Upaya percepatan pembangunan di Papua dilakukan dengan memprioritaskan peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah terpencil dan pelosok yang selama ini sulit dijangkau. Percepatan ini dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah agar sinkronisasi dapat dengan mudah diwujudkan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Prioritas pembangunan infrastruktur di Papua diwujudkan melalui beberapa proyek strategis di Papua antara lain pembangunan Jalan Trans Papua, pembangunan infrastruktur energi, pembangunan Tol Laut dan Tol Udara, dan Program Palapa Ring. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk turut menawal proses pembangunan yang ada di tanah Papua. Pembangunan tersebut diwujudkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.036 triliun yang keluar dari pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Dance Sangkek mengatakan rencana aksi percepatan pembangunan periode 2025-2029 akan mengoptimalkan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Nantinya, dana Otsus akan semakin efektif untuk pembangunan dan pengawasannya pun akan semakin transparan. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan jangka menengah selama lima tahun ke depan harus diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurut dia, pemerintah telah mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus Papua periode pertama yang tidak dilengkapi dengan regulasi turunan dalam mencapai target pembangunan.
Dengan demikian, optimalisasi penerapan kebijakan afirmasi periode kedua sudah terakomodasi melalui sejumlah regulasi sehingga sasaran pembangunan kesejahteraan orang asli Papua dapat tercapai.
Seluruh tahapan perencanaan langsung dipantau oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar semakin efektif Otsus terserap untuk kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Utama Bappenas, Himawan Hariyoga Djojokusumo mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur, baik itu akses jalan interkoneksi wilayah desa dan kecamatan, air bersih masih menjadi sektor prioritas yang akan direalisasikan pada 2024-2025 mendatang. Pembangunan ini sesuai dengan mapping yang dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk survei lapangan mencakup koordinat geografis, batas wilayah, topografi, infrastruktur, dan informasi lainnya yang relevan dengan wilayah atau konsep yang sedang dipetakan.
Di sisi lain, Angka kemiskinan di Provinsi Papua selama ini telah mengalami penurunan, pada Maret 2023, menjadi 26,06% yang didominasi oleh penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan, hal tersebut juga dibarengi juga dengan penurunan tingkat pengangguran dan gini rasio, apabila dibandingkan dengan periode tahun 2022. Hal tersebut akibat pembangunan yang terus dikebut oleh pemerintah hingga menjangkau berbagai pelosok wilayah di Papua. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar masyarakat terus mendukung segala percepat pembangunan infrastruktur di Papua khususnya Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat dan pusat peradaban di Tanah Papua.
Selama ini pemerintah era Presiden Jokowi terus memperjuangkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh pelosok Indonesia. Namun adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menghambat dan mengganggu pembangunan di Papua, membuat banyak program pemerintah menjadi terhambat dan bahkan gagal. Oleh karena itu masyarakat diminta agar terus mendukung dan percaya terhadap program serta rencana pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan Papua dengan wilayah lain melalui pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, DR. Rudihartono Ismail mengatakan perguruan tinggi perlu terus menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam percepatan pembangunan Papua. Selain itu dalam penjajakan kolaborasi perguruan tinggi bersama Pemerintah Povinsi, merupakan suatu angin segar bagi perguruan tinggi. Dengan adanya kolaborasi itu, akan memberikan gambaran bahwa bagaimana percepatan pembangunan yang ada di wilayah Papua Pegunungan akan bisa terwujud dengan bertahap yang akan dilaksanakan.
Dengan adanya komitmen tersebut, diharapkan dapat menjadi tolak ukur yang mengubah paradigma pembangunan dan pelayanan yang terfokus pada kebutuhan masyarakat, mendekatkan pemerintah dengan rakyat, dan memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan lebih efektif dan terarah.
Sehingga nantinya, Papua akan setara dengan wilayah lain seperti Jawa maupun Sumatera.
Saat ini, Ketimpangan ekonomi di Papua tercermin dari disparitas antara kota dan desa, serta antara Papua dengan wilayah lain di Indonesia. Meskipun Papua memiliki kekayaan alam yang besar, banyak masyarakat Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih masih sulit dijangkau di banyak wilayah pedalaman Papua. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan juga masih terbatas. Maka dari itu, salah satu aspek penting dalam pembangunan Papua adalah pengembangan infrastruktur yang menjangkau sampai pelosok desa.
Jika pembangunan infrastruktur tersebut sudah merata, investasi akan dengan mudah masuk ke Papua dan berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru yang cukup besar. Tidak hanya itu, komoditas alam di Papua juga dapat dengan mudah di budidayakan.
Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, upaya yang dilakukan dalam pembangunan Papua menunjukkan komitmen untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di provinsi ini. Dengan terus menggerakkan roda pembangunan, diharapkan Papua dapat bertransformasi menjadi daerah yang aman, makmur, dan setara dengan wilayah lain.
