Oleh : Maria Suhiap )*
Pemerintah melalui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) meminta dan terus menekankan agar pihak Kepala Daerah setempat bisa berfokus kepada bagaimana penerapan akan program strategis pada Otsus Papua.
Pihak Pemda di sebanyak sembilan Kabupatan atau Kota di Bumi Cenderawasih memang terus ditekankan agar mereka bisa semakin fokus dalam memperhatikan keberlakuan akan empat program strategis Otsus Papua. Diketahui bahwa keempat program tersebut sendiri merupakan cita-cita untuk bisa mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif dan Papua Damai.
Seluruhnya memang hendaknya bisa terus termuat ke dalam rencana induk untuk percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih mulai dari periode tahun 2021 hingga 2041 mendatang. Dalam rangka memastikan akan instruksi tersebut, pihak BP3OPK melakukan kunjungan secara langsung ke kabupaten atau kota setempat.
Pendeta Albert Yoku, seorang tokoh agama disegani di Papua, menuturkan bahwa memang perlu adanya perhatian dari pihak Bupati ataupun Wali Kota pada beberapa kebijakan dan juga bagaimana program daerah dengan semakin memanfaatkan penggunaan akan dana otonomi khusus (Otsus) Papua menjadi semakin optimal.
Sebagai salah satu contohnya, tidak bisa dipungkiri bahwa Papua sendiri sangat dikenal dengan sebuah kawasan di Republik Indonesia yang memiliki kekayaan akan sumber daya alam (SDA) sangat melimpah, namun nyatanya di satu sisi lain, justru masyarakat orang asli Papua (OAP) sendiri masih saja ada yang berkutat dalam hidup kemiskinan.
Maka dari itu, hal tersebut hendaknya harus segera menjadi langkah yang serius dalam melakukan percepatan pembangunan dan juga terus berfokus pada keempat program strategis yang mampu diterapkan pada daerah otonomi khusus di Bumi Cenderawasih tersebut.
Masalah lain yang juga hendaknya mampu untuk diatasi adalah terkait dengan masih banyaknya kasus stunting di berbagai kamping, sehingga perlu sesegera mungkin mendapatkan perhatian secara khusus dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
Kemudian dalam kunjungannya, pihak BP3OKP juga menemukan bahwa di berbagai kabupaten di Provinsi paling Timur Tanah Air itu masih saja ditemukan adanya kurang penataan manajemen akan tata kelola pemerintahan yang baik, utamanya dalam pengelolaan akan keuangan daerah mereka.
Maka dari itu, Pendeta Yoku yang juga pernah menjadi Mantan Ketua Sinode SKI tersebut meminta agar hubungan birokrasi dan pihak legislatif di Kabupaten atau Kota di Papua perlu adanya harmonisasi supaya seluruh kebijakan pada tingkat daerah yang diturunkan utamanya yang berkaitan dengan program Otsus Papua nantinya bisa berjalan sesuai dengan bagaimana harapan serta tujuan masyarakat.
Bukan hanya itu, namun adanya komunikasi kerja antara pihak bawahan dan juga atasan juga perlu untuk semakin ditingkatkan, sehingga semakin menunjang keberhasilan akan berbagai program pemerintah demi menyejahterakan masyarakat orang asli Papua (OAP).
Khusus untuk program mengenai Papua Damai sendiri, pihak BP3OKP juga mengungkapkan bahwa seluruhnya memang telah menjadi sebuah atensi yang sangat serius dari pemerintah pusat, yang mana selama ini senantiasa berupaya untuk mewujudkan adanya kedamaian di Tanah Papua. Karena menurutnya seluruh pihak yang hidup dan bekerja di daerah tersebut memiliki kewajiban yang sama yakni untuk bisa secara bersama-sama mewujudkan adanya Tanah Papua yang aman dan penuh akan kedamaian.
Sementara itu, dalam peringatan Hari Otonomi Khusus (Otsus), pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya juga menggelar kegiatan Road Show Penyerahan Bantuan Program Stunting dan Kemiskinan Ekstrem ke Kabupaten atau Kota di Provinsi Papua Barat Daya.
Bantuan yang diberikan tersebut berupa jaminan seribu hari Pertama Kehidupan (Jambu Hidup) dengan isian meliputi berbagai macam bahan makanan bergizi untuk ibu hamil dan juga balita hingga bahan kontak dan insentif bagi para penyuluh gizi atau posyandu setempat.
Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) di Papua sendiri sudah berlangsung selama 22 tahun lamanya. Prioritasnya selama ini adalah untuk semakin menekankan otsus agar bisa tertuju pada pencapaian akan kesejahteraan dari seluruh orang asli Papua (OAP), utamanya adalah mampu mengatasi masalah pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pasalnya, sejauh ini memang permasalahan mengenai kemiskinan ekstrem dan juga kasus stunting masih saja menjadi persoalan yang cukup mengganggu di sana.
Tidak tanggung-tanggung, bahkan pihak Pemprov Papua Barat Daya sendiri pada tahun 2023 telah mengalokasikan dana hingga sebesar 112 miliar Rupiah untuk melakukan penanggulangan stunting, kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang hingga kurangnya stimulasi.
Pihak Pemda juga membangun komitmen kuat mereka bersama melalui adanya Program Rembuk Stunting untuk bisa merumuskan berbagai macam langkah yang strategis dan terukur guna semakin mempercepat penurunan angka kasus stunting di Bumi Cenderawasih.
Penekanan kepada setiap kepala daerah memang merupakan hal yang diperlukan supaya mereka semua bisa terus berfokus untuk mengawal penuh akan bagaimana terlaksananya program strategis Otsus Papua untuk bisa semakin mewujudkan Papua yang sejahtera dan maju.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali
