Oleh : Ricky Payage )*
Keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sangat menghambat bagi kemajuan di seluruh wilayah Papuaiin mau. Terlebih, sejauh ini Pemerintah terus berupaya dalam menggencarkan percepatan pembangunan di sana.
Dengan adanya gerombolan separatis musuh negara, yakni OPM tersebut tentu sangat menghambat seluruh upaya pemerintah dalam melaksanakan program percepatan pembangunan dan kemajuan di Tanah Papua.
Padahal, sejatinya seluruh warga masyarakat orang asli Papua (OAP) sendiri sangat menginginkan dan mendambakan wilayah mereka yang maju dan sejahtera. Namun, apabila OPM terus mengganggu dengan beragam tindak biadabnya, jelas kemajuan itu hanya akan menjadi angan-angan semata.
Baru-baru ini, Organisasi Papua Merdeka kembali melancarkan aksi biadab dan keji mereka dengan menembak mati seorang warga sipil yang berprofesi sebagai tukang ojek di Puncak Jaya.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengaku bahwa mereka bertanggung jawab atas adanya penembakan terhadap seorang tukang ojek di Jalan Turunan, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya tersebut.
Mereka berdalih bahwa penembakan terjadi lantaran OPM menilai kalau tukang ojek itu merupakan anggota intelijen yang sedang menyamar. Padahal, di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mayor Jenderal (Mayjend) Nugraha Gumilar dengan sangat tegas membantah tudingan tersebut.
Nyatanya, memang korban yang merupakan tukang ojek itu bukan mata-mata aparat keamanan dan hanya merupakan warga sipil biasa yang sama sekali tidak terlibat dalam aktivitas militer apapun. Terlebih, korban juga tidak memiliki hubungan apapun dengan TNI.
Lebih lanjut, atas adanya peristiwa tersebut, kemudian aparat keamanan akan menindaklanjuti penembakan warga sipil oleh OPM dan akan bertindak dengan sangat tegas karena mereka telah bertindak brutal membunuh masyarakat sipil yang tidak bersalah.
Tidak cukup sampai di sana, namun kebrutalan Organisasi Papua Merdeka juga terjadi dengan merusak jembatan di Distrik Baya Biru, Paniai, Papua Tengah. Namun ironisnya justru gerombolan teroris musuh negara itu malah menuding bahwa seolah pelaku pengrusakan adalah aparat keamanan.
Sontak saja, pihak Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih langsung membantah upaya penyebaran berita bohong atau hoaks tersebut. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam), Letnan Kolonel Infanteri (Letkol Inf) Candra Kurniawan menyampaikan bahwa sama sekali tidak mungkin pihaknya merusak fasilitas umum apalagi yang memang menjadi jalur penghubung bagi warga.
Pasalnya, terlebih jembatan itu sendiri juga sangat berguna bagi aparat keamanan serta seluruh masyarakat. Alih-alih pihak TNI, justru yang kerap kali melakukan pengrusakan adalah dari OPM sendiri, karena terbukti tidak hanya satu kali mereka merusak, membakar fasilitas umum.
Gerombolan separatis itu juga sering melukai warga sipil yang kemudian mereka beralibi dengan menyebarkan hoaks dan justru balik menuding aparat keamanan yang melakukan tindak demikian.
Di sisi lain, Kepala Program Studi (Kaprodi) Kajian Terorisme Universitas Indonesia (UI), Muhammad Syauqillah menilai bahwa seluruh rentetan aksi teror oleh OPM akan terus menghambat pembangunan kesejahteraan bagi semua masyarakat di wilayah berjuluk Bumi Cenderawasih itu.
Karena kalau misalkan terus menerus ada konflik, teror dan berbagai macam tindak melanggar hukum lainnya di sana, maka sudah barang tentu Papua akan sangat mengalami hambatan dalam pembangunan.
Kondisi gejolak itu kian bertambah dengan keberadaan OPM, sehingga menjadikannya salah satu masalah yang memiliki tingkat urgensi untuk segera tertangani, utamanya di tengah gencarnya pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat.
Selama ini, semua aksi teror yang Organisasi Papua Merdeka gencarkan sama sekali tidak sejalan dengan bagaimana kerangka pembangunan Bumi Cenderawasih, yang mana sejatinya untuk masyarakat Papua sendiri.
Artinya, ketika pembangunan terhambat, secara jangka panjang juga akan sangat berdampak pada bagaimana nasib atau kesejahteraan warga masyarakat OAP, misalkan seperti akses jalan dari satu wilayah ke wilayah lain menjadi sangat terhambat, sebagaimana dalam kasus pengrusakan jembatan Baya Biru.
Meski begitu, dalam berhadapan dengan OPM, pemerintah sudah menerapkan serangkaian strategi yang sangat tepat, termasuk adanya penggunaan pendekatan secara soft approach ataupun hard approach untuk menuntaskan seluruh permasalahan separatisme dan terorisme.
Upaya kemajuan Papua lain yang pemerintah lakukan, yakni dengan gencar membangun Stadion Papua Bangkit, kemudian adanya pembangunan Jalan TransPapua, Pasar Khusus Perempuan, pengalokasian dana khusus, hingga keberadaan Papua Youth Creative Hub (PYCH).
Langkah lain dari pemerintah untuk memajukan Bumi Cenderawasih, tidak hanya secara fisik atau infrastruktur saja, namun juga dari segi pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan adanya program pendidikan gratis bagi seluruh masyarakat OAP.
Keterhambatan pembangunan dan juga kemajuan di Tanah Papua, selama ini ternyata karena keberadaan OPM yang kerap kali melancarkan beragam aksi biadab mereka sehingga menyulitkan masyarakat setempat untuk sejahtera.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bandung
