Oleh: Nadine Wangge
Dalam upaya mempercepat pembangunan di Papua, pemerintah daerah telah mengambil langkah signifikan dengan mengalokasikan dana kampung untuk menangani kemiskinan ekstrem. Melalui kebijakan ini, diharapkan setiap kampung di Papua mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi.
Langkah ini bukan hanya sekedar kebijakan administratif, melainkan panggilan bagi seluruh komponen masyarakat untuk bersatu padu memerangi kemiskinan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Papua.
Pemerintah Kabupaten Jayapura, di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati Triwarno Purnomo, telah menekankan pentingnya alokasi dana kampung untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Terdapat 139 kampung di Kabupaten Jayapura yang wajib mengalokasikan dana kampung untuk penanganan isu-isu mendasar ini.
Dengan adanya komponen yang mencakup makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, serta akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Meski Kabupaten Jayapura sebenarnya tidak tergolong dalam kategori miskin ekstrem, upaya pencegahan tetap perlu dilakukan. Dengan sumber daya alam yang melimpah, masyarakat seharusnya dapat memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan dengan baik.
Namun, untuk memastikan masyarakat tidak terjerumus dalam kemiskinan ekstrem, dukungan program maupun bantuan makanan tambahan, serta fasilitas sanitasi dan air bersih di setiap kampung, sangat diperlukan.
Selain dana kampung, dana otonomi khusus (Otsus) juga memainkan peran vital dalam pembangunan Papua. Di Kabupaten Supiori, 30 persen dari dana Otsus tahap pertama telah disalurkan kepada 18 organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengelola program anggaran Otsus 2024. Transfer dana ini, sebesar Rp14 miliar, diharapkan dapat mempercepat serapan anggaran dan realisasi program pembangunan di berbagai sektor.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Supiori, Aldy, menyatakan bahwa penggunaan dana Otsus Papua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua, terutama di kampung-kampung dan distrik. Program-program yang didanai oleh Otsus mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, listrik, air bersih, hingga pembangunan rumah layak huni.
Dengan alokasi yang tepat, berbagai kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, sehingga kualitas hidup mereka meningkat secara signifikan.
Pada tahun 2024, Kabupaten Supiori menerima dana Otsus sebesar Rp98 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp76 miliar. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut.
Realisasi serapan anggaran Otsus pada 2023 mencapai lebih dari 91 persen, menunjukkan kinerja yang optimal dalam penyaluran dana ini.
Salah satu fokus utama dari penggunaan dana kampung adalah peningkatan gizi dan pencegahan stunting. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana S Hikoyabi, menegaskan pentingnya alokasi dana kampung untuk program makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. Dengan menyediakan makanan tambahan bergizi, diharapkan prevalensi stunting di Kabupaten Jayapura dapat terus ditekan.
Stunting merupakan salah satu program nasional yang wajib didukung oleh pemerintah daerah hingga tingkat kampung. Kabupaten Jayapura, yang memiliki 25 kampung sebagai lokus penanganan stunting, harus bekerja keras untuk menurunkan prevalensi stunting di bawah target nasional sebesar 14 persen. Selain balita, ibu hamil juga harus mendapatkan perhatian khusus dalam program ini untuk memastikan anak yang lahir dalam kondisi sehat dan kuat.
Dalam upaya ini, keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) sangat penting. Sebanyak 54 OPD di Kabupaten Jayapura harus mendukung penuh program stunting agar target prevalensi 12,2 persen dapat tercapai. Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah kampung dan OPD, serta alokasi dana yang tepat, program ini diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan dalam menurunkan angka stunting di daerah tersebut.
Selain fokus pada kesehatan dan gizi, Penjabat Bupati Jayapura juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dan memberdayakan masyarakat. Masyarakat di 139 kampung diimbau untuk menjaga kelestarian pohon sagu dan membudidayakan tanaman pangan lokal seperti jagung dan umbi-umbian.
Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada makanan pokok yang harganya cenderung fluktuatif di pasaran.
Bappeda juga diharapkan dapat tegas dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kampung. Setiap program pemerintah kampung harus mencakup intervensi terhadap kemiskinan ekstrem, agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampung, pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai.
Dana kampung dan dana otonomi khusus (Otsus) memegang peran strategis dalam mempercepat pembangunan di Papua. Dengan alokasi yang tepat dan fokus pada kebutuhan dasar masyarakat, diharapkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan dan kualitas hidup masyarakat Papua meningkat secara signifikan.
Program-program yang didanai oleh dana kampung dan Otsus mencakup berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur dasar, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
Pemerintah daerah, bersama dengan seluruh komponen masyarakat, harus bekerja sama dan bersinergi untuk mencapai tujuan ini. Dengan menjaga kelestarian alam, memberdayakan masyarakat, dan memastikan transparansi dalam penggunaan dana, Papua dapat membangun masa depan yang lebih baik dan lebih sejahtera bagi generasi mendatang.
Sebagai masyarakat, mari kita dukung penuh setiap program pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan Papua yang lebih maju dan sejahtera.
*) Mahasiswa Yapis Papua
