Oleh: Anton Yulius Waromi*
Pada tahun 2024, Papua memasuki babak baru dalam pengembangan wilayah dan telah menjadi fokus utama pembangunan di Indonesia. Melalui kebijakan percepatan pembangunan Papua, pemerintah telah berkomitmen untuk menghadirkan perubahan positif yang merata bagi masyarakat Papua.
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi pembangunan Papua yang lebih maju. Jaringan jalan yang lebih baik akan menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat-pusat perkotaan, memungkinkan akses yang lebih mudah bagi penduduk untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pasar. Dengan pembangunan jalan yang memadai, perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di Papua akan semakin meningkat, membuka peluang baru bagi para pengusaha lokal dan investasi asing.
Selain infrastruktur, pemerintah juga telah meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan di Papua. Pembangunan sekolah dan pusat kesehatan akan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi generasi muda Papua untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan.
Sinergitas antar lintas sektor menjadi landasan utama dalam mewujudkan percepatan pembangunan di Papua. Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai, menegaskan pentingnya anggaran yang telah disiapkan untuk merancang kebijakan nasional terbaru di wilayah tersebut.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menekankan perlunya semangat baru dan paradigma kerja yang inovatif dalam mengelola pembangunan di Papua. Hal ini mencakup pendekatan baru dalam pengelolaan dana transfer ke daerah, meningkatkan kinerja pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Keselarasan rencana kerja pemerintah daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi fokus utama. Selarasnya kebijakan administrasi dan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci dalam memajukan Papua.
Pemerintah mendorong pembiayaan kreatif untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Monitoring pelaksanaan dana desa menjadi strategi untuk mengatasi kemiskinan dan stunting serta mengendalikan inflasi.
Peran aktif seluruh pihak, termasuk Kepala Daerah dan instansi terkait, penting dalam membangun Papua yang lebih baik. Tantangan tersendiri adalah merancang PAD Papua secara optimal dengan memperbaiki sektor ekonomi produktif seperti pertanian, logistik, konektivitas, dan perkebunan.
Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang unggul sebagai kunci dalam menciptakan masyarakat yang memiliki daya saing tinggi. Komitmen penuh dari pemerintah, terutama dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua, telah menjadi landasan utama bagi kemajuan wilayah paling Timur ini.
Dalam upaya mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua, Wakil Presiden K. H. Ma’ruf Amin mengajak semua pihak terkait untuk meningkatkan kolaborasi dan partisipasi. Wapres mengajak semua pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam menguatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Papua. Keterlibatan Pemda, Freeport Indonesia, Bank Papua, dan BP3OKP sangat penting dalam merumuskan desain kolaborasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Papua
Wapres juga memberikan apresiasi terhadap upaya investasi dalam pendidikan vokasi, khususnya melalui kehadiran Institut Pertambangan Nemangkawi. Wapres menilai Institut Pertambangan Nemangkawi sebagai salah satu bentuk investasi yang menguntungkan untuk memajukan sumber daya manusia, terutama bagi Orang Asli Papua. Hal ini akan menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Lebih lanjut, Wapres percaya bahwa Orang Asli Papua memiliki keunggulan tersendiri, terutama dalam keterampilan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Tenaga kerja Papua memiliki beragam kualifikasi keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Terbaru, Bappenas bersama salah satu DOB, yakni Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, telah mengadakan Forum Grup Diskusi (FGD) di Hotel Aston, Sorong pada Jumat (23/2/2024) untuk menyusun Program Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sinergis antara Bappenas dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan rencana induk percepatan pembangunan Papua yang telah ditetapkan dalam Perpres 24 Tahun 2023.
Dalam keterangannya, Koordinator Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas, Zulfakar, menjelaskan bahwa RAPPP ini akan menjadi acuan penting bagi 6 provinsi dan 42 kabupaten/kota di seluruh Tanah Papua dalam periode 2025-2029. Melalui RAPPP, setiap daerah akan mengusulkan kebutuhan mereka untuk kegiatan tahunan, yang nantinya akan diarahkan sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam RAPPP.
RAPPP akan menjadi landasan bagi pengajuan dana Otsus (Otonomi Khusus) setiap tahunnya oleh daerah. Hal ini memastikan bahwa usulan kegiatan daerah selaras dengan prioritas dan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam RAPPP, sehingga menghindari ketidaksesuaian antara usulan tahunan dan rencana pembangunan jangka panjang.
RAPPP akan mendukung tiga misi utama pembangunan di Papua, yaitu Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif. Untuk mencapai misi-misi tersebut, RAPPP akan membentuk program dan kegiatan yang menjadi acuan bersama bagi semua daerah di Papua. Dengan demikian, RAPPP tidak hanya menjadi alat untuk mengalokasikan dana pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang di Papua.
Tak hanya dari pemerintah, masyarakat juga memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan percepatan pembangunan Papua. Melalui partisipasi aktif dalam program-program pembangunan dan pengawasan terhadap penggunaan dana pembangunan, masyarakat Papua turut serta dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal.
Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, merupakan modal penting dalam menjalankan kebijakan percepatan pembangunan Papua. Dengan komitmen bersama, Papua dapat menjadi contoh keberhasilan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, memastikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua.
*Penulis adalah Pemuda Papua/Aktivis Sosial dari Papua Barat Daya
