat harkat serta martabat masyarakat Papua.
Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendukung dan mendorong terciptanya pemerintahan di Papua yang transparan dan bersih. Dengan komitmen dan kerjasama semua pihak, kita yakin bahwa Papua bisa menjadi wilayah yang maju, sejahtera, dan adil bagi seluruh warganya.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta
