Pemilu damai menjadi refleksi komitmen bersama bagi seluruh pihak terlibat, mulai dari penyelenggara, peserta pemilu, hingga masyarakat secara individu maupun lembaga. Erwan Bustami, Ketua KPU Lampung, menegaskan hal ini dalam orasi politiknya di acara HUT ke-6 Rilis.id Lampung, dengan tema “Wujudkan Pemilu Damai.” Momentum ini bukan hanya perayaan, tetapi juga panggilan untuk bersatu demi menciptakan proses demokrasi yang damai di Lampung.
Dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu, Erwan menyatakan rasa syukurnya karena seluruh “stakeholder,” termasuk pemerintah, TNI, Polri, dan elemen masyarakat, bersatu padu dan berkomitmen untuk menjalankan proses demokrasi secara damai.
Pihak KPU Lampung telah membentuk lebih dari 276.000 badan ad hoc, mulai dari PPS, KPPS, hingga Linmas, sebagai persiapan untuk menyelenggarakan pemilu tahunan. Dengan 18 Partai Politik dan lebih dari 7.022 calon legislatif, serta 270 calon DPR RI, 17 calon DPD, dan 3 pasangan Capres, pemilu kali ini melibatkan partisipasi yang cukup masif.
Erwan Bustami tidak hanya menyerukan komitmen dari pihak penyelenggara pemilu, namun juga mengajak semua lapisan masyarakat. Menurutnya, pemilu damai bukan hanya slogan, melainkan suatu ikhtiar untuk menciptakan kondisi yang kondusif selama pemilu 2024.
Seiring dengan semangat tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kalteng), Hendra Ekaputra, turut hadir dalam Jalan Sehat dan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 Se-Kalimantan Tengah.
Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo. Hendra Ekaputra, yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi Joko Martanto, menegaskan bahwa terciptanya pemilu damai memerlukan partisipasi dari semua elemen bangsa.
Gubernur Sugianto Sabran menegaskan bahwa tahapan pemilu harus berjalan dengan damai, jujur, dan adil. Dalam upaya mensukseskan pemilu, peran pemerintah sangat penting untuk menjaga kondusivitas dan keamanan.
Dalam Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah, seluruh perwakilan organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan pimpinan partai politik peserta pemilu menandatangani banner sebagai bukti nyata komitmen mereka.
Sementara itu, Forum Rektor Indonesia juga turut angkat suara dalam mendeklarasikan pemilu damai. Dalam deklarasinya di Makassar pada tanggal 3 Februari 2024, Forum Rektor Indonesia menyerukan lima poin penting.
Pertama, mereka mengajak seluruh komponen bangsa untuk sukseskan pemilu 2024 yang aman dan damai. Kedua, menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan dan merusak pesta demokrasi.
Poin ketiga dari deklarasi tersebut adalah bersama-sama menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya pemilu. Keempat, warga negara diingatkan untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, dan penting untuk menghargai perbedaan pilihan setiap orang.
Terakhir, kampus diserukan untuk menjaga kondusivitas dan memberikan edukasi kepada komponen bangsa demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, aman, dan damai.
Deklarasi dari Forum Rektor Indonesia ini memberikan dukungan lebih lanjut terhadap komitmen bersama untuk menciptakan Pemilu Damai. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan, harapannya adalah terciptanya pesta demokrasi yang berkualitas dan mencerminkan kedewasaan bangsa Indonesia.
Pemilu Damai bukanlah sekadar seruan retoris, tetapi suatu komitmen nyata untuk menciptakan proses demokrasi yang bermartabat. Dengan waktu yang semakin mendekat menuju hari pemungutan suara pada 14 Februari mendatang, setiap pihak dihimbau untuk terus menjaga semangat dan komitmen dalam mewujudkan Pemilu Damai.
Seluruh rangkaian kegiatan dan deklarasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari KPU, pemerintah daerah, hingga Forum Rektor Indonesia, menjadi bukti bahwa semua komponen bangsa bergerak bersama menuju satu tujuan, yaitu pemilu yang aman, damai, jujur, dan adil.
Keberhasilan Pemilu Damai bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dalam proses demokrasi.
Momentum ini tidak hanya tentang menentukan siapa yang akan memimpin, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai bangsa mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Pemilu Damai adalah cermin dari kesatuan bangsa Indonesia, di mana perbedaan pendapat dapat dihormati dan diselesaikan dengan damai. Ini adalah ujian bagi kedewasaan politik dan kematangan demokrasi kita sebagai negara.
Oleh karena itu, mari kita semua bersatu tangan, menjaga suasana damai, dan memberikan contoh yang baik bagi generasi mendatang. Pemilu Damai bukan hanya tanggung jawab saat ini, tetapi juga investasi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui proses demokrasi yang damai, kita dapat membentuk fondasi yang kokoh untuk kemajuan bangsa ini.
Jangan biarkan perbedaan pendapat menjadi pemecah belah, tetapi jadikanlah sebagai kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih baik. Dengan bersama-sama menjaga Pemilu Damai, kita tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga menentukan arah perjalanan bangsa ini ke depan.
Mari bergandengan tangan, bersatu dalam perbedaan, dan wujudkan Pemilu Damai sebagai cermin dari kesatuan bangsa Indonesia.
