Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas )*
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi telah mengeluarkan seruan kepada para pemuda Indonesia untuk bersama-sama menangkal ancaman hoaks yang marak melanda dunia maya, khususnya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dalam acara Sosialisasi Pemilu Damai 2024 di Palembang, Arie menggarisbawahi pentingnya peran pemilih pemula dalam menyaring dan menolak segala bentuk informasi palsu yang dapat memicu kekacauan dalam dunia digital.
Sebagai pemilih pemula, kecakapan dalam memilah informasi menjadi kunci untuk menghindari dampak buruk dari hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan merendahkan martabat seseorang. Arie menyampaikan data riset yang menunjukkan bahwa 62 persen pengguna internet pernah mengalami kekacauan informasi, mempertegas urgensi kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks.
Keberhasilan pemilu di berbagai negara pada tahun 2024 diyakini akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat mampu menangkal ancaman misinformasi. Arie memaparkan bahwa penyebaran isu hoaks pada Pemilu 2019 mencapai 714 kasus, namun angka tersebut mengalami penurunan menjadi 204 isu hoaks hingga Januari 2024.
Meskipun terjadi penurunan, Arie menegaskan bahwa perlu kehati-hatian ekstra, karena ancaman hoaks tetap ada dan dapat merusak integritas proses demokrasi. Oleh karena itu, pemilih pemula diminta untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu menyaring dan menolak informasi palsu.
Selain mengajak pemuda untuk bertindak secara bijak dalam dunia digital, Arie juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bijak. Penolakan terhadap narasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) dan penolakan terhadap ujaran kebencian menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan Pemilu yang damai dan kondusif. Keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ruang digital dari ancaman hoaks dianggap sebagai bentuk kontribusi positif terhadap keberhasilan proses demokrasi.
Arie menekankan bahwa sebelum menyebarkan informasi, setiap individu harus melakukan pengecekan dan penyaringan agar terhindar dari penyebaran hoaks. Masyarakat diingatkan untuk tidak tergesa-gesa menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Pesan ini sejalan dengan upaya pihak berwenang untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga integritas informasi di era digital.
Dalam mendukung upaya pencegahan penyebaran hoaks menjelang Pemilu 2024, Polres Mojokerto turut berperan aktif dengan melibatkan awak media setempat. Dalam acara bertajuk “Piramida” atau Ngopi Bareng Media, Kapolres Mojokerto AKBP Wahyudi menyampaikan pentingnya sinergi antara kepolisian dan media dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Mojokerto. Upaya ini diarahkan untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas menjelang Pemilu serentak 2024.
Kegiatan ini menjadi wujud nyata dari upaya Polres Mojokerto dalam meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan awak media. Dalam sambutannya, Iptu Abdul Wahib menyampaikan apresiasi kepada awak media yang telah membantu Polri, khususnya Polres Mojokerto, dalam menyampaikan himbauan kamtibmas. Wahib juga menegaskan bahwa media sebagai lembaga memiliki peran besar dalam membentuk opini publik melalui pemberitaan yang positif dan independen.
Selain itu, Wahib mengajak awak media untuk memberikan edukasi kepada publik melalui pemberitaan yang tidak menunjukkan tendensi tertentu. Pemberitaan yang berimbang dan tidak memihak kepada salah satu calon diharapkan dapat menciptakan lingkungan demokratis yang sehat. Penerapan kode etik dalam penyampaian berita diharapkan dapat membentuk pemberitaan yang objektif dan tidak memihak.
Awak media juga diingatkan tentang peran mereka sebagai pengecek fakta terhadap informasi yang beredar. Pada era di mana hoaks mudah tersebar, media diharapkan mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap kebenaran informasi. Sinergi antara kepolisian, awak media, dan masyarakat dianggap sebagai langkah strategis dalam menjaga keamanan dan integritas Pemilu 2024.
Selaras dengan upaya pencegahan hoaks menjelang Pemilu 2024, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengambil inisiatif dengan meluncurkan Satgas Anti Hoaks. Melalui kegiatan “Kick Off Satgas Anti Hoax PWI,” PWI Pusat secara resmi meresmikan satuan tugas ini untuk menangkal peredaran hoaks di ruang digital Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyampaikan bahwa kegiatan Satgas Anti Hoax PWI merupakan komitmen nyata dari PWI sebagai organisasi wartawan terbesar dan tertua di Indonesia untuk turut serta dalam memerangi hoaks. Menurutnya, keberadaan Satgas Anti Hoax PWI diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan Pemilu 2024 yang aman, damai, dan kondusif.
Kegiatan literasi juga menjadi bagian penting dari Satgas Anti Hoax PWI, di mana mereka akan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengenali hoaks. Literasi ini dilakukan kepada mahasiswa dan masyarakat umum, dan Satgas Anti Hoax PWI akan dibantu oleh PWI Provinsi yang membentuk satuan tugas serupa di tingkat provinsi.
Dengan sinergi antara pemerintah, kepolisian, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat, diharapkan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan damai dan sukses. Bersama-sama, kita dapat menjaga integritas informasi, menolak hoaks, dan menciptakan masyarakat yang cerdas dan kritis dalam menyikapi berita.
Sebagai negara demokratis, kesuksesan Pemilu 2024 adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Mari bersatu lawan hoaks demi suksesnya Pemilu 2024.
)* Penulis adalah kontributor Persada Institute
