Oleh: Davina Gunawan *)
Perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan momentum sukacita yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Akan tetapi, masih ditemukan aksi-aksi radikalisme maupun terorisme yang mewarnai momen perayaan Natal dan Tahun Baru tersebut, begitu pula dengan maraknya propaganda negatif yang memenuhi konten di media sosial. Untuk itu, masyarakat sangat perlu memiliki kewaspadaan dan cegah dini agar kebersamaan anak bangsa tidak terpecah belah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun termasuk saat perayaan Natal dan Tahun Baru.
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Prof. Dr. Irfan Idris M. Ag. mengatakan bahwa harus adanya tindakan yang ditempuh sebagai upaya preventif dan deteksi dini terhadap aksi teror yang berpotensi terjadi dan mengganggu perayaan Natal dan Tahun Baru. Langkah tersebut yaitu membangun komunikasi interaktif dan produktif dengan seluruh pihak yang terkait. Masyarakat juga diminta untuk saling menjaga satu sama lain serta mewaspadai adanya letupan aksi teror yang cenderung memanfaatkan isu agama.
Menurutnya, masyarakat harus bisa belajar dari aksi-aksi teror yang pernah terjadi baik di Indonesia itu sendiri maupun yang terjadi di luar negeri khususnya negara Timur Tengah. Dengan begitu, kebersamaan yang terjalin di Indonesia bisa terpelihara dengan baik melalui dialog antar kelompok masyarakat maupun mitigasi lainnya.
Untuk mewaspadai dan mengantisipasi hal-hal tersebut, Prof. Dr. Irfan Idris mengungkapkan bahwa konstruksi berpikir dan pola komunikasi pada tatanan grass root seharusnya dapat mengangkat topik bahasan yang mampu merekatkan kebersamaan satu sama lainnya. Perlu juga bagi masyarakat untuk meningkatkan penerapan inklusivitas baik di sektor formal seperti di Kementerian/Lembaga hingga di lingkar pergaulan anak muda yang notabene akan menjadi generasi penerus masa depan bangsa.
Selain itu, masyarakat harus menguatkan empat konsensus dasar dalam berbangsa dan beragama, yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 yang menjadi hal vital dalam memupuk wawasan kebangsaan dan rasa cinta Tanah Air.
Prof. Dr. Irfan Idris menilai bahwa kurangnya narasi penguatan terhadap empat konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara menjadi salah satu penyebab masyarakat mengonsumsi konten radikalisme dan terorisme. Hal ini tentunya dapat menyimpan konsekuensi negatif sehingga masyarakat bisa dengan mudahnya terpapar paham radikalisme. Narasi-narasi yang beredar dari kelompok intoleran dan kaum radikal harus bisa diluruskan dengan berbagai cara, baik pertemuan ataupun diskusi terkait bahaya radikalisme. Harapannya akan timbul kewaspadaan di antara masyarakat untuk saling mengingatkan.
Terorisme dan radikalisme merupakan kejahatan yang harus dikenali secara komprehensif karena tidak bisa dilihat secara parsial pada setiap kasus yang ada. Seperti halnya kasus bom di tempat-tempat ibadah di mana hal semacam ini perlu diwaspadai karena berpotensi memunculkan kejadian serupa di wilayah lain, sebab sifat jaringan terorisme tidak mengenal batas.
Menyoroti hal tersebut, pihaknya menekankan bahwa jangan sampai ada yang memanfaatkan momentum perayaan hari besar seperti Natal dan Tahun Baru untuk melakukan aksi teror. Seluruh komponen bangsa harus bersama-sama mendampingi generasi muda agar jangan sampai ikut terlibat dalam aksi teror yang disebabkan self-radicalization lewat media sosial.
Lebih lanjut, Prof. Dr. Irfan Idris mengatakan bahwa pelaku terorisme yang terpapar seringkali beraksi sendirian (lone wolf), dan memang generasi muda serta Perempuan menjadi sasaran utama dari jaringan radikalisme. Pihaknya melanjutkan lagi bahwa pola kaderisasi jaringan terorisme biasanya memiliki ‘racikan’ tersendiri yang dilakukan di bawah permukaan.
Pada dasarnya, pola kaderisasi atau perekrutan anggota yang dilakukan jaringan terorisme sulit terlihat, akan tetapi mereka sangat gencar menyebarkan narasi-narasi provokatif melalui media sosial. Pihaknya menambahkan bahwa terdapat penggunaan istilah yang seringkali digunakan dalam kepentingan doktrinasi jaringan terorisme, yaitu malinformasi.
Menghadapi fakta di lapangan akan maraknya penggunaan istilah keagamaan yang sengaja dibelokkan demi kepentingan tertentu, membuat masyarakat harus bisa memahami diri dan orang lain agar terjaga dari paham radikalisme. Media dan sarana lainnya juga memiliki peran krusial dalam mengisi kekosongan waktu, pikiran, dan perlu adanya pendampingan terhadap malinformasi tersebut.
Melihat hal tersebut, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah mengatakan bahwa total 70.350 personel Polri dikerahkan dalam Operasi Lilin 2023 untuk menjaga perayaan Natal 2023 agar selalu damai dan aman dengan melaksanakan patroli keliling ke gereja-gereja.
Dengan demikian, seluruh masyarakat harus bisa membentengi diri dari pengaruh buruk serta memahami bahaya dari paham radikalisme. Pentingnya bijak dalam menerima informasi dari berbagai media menjadi salah satu wujud dalam mewaspadai diri dari terpaparnya paham radikalisme. Jika menemukan narasi-narasi propaganda yang mengarah pada konten radikalisme, masyarakat juga bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib untuk segera ditindak tegas.
Partisipasi dan peran masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan saat momentum perayaan Natal dan Tahun Baru. Seluruh pihak diharapkan dapat bersinergi dalam menciptakan suasana Natal dan Tahun Baru yang kondusif.
*) Penulis merupakan Pengamat Politik, Pershada Institut.
