Oleh : Adit Wijaya )*
Aparat keamanan Republik Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat untuk memastikan agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 bisa berjalan dengan lancar dan kondusif.
Dalam komitmen kuat tersebut, berbagai macam langkah atau upaya terus aparat keamanan lakukan. Seluruhnya tidak lain dan tidak bukan, hanya demi supaya Pilkada 2024 bisa berjalan dengan penuh kondusivitas.
Tentunya, penciptaan suasana yang kondusif dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 menjadi sangat penting lantaran dengan demikian memungkinkan persentase lebih tinggi bahwa akan terpilih para pemimpin yang benar-benar mampu membawa wilayah mereka semakin maju dan berkembang.
Oleh karenanya, di sini, dalam kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2024, maka peranan aparat keamanan Republik Indonesia (RI) dari berbagai jajaran menjadi sangat penting. Tanpa adanya mereka, maka kontestasi politik tingkat daerah tersebut akan sulit untuk berlangsung dengan baik.
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto memberikan penekanan kepada seluruh jajaran dan prajuritnya tatkala mereka akan melaksanakan pengamanan pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah.
Melalui Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II, Marsekal Masya Muhammad Khairil Lubis, Jenderal TNI mengatakan bahwa tugas mereka sebagai aparat keamanan adalah memberikan bantuan dan dukungan penuh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya untuk mengamankan Pilkada 2024.
Penjagaan akan stabilitas keamanan menjadi hal yang sangat penting, oleh karena itu mengapa seluruh jajaran langsung mendapatkan perintah dan penekanan demikian. Sehingga apabila misal ternyata terjadi konflik di lapangan, maka aparat keamanan akan langsung melumpuhkannya.
Itu pun tidak serta-merta langsung terjadi, melainkan jika hanya benar-benar dalam kondisi dan situasi yang sangat mendesak saja, maka prajurit langsung bertugas untuk melumpuhkan, namun tetap dengan menjaga terus sisi humanisme.
Meski berkomitmen kuat untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas selama pelaksanaan Pilkada 2024, namun seluruh jajaran aparat keamanan RI tetap berpegang teguh pada seluruh asas dan prinsip menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta hukum yang berlaku di Indonesia.
Bukan hanya pengamanan, namun adanya koordinasi yang baik dengan seluruh pihak, termasuk panglima atau komandan di lapangan harus terus menjadi hal yang utama karena demi kelancaran dan kesuksesan penjagaan keamanan selama Pilkada 2024 berlangsung.
Pihak TNI juga mempersiapkan adanya personel cadangan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk pelaksanaan pengamanan dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah 2024. Adanya personel cadangan tersebut bisa jadi akan berguna menyesuaikan tergantung dengan bagaimana situasi dan kondisi di lapangan.
Mengenai alutsista tersebut, aparat keamanan menyiapkan kapal landing platform dock (LPD), pesawat Hercules C-130, pesawat CN-295, pesawat Boeing B-737, helikopter hingga kendaraan anti huru-hara seperti kendaraan taktis (rantis) dan kendaraan tempur (ranpur).
Hal tersebut seluruhnya telah aparat keamanan siapkan kalau memang misalnya terjadi situasi yang mendesak, utamanya untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) mungkin ada jadwal untuk bergeser dari satu tempat ke daerah lainnya sehingga meminimalisasi keterlambatan waktu.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa untuk dapat mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 yang aman dan damai, tentunya stabilitas politik, hukum dan juga keamanan merupakan hal yang sangat mutlak atau wajib terjadi.
Bagaimana tidak, pasalnya stabilitas bidang politik, hukum dan keamanan harus terus seluruh pihak jaga secara bersama-sama lantaran apapun yang terjadi dalam bidang-bidang tersebut jelas akan sangat mempengaruhi pelaksanaan dan tahapan Pilkada 2024.
Terlebih, adanya peningkatan suhu politik di Indonesia dan di beberapa daerah selama tahapan Pilkada berlangsung, apabila tidak terkelola dengan baik, maka akan dapat berpotensi untuk memicu terjadinya gangguan keamanan yang dapat mengganggu tahapan pesta demokrasi tingkat daerah itu.
Oleh karenanya, bagaimana pengupayaan akan kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah sejatinya bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pihak penyelenggara Pilkada saja, melainkan juga bagi seluruh pihak secara bersama-sama.
Di sisi lain, aliansi masyarakat yang menamakan diri mereka sebagai Forum Masyarakat Sipil Bersatu menyampaikan apresiasi sangat tinggi mereka pada bagaimana kinerja aparat keamanan pasukan gabungan TNI dan Polri selama ini untuk terus melakukan pengamanan dan penjagaan selama pelaksanaan pesta demokrasi, baik itu sejak berlangsungnya Pemilu pada Februari 2024 lalu, hingga Pilkada pada November 2024.
Koordinator Forum Masyarakat Sipil Bersatu, Rizky mengungkapkan bahwa dengan adanya aparat keamanan TNI dan Polri, maka situasi pesta demokrasi dan kontestasi politik bisa berlangsung dengan kondusif.
Seluruh hal tersebut tentunya tidak bisa lepas dari bagaimana komitmen kuat aparat keamanan untuk memastikan agar seluruh pelaksanaan dan tahapan atau proses berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada November 2024 bisa berjalan dengan kondusif.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
