Jakarta – Gabungan Koalisi Masyarakat Sipil (GKMS) menggelar Diskusi Publik dengan Tema “Kualitas Demokrasi dan Kepemimpinan Indonesia Akan Diuji Melalui Netralitas Pemilu 2024.” Acara ini dihadiri oleh perwakilan kandidat Capres, tokoh masyarakat sipil, Jubir TPN, Ketua DKPP, pemantau JPPR, peneliti Formappi, dan perwakilan Aliansi Penyelamat Konstitusi/aktivis 98. Mereka sepakat bahwa netralitas Pemilu adalah fondasi utama untuk menjaga kualitas demokrasi dan keberlangsungan kepemimpinan Indonesia.
Co-Captain Timnas Anies – Muhaimin, Al Muzammil Yusuf, membuka diskusi dengan menyatakan pentingnya netralitas dalam Pemilu. Menurutnya, gerakan masyarakat saat ini menginginkan netralitas baik dari calon maupun proses Pemilu itu sendiri.
Dia juga menyoroti pentingnya pengawalan suara rakyat untuk memastikan setiap suara terhitung dengan benar.
“Seluruh capres, seluruh partai, seluruh aparatur harus bersama – sama mengajak rakyat untuk berikan suaranya secara gembira tanpa ada intimidasi darimanapun,” kata Al Muzammil.
Jubir TPN Ganjar – Mahfud, Aiman Witjaksono, juga menyoroti pentingnya menjaga demokrasi di Indonesia. Dia menegaskan bahwa netralitas bukan hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan.
“Hari ini kita berjihad demokrasi. Demokrasi berasal dari kesepakatan. Jangan sampai berujung pidana sehingga melunturkan demokrasi,” urai Aiman.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memberikan pandangannya mengenai Pemilu demokratis. Heddy menekankan lima kunci pemilu demokratis, termasuk regulasi yang baik, birokrasi yang netral, peserta yang taat aturan, pemilih yang cerdas partisipatif, dan penyelenggara pemilu yang berintegritas.
“Partisipasi Pemilu di Indonesia terbesar didunia hingga 70 – 80 persen. Apakah pemilih cerdas? Saya meragukan. Hasil penelitian yang ada pemilih kita masih menerima politik uang hingga 50 – 60 persen. Penyelenggara harus terus berintegritas. DKPP pun dibentuk untuk menjaga netralitas Pemilu,” pungkas Heddy.
Sementara itu, Pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Zaki menekankan perlunya objektivitas, netralitas, dan keadilan dari ASN dalam Pemilu.
“ASN harus objektif, netral dan adil. Semua pihak harus mampu berkepala dingin untuk berkompetisi secara sehat. Para pejabat dan ASN di daerah – daerah harus punya rasa takut agar tetap menjaga netralitas Pemilu,” ungkap Zaki.
Turut memberikan pandangan, Peneliti Formappi Lucius Karus mencatat penyelenggara Pemilu harus adil dan tidak boleh berpihak hanya kepada salah satu paslon. Lucius juga menyoroti pentingnya mengawal Pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR yang berkualitas.
“Saya menduga akan ada politik uang saat kampanye Caleg karena waktu yang singkat pada masa kampanye. Oleh sebab itu kita karus sama – sama mengawal agar tidak terjadi hal tersebut. Mari kita pilih caleg – caleg berkualitas agar dapat memiliki fungsi kontrol,” kata Lucius.
Perwakilan Aliansi Penyelamat Konstitusi/Aktivis 98, Azwar Furgudyqma, pun menegaskan pentingnya netralitas dari ASN, TNI, dan Polri dalam pemilu 2024.
“ASN, TNI- Polri harus netral dalam Pemilu 2024,” jelas Azwar.
Diskusi ini menegaskan bahwa netralitas Pemilu adalah fondasi utama untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Semua perwakilan sepakat bahwa Pemilu 2024 memiliki tantangan tersendiri, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu sangat diperlukan untuk memastikan netralitas dan integritasnya.
