Jakarta – PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang saat ini cukup massif, memberikan dampak positif dan secara langsung dirasakan oleh masyarakat lokal dan wilayah penunjang lainnya di Kalimantan Timur. Salah satu yang paling jelas yaitu peningkatan pembangunan infrastruktur yang dirasakan, sehingga mampu memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat.
Sejarawan Kalimantan Timur Muhammad Sarip, dalam wawancara dengan radio MNC Trijaya (18/3) mengatakan bahwa proyek IKN ini dapat mewujudkan pemerataan pembangunan Indonesia dari segi pembangunan, aspek ekonomi dan yang pasti akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Kalimantan Timur.
“Pembangunan ini juga menjadi salah satu jalan pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045”, kata Muhammad Sarip.
Muhammad juga menampik isu palsu yang beredar bahwa lokasi pembangunan IKN merupakan hutan primer atau hutan lindung. Justru wilayah dibangunnya IKN ini, merupakan tempat bekas kawasan perusahaan Hutan Tanaman Industri.
“Ibu Kota Negara (IKN) yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022, merupakan tempat bekas kawasan perusahaan Hutan Tanaman Industri, sehingga tidak benar yang beredar di masyarakat bahwa lokasi tempat IKN adalah hutan primer, hutan lindung maupun kawasan padat penduduk,” jelasnya.
Adapun keberadaan komunitas masyarakat lokal sendiri, lanjut pria yang lahir di Samarinda ini, tersebar di wilayah Kalimantan Timur lainnya.
“Minim dampak sosial yang ditumbulkan dari adanya pembangunan IKN di lokasi yang ditentukan sekarang,’ ungkap Muhammad Sarip.
Menurutnya, dengan adanya pembangunan IKN, visi Indonesia sentris akan lebih mungkin diwujudkan dibandingkan jika Ibu Kota Negara berada di Jakarta. Ketika Ibu Kota Negara diposisikan berada di Kalimantan Timur, dampak tersebut akan lebih dirasakan oleh wilayah sekitar seperti Sulawesi, Maluku maupun Papua, karena berada pada posisi yang cukup strategis.
Muhammad juga mengungkapkan bahwa pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini, tetap menjaga kearifan lokal termasuk sejarah Pulau Kalimantan itu sendiri, dimana pemerintah bersama Otorita IKN sudah menyusun konsep kearifan lokal itu sangat dilestarikan, dijaga dan dilindungi.
“Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah peduli, dengan mengeluarkan regulasi yang berbasis pada perlindungan kearifan lokal dan sejarah Kalimantan,” tuturnya.
Sementara itu, lanjutnya, adanya sejumlah saran dan kritikan dari masyarakat terhadap pembangunan IKN bisa dijadikan sebagai masukan kepada Otorita IKN agar proyek tersebut dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Pentingnya komunikasi dan literasi khususnya bagi Otorita IKN agar dapat memberikan penjelasan bahwa IKN akan memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat Indonesia, sekaligus bagi perekonomian bangsa. Sehingga mampu mencegah beredarnya informasi yang tidak jelas di ruang publik.
