Pemerintah Indonesia telah mengintensifkan upaya pembangunan di Papua sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang telah diperbarui dengan UU No. 2 Tahun 2021. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Undang-Undang Otonomi Khusus Papua pertama kali diberlakukan pada tahun 2001 sebagai upaya untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan mengatur kebijakan pembangunan. UU No. 21 Tahun 2001 menjadi landasan hukum untuk mempercepat pembangunan, namun dalam perjalanannya, implementasi undang-undang ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah birokrasi, keamanan, dan korupsi.
Dalam rangka memperbarui dan memperkuat upaya pembangunan di Papua, pemerintah mengesahkan UU No. 2 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus. Perubahan ini termasuk peningkatan alokasi dana, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana tersebut untuk memastikan dampak positif bagi masyarakat Papua.
Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo mengatakan pembangunan pusat pemerintahan di Provinsi Papua Tengah merupakan amanat regulasi yang berkaitan dengan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua terutama pembangunan Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Menurutnya, progres pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah sudah mulai terlihat secara fisik. Hal itu dapat diamati dari kegiatan pembersihan lahan dan penyiapan drainase pada lokasi pusat pemerintahan provinsi tersebut. Wempi berharap pembangunan sarana prasarana pemerintahan di seluruh DOB wilayah Papua dapat dibangun dalam waktu dekat guna mendukung proses Pilkada Serentak pada 27 November mendatang. Pembentukan 4 DOB di Papua dapat mengangkat harkat, derajat, dan martabat masyarakat asli Papua sehingga dapat terwujud Papua yang baru.
Pemerintah telah mengembangkan beberapa strategi utama untuk mempercepat pembangunan di Papua. Salah satu fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat membuka aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah di Papua, yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan ekonomi.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli mengatakan pembangunan harusnya didahulukan di bagian jalan masuk sebagai pusat pemerintahan. Terdapat lima indikator terhadap proses pembangunan di pusat pemerintahan yang dilihat. Pertama basic design, perencanaan teknis, jadwal tender, bangunan konstruksi, dan waktu kapan selesainya. Ini penting supaya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi baru sudah punya fasilitas yang cukup dan lebih terukur.
Pemerintah di DOB Papua lainnya dapat meniru langkah serupa yang telah dilakukan Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk dan jajaran. Di sisi lain, pengawasan terhadap penggunaan dana Otonomi Khusus juga diperketat untuk mencegah korupsi dan memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan secara aktif dalam pengawasan ini.
Pemerintah telah mengembangkan beberapa strategi utama untuk mempercepat pembangunan di Papua. Salah satu fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat membuka aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah di Papua, yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan ekonomi.
Keberhasilan pembangunan di Papua juga sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terpenuhi. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat diajak untuk turut serta dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap proyek-proyek yang dijalankan.
Meski berbagai upaya telah dilakukan, pembangunan di Papua tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kondisi geografis Papua yang sulit dan tersebar luas, yang menyulitkan akses pembangunan infrastruktur. Selain itu, masalah keamanan yang berkaitan dengan kelompok separatis masih menjadi ancaman serius yang dapat menghambat proses pembangunan.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, untuk memastikan kondisi yang kondusif bagi pembangunan. Program-program sosialisasi dan pendekatan yang lebih humanis juga diterapkan untuk merangkul masyarakat Papua dan mengurangi potensi konflik.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat lebih responsif dan inovatif dalam mengelola dana Otonomi Khusus. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan dan pembinaan terus dilakukan agar mereka mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik.
Dengan berbagai upaya yang telah dan terus dilakukan, harapannya adalah Papua dapat mengejar ketertinggalan dan menikmati hasil pembangunan yang merata. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua menjadi tujuan utama yang harus diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat.
Pembangunan di Papua bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan manusia seutuhnya. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pelestarian budaya harus menjadi perhatian utama agar Papua dapat maju dan sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai amanat undang-undang, pembangunan di Papua harus terus digalakkan dengan semangat keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya dengan demikian, cita-cita untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan mengurangi kesenjangan antarwilayah dapat tercapai.
