Papua dan Papua Barat sah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, Indonesia selalu menolak upaya internasional untuk menengahi masalah Papua karena memang tidak ada masalah di sana yang tidak perlu diselesaikan oleh sesama anak bangsa. Justru keberagaman bangsa dan budaya di Indonesia akan membantu pengembangan Papua bahkan memperkokoh rasa kesatuan maupun persatuan.
Saat ini, pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai sektor. Pembangunan tersebut ditujukan untuk pemerataan infrastruktur sekaligus komitmen menjangkau wilayah pelosok yang sebelumnya sulit dijangkau. Seluruh pembangunan yang diupayakan merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah yang berkomitmen penuh di dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua, dan seluruhnya secara khusus untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Pembangunan infrastruktur di Papua juga nantinya akan berefek domino terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan, bahkan peningkatan ekonomi masyarakat yang signifikan.
Wakil Ketua II DPRP Papua Dapil Selatan Papua, Eduardus Kaize menjelaskan perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur yang masif di Papua akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Biaya logistik mahal yang selama ini menjadi kendala terbesar di Papua akan terpangkas secara signifikan jika integrasi infrastruktur sudah terbangun. Aktifitas perekonomian masyarakat juga nantinya akan berjalan lebih baik dan dampaknya dalah kesejahteraan yang terus meningkat. Sehingga nantinya Papua akan sejajar dengan wilayah lain dengan harga bahan pokok yang murah serta terjangkau.
Sehubungan dengan hal tersebut, pihaknya mengajak media massa untuk memberitakan informasi yang independen untuk mengedukasi masyarakat luas bahwa komitmen pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, bahkan bandara akan mempermudah mobilitas masyarakat, barang, dan jasa. Sehingga kemajuan berkeadilan di Papua dapat segera tercapai sesuai cita cita bangsa.
Masyarakat kini diminta mendukung penuh komitmen pemerintah dalam memajukan Papua dengan berbagai pembangunan infrastruktur. Intervensi langsung pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif pada pemangkasan birokrasi dan biaya logistik di Papua yang saat ini sangat mahal. Karena sektor tersebut berefek domino dan mampu menggerakkan potensi-potensi alam di Papua.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya terus mendorong penyelesaian pembangunan jalan perbatasan Indonesia-Papua Nugini dari Merauke Hingga Jayapura sepanjang 1.098 km. Pembangunan jalan merupakan perwujudan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Diketahui, percepatan pembangunan infrastruktur di Papua bukan hanya akan kesenjangan yang telah lama melanda masyarakat di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur di Papua juga akan menyetarakan dengan pulau pulau lain di Indonesia. Pemerataan pembangunan harus dipandang sebagai hak yang harus dan wajib diterima oleh warga Papua yang menjadi bagian dari NKRI.
Pembangunan adalah sarana untuk membangun konstruksi rasa saling percaya bagi masyarakat Papua sebagai anak bangsa. Dengan pendekatan ini, akan memperkuat jiwa nasionalisme Indonesia di Papua. Karena komitmen Presiden Jokowi memenangkan hati dan pikiran masyarakat Papua adalah strategi penting dalam membentuk rasa percaya mereka terhadap pemerintah dan bangsa Indonesia. Memberikan rasa saling percaya dalam keberagaman adalah kunci sukses bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Oleh karena itu percepatan pembangunan di Papua diyakini akan akan membawa perubahan positif yang signifikan bagi masyarakatnya. Selain meningkatkan taraf hidup, pembangunan ini juga memberikan fondasi kuat di masa depan. Dengan terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia dapat memastikan Papua terus berkembang sebagai bagian integral dari negara ini.
Ketua BP3OKP Papua Barat Daya, Otto Ihalauw menjelaskan pemerintah telah membuat Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041, dan terdapat tiga misi besar pembangunan Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Sehingga sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan hingga infrastruktur, akan terus ditingkatkan pengawasannya agar program yang dicanangkan bisa dilakukan sesuai target.
Pihaknya menyebutkan, rencana aksi pembangunan papua telah tertuang dalam RIPPP untuk 20 tahun kedepan, dan itu harus dijabarkan oleh Pemerintah daerah melalui kegiatan yang nyata dan tepat sasaran. Tata kelola dan perencanaan program, penganggaran, pertanggungjawaban serta pengawasan untuk percepatan pembangunan di Papua Barat Daya nantinya harus dilakukan dengan baik.
Bicara pembangunan di tanah Papua kedepan ada dua sumber dana yakni otsus dan sumber dana dari Kementerian/ Lembaga Negara, maka seluruh perencanaan pembangunan itu harus dilakukan secara baik dan terperinci. Oleh karena itu, percepatan pembangunan Papua akan memberikan kesempatan-kesempatan baru bagi Putra Daerah untuk semakin mengembangkan potensinya.
Pemerataan kesejahteraan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengimplementasikan sila ke-5 dari Pancasila, sehingga upaya tersebut akan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memaksimalkan potensi dari alam Papua. komitmen yang berkesinambungan tersebut, akan memberikan solusi dan kontribusi nata dalam menjawab tantangan memajukan Papua, untuk menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.
