Pemerintah terus menggencarkan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Papua. Dengan adanya optimalisasi program tersebut, akselerasi transformasi ekonomi di Papua diharapkan dapat segera terwujud.
Papua memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat luar biasa kaya dan penting bagi masa depan, seperti tambang mineral dan gas alam. Namun, saat ini pengelolaannya masih belum maksimal. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) setidaknya hingga tahun 2022, Provinsi Papua dan Papua Barat masih berada pada peringkat 33 dan 34 seluruh provinsi di Indonesia.
Sama halnya dengan IPM, kondisi kemiskinan di Provinsi Papua Barat dan Papua hingga tahun 2022 juga masih sangat tinggi. Provinsi Papua menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia hingga tahun 2022, diikuti oleh Provinsi Papua Barat pada peringkat kedua.
Belum baiknya kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut salah satunya disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Diketahui, struktur perekonomian pada suatu wilayah menjadi faktor fundamental yang memengaruhi kinerja perekonomian di wilayah tersebut, sehingga perbedaan struktur perekonomian antar daerah akan menghasilkan perbedaan pada capaian pembangunan yang dihasilkan.
Struktur perekonomian di Provinsi Papua dan Papua Barat cenderung masih bertumpu pada sektor-sektor primer dan komoditas yang bersumber dari faktor-faktor alam. Dilihat dari struktur perekonomiannya, sekitar 40 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Papua berasal dari sektor pertambangan dan penggalian, sementara sektor pertanian menyumbang sekitar 11 persen dari PDRB Provinsi Papua. Sedangkan pada Provinsi Papua Barat, sekitar 20 persen PDRB-nya berasal dari sektor pertambangan dan penggalian, serta 10 persen berasal dari sektor pertanian.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan saat ini memang potensi alam Papua belum dikelola dengan maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan tranformasi pada sektor ekonomi Papua. Dengan potensi dari Provinsi Papua, terutama di Biak, ekonomi biru itu bisa menjadi potensi yang luar biasa, tetapi dengan syarat apabila kita manfaatkan dan diutilisasi potensi yang ada itu dengan sebaik-baiknya.
Pihaknya melihat ada beberapa potensi ekonomi biru di berbagai kabupaten dan kota di Papua. Mulai dari di Biak Numfor, yaitu ikan tuna, karang, mangrove, wisata pantai, diving, dan snorkling. Kemudian di Kabupaten Supiori, yakni budidaya rumput laut, perikanan tangkap, hingga wisata pantai.
Selanjutnya, di Kabupaten Sarmi memiliki potensi ikan demersal, ikan pelagis, udang, wisata pantai diving, dan snorkling. Ke-empat, Kabupaten Yapen terkenal dengan budidaya rumput laut, perikanan tangkap, ikan kerapu, ikan pelagis, dan wisata pantai. Untuk Kabupaten Waropen memiliki budidaya kepiting, perikanan tangkap udang dan kepiting, serta wisata pantai. Terakhir, di Kota Jayapura antara lain terdapat Pusat Rehabilitasi Terumbu Karang, konservasi penyu, budidaya ikan nila, ikan mas, hingga wisata Danau Sentani.
Pemerintahan era Presiden Jokowi memperlihatkan keseriusan dalam pembangunan infrastruktur Papua. Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Papua. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang terus memperlihatkan tren positif. Suatu daerah memang membutuhkan infrastruktur serta transportasi yang memadai untuk bisa menjangkau wilayah lain dengan mudah. Seperti jalan, bandara hingga pelabuhan menjadi mobilitas terpenting untuk melakukan aktivitas jual beli. Dengan adanya aktivitas tersebut juga pastinya dapat membantu meningkatkan ekonomi pendapatan daerah.
Sementara, Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun mengatakan dengan pembangunan yang merata, maka masyarakatnya akan makin maju. Dampaknya, kesejahteraan masyarakat Papua akan meningkat dan investasi akan terus berdatangan. Papua akan menjadi wilayah yang maju dan makmur serta setara seperti di pulau Jawa dan daerah lainnya. Masifnya pembangunan infrastruktur di Papua diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hingga wilayah terisolir. Sehingga, manfaat dapat diperoleh seluruh masyarakat di Papua. Konektivitas antar daerah menjadi penting untuk ditingkatkan dan disegerakan, terutama agar pendidikan, mobilitas masyarakat hingga informasi. Sehingga nantinya, berbagai potensi alam di Papua dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Ekonomi masyarakat juga akan semakin meningkat seiring percepatan pembangunan infrastruktur yang masif di Papua.
Di sisi lain, transformasi ekonomi juga perlu melibatkan masyarakat Papua dalam proses pengembangan ekonomi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan memberdayakan mereka melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan mendukung usaha kecil dan menengah. Selanjutnya, kolaborasi antara pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat sangat penting. Keterlibatan semua pihak dapat mempercepat proses transformasi ekonomi dan menciptakan keberlanjutan jangka panjang.
Dengan begitu, jika transformasi ekonomi Papua dilakukan dengan perencanaan yang matang, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah tersebut. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur juga akan memangkas kemiskinan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat karena ekonomi, pariwisata, serta lapangan pekerjaan baru akan semakin tersedia di bumi Cenderawasih. Sehingga nantinya Papua akan dapat setara dengan berbagai wilayah di Indonesia.
