Jakarta – Dalam wawancara eksklusif dengan Itho Umar, Ketua Presidium LSM Kopearad Kabupaten Manggarai Barat, ia menegaskan urgensi peran pemilih cerdas dalam menjaga kualitas pemimpin di Pemilu 2024.
Menurut Itho, pemimpin yang cerdas lahir dari pemilih yang mampu melakukan evaluasi mendalam terhadap calon pemimpin.
“Pemilih cerdas adalah mereka yang mampu mencermati rekam jejak calon pemimpin, mengidentifikasi ideologi dan program partai pengusungnya, serta menjaga kesetiaan terhadap kedaulatan NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Itho.
Dalam konteks ini, Umar menekankan pentingnya melihat kerja nyata calon pemimpin dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu, hoaks, atau politik uang. Ia mendorong masyarakat untuk memeriksa fakta dari sumber yang terpercaya, terutama informasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun, Umar juga mengingatkan tentang merebaknya konten hoaks menjelang Pemilu 2024.
“Penyebaran hoaks memiliki tujuan untuk meresahkan masyarakat, menciptakan kebencian, dan merusak reputasi calon pemimpin,” jelasnya.
Dampaknya, menurut Itho masyarakat menjadi terpecah-belah dan rentan terhadap manipulasi informasi.
“Dalam menghadapi konten hoaks, penting bagi pemilih untuk membaca dan memahami isi berita dengan seksama, tidak hanya terpaku pada judul yang mengejutkan. Verifikasi sumber informasi dan hindari penyebaran konten yang tidak terbukti kebenarannya,” tambah Umar.
Rethy Benu, Aktivis Komunitas Peace Maker Kupang, menyoroti pentingnya peran pemilih cerdas dalam menjaga persatuan bangsa.
“Mendekati hari H Pemilu 2024, kita dituntut untuk menjadi pemilih cerdas. Pemilih Cerdas berperan dalam menentukan siapa yang akan meneruskan estafet pembangunan bangsa,” jelasnya.
Pemilih cerdas menurut Rethy merupakan pemilih yang informatif, yang tidak termakan isu hoaks, dan mengerti akan pentingnya hak pilih mereka, pemilih yang mau datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, pemilih yang peduli apakah namanya memiliki hak pilih atau tidak, serta pemilih yang turut berperan aktif dalam mengawal kontestasi Pemilu hingga ke tahapan akhir.
“Masyarakat dapat menggunakan alat bantu seperti cekfakta.com, turnbackhoax.id, atau kominfo.go.id untuk memverifikasi kebenaran dan sumber informasi dan berita,” imbuhnya.
Rethy menegaskan, masyarakat bisa melaporkan informasi dan berita yang berpotensi melanggar hukum atau kode etik kepada pihak yang berwenang, seperti KPU, Bawaslu, maupun Polri.
“Sementara itu, dalam mewujudkan pemilih bertanggung jawab, masyarakat perlu melakukan beberapa hal, antara lain menolak dan melawan politik uang serta intimidasi dengan menyadari bahwa hak pilih adalah hak yang berharga dan tidak bisa dibeli atau ditekan oleh siapapun,” pungkasnya kembali.
Selain harus aktif dan kritis dalam mengawasi dan mengawal proses dan hasil Pemilu 2024, mulai dari tahap pencoblosan, penghitungan, rekapitulasi, hingga penetapan, Rethy mengajak publik bisa memastikan bahwa proses dan hasil Pemilu 2024 berjalan secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel.
“Dengan menjadi pemilih cerdas dan bertanggung jawab, warga negara Indonesia dapat berkontribusi untuk menyukseskan Pemilu 2024. Dengan Pemilu 2024 yang sukses, kita dapat menjamin terwujudnya pemerintahan yang representatif, responsif, dan responsibel, yang dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia,” ujar Rethy.
