Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 sudah di depan mata, dan seluruh masyarakat Indonesia memiliki harapan besar agar proses demokrasi ini berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Pilkada bukan hanya sekadar ajang memilih pemimpin, tetapi juga merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menegaskan komitmen terhadap demokrasi yang sehat dan berintegritas. Oleh karena itu, partisipasi dan peran aktif semua pihak sangat dibutuhkan untuk mengawal pelaksanaan Pilkada 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara utama pemilu memiliki peran krusial dalam memastikan setiap tahap Pilkada berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. KPU bekerja keras untuk menyusun daftar pemilih yang akurat, mengatur logistik pemilu, dan memastikan semua prosedur dijalankan dengan baik. Selain itu, KPU juga terus mengedukasi masyarakat memberikan pendidikan pemilih yang efektif agar memahami pentingnya partisipasi mereka dalam Pilkada.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tugas penting dalam mengawasi jalannya Pilkada. Bawaslu memastikan tidak ada kecurangan atau pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu. Melalui pemantauan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, Bawaslu berperan menjaga agar setiap kandidat dan partai politik berkompetisi secara fair.
Penjabat Bupati Tabalong, Hamida Munawarah mengatakan seluruh lapisan masyarakat harus mendukung dan mengawal proses Pilkada 2024 ini. Diharapkan hasil pemilihan nanti mencerminkan suara dan keinginan masyarakat. Pihaknya menjelaskan pelaksanaan Pilkada merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan memilih pemimpin yang akan membawa daerah menuju perubahan yang lebih baik. Pihaknya berharap momen peluncuran ini sebagai tonggak awal untuk mendongkrak semangat partisipasi seluruh elemen terkait dalam upaya menyukseskan seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong.
Untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan jujur dan adil, kolaborasi dari semua pihak sangatlah penting. Penyelenggara pemilu, pemerintah, aparat keamanan, media massa, masyarakat sipil, dan pemilih harus bekerja sama dan saling mendukung dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing.
Dengan sinergi yang kuat antara semua elemen masyarakat, diharapkan Pilkada 2024 dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas, berintegritas, dan mampu membawa perubahan positif bagi daerahnya masing-masing. Pilkada yang jujur dan adil bukan hanya mencerminkan kematangan demokrasi di Indonesia, tetapi juga menjadi fondasi yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.
Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo SP Tuban, Rita Zahara Afrianti mengatakan menjelang Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang, Diskominfo SP Tuban mengamati adanya potensi peningkatan jumlah berita palsu atau hoaks. Keberadaan berita bohong dinilai dapat mengganggu jalannya proses demokrasi dan menciptakan ketidakpercayaan di masyarakat. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Diskominfo SP Tuban terus berupaya meluruskan setiap informasi palsu atau disinformasi yang beredar di masyarakat dengan tujuan untuk memberikan klarifikasi dan edukasi, memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipercaya melalui program Klinik Hoaks.
Pihaknya berharap pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan damai, berkualitas, dan sehat, sehingga mampu meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak dalam memilih dan bersuara, terutama di media sosial. Dalam era digital yang penuh dengan arus informasi, masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati sebelum menyebarkan informasi
Diketahui, Media massa memegang peranan signifikan dalam mengawal Pilkada jujur dan adil. Media harus berperan sebagai penyampai informasi yang akurat dan tidak memihak, serta menjadi pengawas yang kritis terhadap setiap tahapan Pilkada. Melalui peliputan yang objektif dan investigasi yang mendalam, media dapat membantu mengungkap berbagai kecurangan atau pelanggaran yang mungkin terjadi.
Selain itu, media juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik pemilih melalui pemberitaan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada. Dengan menyebarkan informasi mengenai visi, misi, dan program kerja para kandidat, media membantu pemilih untuk membuat keputusan yang lebih bijak dan berdasarkan informasi yang benar.
Semua pihak, termasuk pemerintah, media, dan masyarakat, harus bekerja sama untuk memverifikasi informasi dan mengedukasi publik. Dengan meningkatkan literasi digital, akan dapat mengurangi dampak negatif hoaks pada Pilkada November 2024 mendatang.
Pilkada 2024 merupakan momentum penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap demokrasi yang sehat dan berintegritas. Dengan peran aktif dari KPU, Bawaslu, pemerintah, aparat keamanan, media massa, masyarakat sipil, dan pemilih, diharapkan proses Pilkada dapat berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.
Dalam kesimpulannya, semua berperan serta mengawal Pilkada 2024 agar dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik bagi bangsa dan negara. Demokrasi yang kuat hanya bisa terwujud dengan partisipasi aktif dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat.
*) Penulis merupakan kontributor Jurno.ID
