Pemerintah Republik Indonesia (RI) memfokuskan peningkatan pada berbagai macam sektor seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat orang asli Papua (OAP).
Tentunya bukan tanpa alasan, pasalnya untuk bisa mencapai pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat Papua yang optimal, maka harus ada perbaikan dan peningkatan kualitas pada sektor-sektor yang memang penting dan menjadi pokok bagi warga seperti halnya pada pendidikan, kesehatan dan keamanan.
Maka dari itu, lantaran ketiga sektor tersebut merupakan sebuah fundamental yang sangat berarti, sehingga pemerintah terus berfokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan dan keamanan bagi penunjang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.
Dalam melaksanakan upaya tersebut, salah satunya sebagaimana dikemukakan oleh Deputi Bidang Pengkajian Strategik, Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni bahwa Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) terus berusaha mencari solusi penyelesaian akan berbagai permasalahan di provinsi paling Timur Tanah Air itu, khususnya mengenai sektor pendidikan dan kesehatan.
Senada, Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia (Laksdya TNI) Maman Firmansyah menyampaikan bahwa memang pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar fundamental dalam pembangunan manusia.
Pasalnya, bagaimana kualitas dari sektor pendidikan dan juga kesehatan jelas sangat berpengaruh pula untuk menentukan seperti apa kualitas dari sumber daya manusia (SDM) setempat, yang mana pada akhirnya juga turut menentukan kemajuan suatu bangsa.
Untuk menangani kedua faktor fundamental tersebut, pemerintah terus melakukan penyelidikan secara menyeluruh dalam mengidentifikasi dan juga menganalisis sebenarnya apa sumber masalah saat ini, kemudian nantinya akan terujud berbagai macam langkah yang penting demi menemukan solusi secara efektif.
Bidang pendidikan di Bumi Cenderawasih masih terus menghadapi kendala seperti kekurangan tenaga guru, kemudian banyaknya pemukiman masyarakat yang berjarak sangat jauh dari sekoolah, termasuk juga angka buta huruf yang masih tinggi, rendahnya loterasi lantaran kurangnya minat baca serta konflik berkepanjangan di Papua yang turut berdampak pula pada bidang pendidikan.
Selanjutnya, untuk sektor kesehatan sendiri kendala yang warga Papua alami adalah tersebarnya masyarakat yang bermukim di dataran tinggi, dataran rendah dan lembah. Selain itu masih cenderung melekatnya adat istiadat dan kepercayaan warga sehingga membuat sektor kesehatan sulit berkembang di sana.
Lebih lanjut, kurangnya sarana kesehatan di pedalaman dan kampung-kampung yang masih terisolasi serta minim pula tenaga kesehatan, alat kesehatan dan sarapa prasarana (sarpras) kesehatan layak bagi masyarakat.
Berbagai pihak menegaskan akan terus memberikan dukungan penuh pada upaya pemerintah tersebut dalam menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk melaksanakan program pembangunan di Papua.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa sinergitas antara aparat keamanan TNI dan Polri penting untuk mengawal seluruh kebijakan pemerintah terkait percepatan pembangunan Bumi Cenderawasih.
Bahkan, pihaknya juga telah menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah seperti Kementeria Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengetahui apa saja yang selama ini menjadi kendala dalam program pembangunan di sana. Peranan aparat keamanan juga menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh kebijakan Presiden Jokowi demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Papua berjalan dengan optimal.
Sebagai informasi, Kepala Negara telah menggelar rapat terbatas soal percepatan pembangunan Papua dengan sejumlah menteri hingga lembaga terkait lainnya dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka.
Rapat tersebut menyepakati bahwa memang sangat perlu adanya peningkatan laju pada sektor penting seperti mutu pendidikan, kesehatan hingga keamanan di Bumi Cenderawasih demi menyukseskan pembangunan kesejahteraan di sana.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengakselerasi dan meningkatkan program kesejahteraan di Papua, yang mana sampai saat ini secara bertahap mulai berlangsung termasuk pengaturan anggarannya ke dalam kementerian atau lembaga terkait lain.
Proyek percepatan pembangunan Papua sendiri sejatinya telah termaktub di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Pada Pasal 3 Perpres tersebut telah mengamanatkan kepada badan pimpinan K.H. Ma’ruf Amin itu untuk melakukan evaluasi dan koordinasi akan percepatan pembangunan serta pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua.
Dalam pelaksanaan rapat terbatas, tidak lupa juga bahwa pemerintah sangat menyoroti adanya permasalahan dan bagaimana kondisi keamanan di Bumi Cenderawasih, yang mana untuk pendekatannya telah mendapatkan perhatian secara khusus untuk menjamin kedamaian Tanah Papua.
Keseriusan pemerintah untuk benar-benar mewujudkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan di Papua, terlihat pula dari bagaimana kematangan perencanaan, yang mana menurut Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo bahwa juga terjadi pembahasan mengenai anggaran untuk operasi khusus di sana.
Dengan demikian, sudah terlihat sangat jelas bahwa Pemerintah RI terus memfokuskan pada beberapa sektor penting supaya terus mengalami peningkatan seperti halnya pada sektor pendidikan, kesehatan dan keamanan untuk percepatan pembangunan Papua.
