Oleh : Maya Naura Lingga )*
Masyarakat diminta untuk selalu menjaga situasi kondusif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya dari isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Tanggung jawab ini bukan hanya milik pemerintah, aparat keamanan, atau media saja, melainkan merupakan tugas bersama seluruh elemen masyarakat.
Semua pihak perlu untuk bersinergi dan menjaga situasi kondusif menjelang Pilkada, termasuk kalangan Jurnalis. Terkait hal itu, Aliansi Jurnalis Singkawang (Ajusi) memainkan peran kunci dalam memperkuat kesadaran ini dengan menggelar acara “Ngopi Bareng di Tahun Demokrasi”. Acara ini tidak hanya menjadi forum bagi insan media untuk meningkatkan literasi dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga sebagai momentum untuk mengingatkan pentingnya mengedepankan prinsip-prinsip etika jurnalistik, terutama di tengah dinamika politik yang semakin kompleks.
Kehadiran berbagai tokoh penting, seperti Kapolres Singkawang, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan aktivis media sosial, menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan Pilkada yang damai dan terbebas dari hoaks serta ujaran kebencian.
Kapolres Singkawang, AKBP Fatchur Rochman, dengan tegas menekankan pentingnya kolaborasi untuk menjaga situasi keamanan menjelang dan selama Pilkada 2024. Langkah-langkah antisipasi yang diambil, seperti penempatan personel keamanan yang cukup dan harapan agar media memberikan liputan yang positif, menunjukkan komitmen aparat keamanan dalam memastikan kelancaran proses demokrasi.
Sementara itu, Ketua KPU Singkawang, Khairul Abror, menyoroti peran penting media dalam menyebarkan informasi yang benar dan membantu pemilih untuk membuat keputusan yang tepat.
Di tingkat nasional, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) juga menegaskan komitmennya untuk mengawal ruang digital guna mendukung Pilkada serentak yang berlangsung dengan damai dan bertanggung jawab.
Langkah-langkah konkret telah diambil, seperti amplifikasi narasi Pilkada Damai 2024 melalui media sosial, sinergi dengan mitra untuk sosialisasi, serta kolaborasi dengan media massa dalam menyajikan informasi yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pun turut berperan dalam memastikan integritas dan kualitas proses Pilkada.
Namun, tantangan tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah. Bawaslu Kabupaten Sumbawa, misalnya, mengambil langkah strategis dalam memastikan bahwa Pilkada berjalan tanpa gangguan dari hoaks.
Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pegiat media sosial, aktivis organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan wartawan, menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga kondusivitas selama proses Pilkada. Hal ini sangat penting untuk menjauhkan isu-isu sensitif dan memastikan fokus pada program pembangunan yang nyata.
Di Maluku, para elit politik juga menyuarakan komitmen mereka untuk menyambut Pilkada dengan damai dan tanpa memanfaatkan isu-isu SARA. Pesan perdamaian dan persaudaraan yang disampaikan oleh Kapolda Maluku, Irjen Lotharia Latif, mengajak semua pihak, terutama calon dan tim sukses, untuk menjaga integritas kompetisi politik.
Masyarakat perlu diajak untuk bersama-sama mengawal proses demokrasi dengan penuh tanggung jawab, menjauhkan diri dari penyebaran informasi yang tidak benar, serta menjaga ruang digital sebagai sarana yang positif untuk menyampaikan informasi dan pendapat yang membangun.
Sinergi dan nilai-nilai kebersamaan akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan Pilkada Serentak 2024 sebagai tonggak positif dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, juga turut memberikan pandangannya terkait produksi hoaks di media sosial yang semakin meningkat menjelang Pilkada. Dalam konteks ini, gerakan anti-hoaks dan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Kemenkominfo bersama Polri menjadi sangat penting untuk memastikan integritas dan keberlangsungan proses demokrasi.
Seluruh pihak, tanpa terkecuali, perlu berkomitmen untuk menjaga integritas dan kualitas proses Pilkada. Dialog, kerja sama, dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat harus terus didorong untuk menciptakan Pilkada yang beradab, menghormati perbedaan, dan bermartabat. Dalam menjalankan proses demokrasi, semua pihak memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing.
Pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan dan penyelenggara negara, bertanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang memadai dan memastikan keamanan serta kelancaran pelaksanaan Pilkada. Aparat keamanan, seperti kepolisian dan tentara, memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pilkada, serta mengantisipasi potensi konflik yang bisa muncul.
Di sisi lain, media massa dan jurnalis memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi yang akurat, seimbang, dan berimbang kepada masyarakat. Mereka memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi sikap serta perilaku masyarakat dalam konteks politik. Oleh karena itu, menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas jurnalistik menjadi krusial dalam menjaga kualitas demokrasi.
Menjaga integritas dan kualitas proses Pilkada Serentak 2024 membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak. Baik itu pemerintah, aparat keamanan, media massa, maupun masyarakat luas, semua harus berperan aktif dalam menjaga demokrasi yang sehat dan bermartabat.
Dengan langkah-langkah konkret dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga demokrasi, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan damai, adil, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas serta mampu mewakili kepentingan masyarakat secara utuh.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
