Oleh : Arzan Malik Narendra )*
Pemilu Serentak 2024 menandai momentum krusial bagi kedaulatan rakyat Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi kabar bohong dan politik pascakebenaran dengan meningkatkan literasi media dan informasi, serta berbagi literasi elektoral.
Dalam menghadapi tantangan politik selama dua dekade terakhir, KPU meyakini bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih pada 14 Februari 2024 adalah langkah penting. Berbicara di Jakarta, anggota KPU RI, Idham Holik, menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia, meskipun menghadapi penurunan demokrasi global, akan terus menjadi tren positif dalam penyelenggaraan pemilu.
Idham Holik menekankan bahwa demokrasi adalah elemen penting dalam diplomasi internasional dan menjadi bagian integral dari branding nasional Indonesia. Meskipun beberapa ketegangan terjadi, demokrasi di Indonesia tetap terkendali dan memiliki ketahanan menghadapi isu global demokrasi yang mengalami kemunduran.
Tahun 2024 dianggap sebagai tahun kedaulatan rakyat karena melibatkan pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah secara serentak. Pemilu Serentak 2024 melibatkan 2.749 daerah pemilihan dengan total pemilih mencapai 204.807.222 orang, termasuk diaspora Indonesia.
Idham Holik menilai bahwa partisipasi aktif dalam pemilu adalah kunci bagi masyarakat untuk menentukan arah bangsa. Dalam menghadapi pemilu, KPU berfokus pada penyuluhan literasi elektoral untuk memastikan pemilih memiliki pemahaman yang mendalam tentang calon dan program-program yang mereka usung. Meskipun terdapat ketidakpastian, KPU optimistis bahwa pemilu pada 2024 akan berjalan lebih baik, mempertahankan demokrasi yang telah menjadi ciri khas Indonesia.
Pentingnya literasi media dan informasi menjadi sorotan utama dalam upaya KPU untuk melawan politik pascakebenaran. Menurut Idham Holik, penyebaran informasi yang akurat dan terverifikasi menjadi langkah krusial untuk menghindari terpapar berita palsu atau hoaks yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap calon pemimpin dan partai politik.
Oleh karena itu, KPU tidak hanya menekankan pada partisipasi fisik dalam pemilu, tetapi juga memandang pentingnya partisipasi intelektual masyarakat dalam menyaring dan memahami informasi yang mereka terima.
Lebih lanjut, upaya KPU untuk meningkatkan literasi elektoral juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagi pengetahuan dan informasi terkait pemilihan umum. KPU berharap agar masyarakat tidak hanya menjadi pemilih yang terinformasi tetapi juga menjadi agen perubahan dalam menyebarkan pengetahuan terkait proses pemilu, tata cara pemungutan suara, dan pemahaman mendalam terhadap konstitusi dan peraturan terkait pemilu.
Dalam konteks ini, KPU menggandeng berbagai pihak, termasuk akademisi, aktivis masyarakat sipil, dan media massa, untuk menyelenggarakan forum-forum diskusi, seminar, dan pelatihan literasi elektoral.
Melibatkan narasumber dari berbagai latar belakang dan sudut pandang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan menyeluruh kepada masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam forum-forum ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran ide dan informasi yang konstruktif.
Tahun 2024, menurut Idham, bukan hanya menjadi tahun pemilihan umum serentak, tetapi juga momentum bagi rakyat Indonesia untuk menunjukkan kedewasaan politiknya. Dalam menghadapi berbagai ketegangan dan isu global, Idham menyatakan bahwa Indonesia berada pada jalur yang benar, menjadi pionir dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan adil.
Sementara KPU mengambil peran dalam mengedukasi masyarakat tentang pemilu, kepolisian juga turut serta dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang damai dan bebas dari praktik pungutan liar. Kapolsek Taman Sari, AKP Agus Prastiawan, secara aktif mengerahkan personelnya untuk menyosialisasikan Saber Pungli dan ajakan menjaga Pemilu Damai 2024 di seluruh wilayah binaan Polsek Taman Sari.
Dalam kegiatan sosialisasi Saber Pungli, masyarakat diberikan pemahaman bahwa setiap perbuatan Pungli memiliki dampak hukum dan dapat dipidana. Upaya ini juga diarahkan untuk mencegah praktik pungutan liar yang dapat merugikan masyarakat. Prastiawan menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen untuk menciptakan pelayanan publik yang baik dan mencegah terjadinya tindakan pungutan liar yang dapat merugikan masyarakat.
Sosialisasi Saber Pungli ini tidak hanya menjadi langkah preventif untuk mengurangi praktik pungutan liar, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai jelang Pemilu 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya melawan praktik pungutan liar dan menjaga integritas demokrasi.
Selain itu, kepolisian juga menyampaikan pesan-pesan dan imbauan kamtibmas kepada masyarakat jelang Pemilu 2024. Hal ini bertujuan agar masyarakat tetap menjaga kerukunan hidup bertetangga, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang sering kali muncul menjelang masa pemilihan.
Masyarakat diharapkan aktif berperan dalam melawan politik tidak benar pada Pemilu 2024. Peningkatan literasi media dan elektoral menjadi kunci utama untuk membentengi demokrasi dan memastikan partisipasi pemilih yang berkualitas. Semua pihak, termasuk KPU dan kepolisian, berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, terhindar dari praktik pungutan liar, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban jelang pemilihan umum 2024 mendatang.
Dengan demikian, masyarakat menjadi garda terdepan dalam menjaga kesejahteraan demokrasi di Indonesia. Pada akhirnya, Pemilu Serentak 2024 diharapkan menjadi tonggak sejarah yang menandai kedewasaan politik bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global.
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Siber Nusa
