Oleh : Rivka Mayangsari*)
Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah yang sudah diambil oleh negara. Oleh sebab itu, IKN harus menjadi kota yang ramai. IKN harus menjadi kota yang tak hanya menjadi pusat pemerintahan, sehingga porsi penduduk non Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) harus mendominasi. Jika hanya pusat pemerintahan, maka kotanya hanya diisi oleh kantor-kantor pemerintah. Salah satu poin penting yang menjadi kunci kesuksesan dari Ibu Kota Negara yakni pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung.
Mantan Gubernur Jawa Barat, yang kini bertugas sebagai kurator Ibu Kota Nusantara (IKN), Ridwan Kamil menyebut IKN harus bisa seperti Washington DC di Amerika Serikat (AS). Bukan seperti Canberra yang dianggap gagal karena menjadi ibu kota pemerintahan yang sepi. Namun, kondisi Canberra pada kenyataannya merupakan wilayah yang geografisnya terlalu luas dan jumlah penduduk yang minim. Sedangkan menurut Ridwan bahwa ibu kota terbaik dunia atau The best capital in the world yang didesain dari nol adalah Washington DC. Oleh sebab itu, Ridwan mengajak masyarakat untuk mendukung dan meramaikan IKN.
Dalam upaya untuk menunjang kesuksesan proyek pembangunan dan pengembangan IKN ini, berbagai fasilitas pendukung seperti kesehatan, pusat perbelanjaan, arena olahraga, lembaga pendidikan, hiburan, dan lainnya dianggap penting. Ridwan Kamil juga menekankan pentingnya keberagaman fungsi sebagai kunci utama agar sebuah kota tetap hidup dan berkembang.
Ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lain adalah membangun ibu kota yang ramah lingkungan. Salah satunya dengan melakukan penghutanan kembali di sekitar IKN. Pemerintah pun turut membantah anggapan bahwa pemerintah membabat hutan demi membangun IKN. Dia berkata hutan di daerah IKN sebenarnya kebun pohon eucalyptus.
Presiden Jokowi sangat optimistis dalam 10 tahun Ibu Kota Nusantara (IKN) akan jadi kota yang hidup. Beliau juga sangat meyakini bahwa kota tersebut akan dihuni banyak masyarakat. Sementara untuk pemindahan ASN ke IKN, dikatakan Presiden bahwa akan dilakukan secara bertahap. Hal tersebut dikarenakan harus menyiapkan fasilitas terlebih dahulu, mulai rumah, sekolah, hingga rumah sakit.
Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND), Fatimah Asri Muthmainah menyampaikan harapannya agar fasilitas, sarana, dan prasarana di IKN dibuat lebih akses dan ramah disabilitas, dan terutama memenuhi standar khususnya yang ditentukan oleh Permen PUPR (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan pembangunan hunian ASN ini sangat progresif, sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ASN ke IKN pada tahap awal hingga akhir nantinya. Apresiasi tinggi kepada Menteri PUPR dan Kepala Otorita IKN yang terus bekerja dengan efektif untuk penuntasan hunian ASN.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menerapkan konsep bangunan hijau dan cerdas dalam proses pembangunan Tower Hunian ASN-Hankam di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Direktur Jenderal Perumahan, Iwan Suprijanto mengatakan hunian ini didesain dengan konsep bangunan hijau, dan tentunya sudah dilengkapi dengan fasilitas dan meubelair lengkap di dalamnya agar para ASN bisa tinggal dengan nyaman. Jadi ASN tinggal masuk membawa pakaian dan peralatan seperlunya.
Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun mengatakan Pembangunan IKN di Kabupaten PPU ini kan dapat dikatakan adalah anugerah bagi seluruh masyarakat. Jadi tidak ada alasan kita tidak memberikan dukungan untuk kesuksesan pembangunannya.
Proses pembangunan IKN terus berjalan. Di samping fokus melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas di wilayah IKN ini, pemerintah tengah berupaya menarik investasi dari dalam maupun luar negeri. Berkaitan dengan upaya tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertugas untuk menyiapkan lahan yang clean and clear.
Dalam mendukung pembangunan IKN, Kementerian ATR/BPN telah mengerjakan sejumlah pekerjaan rumah yang menjadi tugas utama, yakni di bidang pertanahan dan tata ruang. Pelaksanaan tersebut dijalankan dengan kerja sama serta koordinasi lintas sektor.
Di sisi lain, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memprediksi pembangunan IKN dalam 10 tahun ke depan tidak memerlukan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN, Agung Wicaksono, mengatakan hal tersebut seiring dengan Kota Nusantara yang mulai operasional sepenuhnya sesuai target pemerintah. Pihaknya menuturkan dalam kurun waktu 6 bulan, investasi di IKN mencapai lebih kurang Rp50 triliun, yang terhitung mulai periode September 2023 sampai dengan Februari 2024.
Presiden telah menyampaikan optimismenya bahwa IKN akan menjadi kota yang dinamis dalam satu dekade mendatang. Beliau juga berencana segera berkantor di IKN setelah infrastruktur pendukung transportasi di IKN selesai dibangun. Pembangunan IKN merupakan keputusan bersejarah untuk Indonesia. Oleh karena itu, dukungan masyarakat memiliki arti penting dalam keberlanjutan program nasional tersebut.
*) Kontributor Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia
