Jakarta – Co- Captain Timnas Anies-Muhaimin, Al Muzammil Yusuf, mengatakan netralitas Pemilu 2024 merupakan tema yang hangat belakangan ini, bahkan jadi perbincangan hangat di DPR RI. Netralitas Pemilu harus menjadi gerakan bersama, sudah dimulai dari DKPP Bawaslu, gerakan Parlemen, dan gerakan ekstra Parlemen, dan Gerakan masyarakat.
“Gerakan masyarakat pasti menginginkan netralitas dalam pemilu, baik calon-calonnya maupun prosesnya. Yang dikhawatirkan pengawalan suara rakyat dimana coblosan satu suara sangat berarti dan harus dipastikan terhitung,” katanya pada Diskusi Publik dan Launcing Medsos Netralitas Pemilu 2024, di Gedung Joang Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).
Di tempat yang sama Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono mengatakan kehadirannya disini untuk menjaga demokrasi Indonesia. Apa yang dibicarakan dalam diskusi ini terus menjadi pembicaraan hangat. Di DPR RI bahkan sudah 2 komisi yang membuat Panja untuk menilai netralitas ini.
“Mengapa soal netralitas ini terus dibicarakan saat ini, dan kurang jadi pembicaraan di Pemilu sebelumnya?. Ini berawal dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan suatu perkara yang menyebabkan polemik ini terus berlanjut,” tegas Aiman.
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan Pemilu itu induk semang Demokrasi. Karena dari Pemilu menghasilkan pemimpin negara ini. Ada 5 kunci pemilu demokratis yaitu regulasi baik, birokrasi netral, peserta taat aturan, pemilih yang cerdas partisipatif dan penyelenggara pemilu yang berintegritas.
“DKPP dibentuk untuk menjaga netralitas Pemilu agar tegak lurus kepada demokrasi. Disetiap tahapan tidak boleh ada pelanggaran etik sekecil apapun. Marilah kita kawal pemilu 2024 dengan penuh integritas agar berjalan dengan baik,” ujar Heddy.
Pembicara lainnya, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, mengatakan masa kampanye pada Pemilu 2024 sudah dimulai hari ini hingga 75 hari mendatang. Namun selama sosialisasi tersebut, Bawaslu terlalu lembek dalam proses tahapan Pemilu saat ini.
“Bawaslu tidak berlaku sebagai pengawas, melainkan hanya sebagai pengamat. Penyelenggara Pemilu harus adil tidak boleh berpihak kepada salah satu paslon,” pungkas Lucius. [*]
