Jakarta – Pemerintah berupaya maksimal untuk mencegah dampak negatif gejolak harga beras yang masih terus terjadi. Beragam cara pun ditempuh, mulai dari penyaluran bantuan beras hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak.
Terkait hal itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai kebijakan Pemerintah tersebut dapat dipahami. Sebab, hal tersebut memang untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Pemerintah concern untuk menjaga daya beli masyarakat miskin, masyarakat rentan supaya daya belinya tidak terpengaruh” tuturnya
Ia menerangkan bahwa kenaikan harga beras yang tinggi akibat beragam faktor dapat berpengaruh pada pengeluaran rumah tangga masyarakat di lapisan bawah. Sebab, hal itu justru dapat membuat kelompok miskin semakin banyak.
“Oleh sebab itu, jika harga beras tinggi maka daya beli mereka akan terganggu bahkan orang yang hanya beberapa jengkal diatas garis kemiskinan itu bisa jatuh miskin” imbuhnya.
Selanjutnya, Khudori juga menilai kebijakan bantuan beras pemerintah efektif untuk mengerem kenaikan laju harga beras.
“Secara umum harga beras memang sudah mengalami kenaikan sejak Agustus tahun 2022 hingga Maret 2023, namun saat ada bantuan beras, fluktuasi harga dapat terkendali” tuturnya.
Tidak hanya bantuan beras maupun BLT, Pemerintah juga dinilai gencar melakukan berbagai upaya agar masyarakat dapat mengakses pangan dengan mudah.
“Ketika harga beras itu tinggi pemerintah melalukan operasi pasar maupun bantuan sosial yang terus berlanjut hingga tahun ini” terangnya.
Ia pun berharap Pemerintah dapat mengantisipasi sejumlah momentum yang dapat meningkatkan konsumsi beras seperti masa Pemilu.
“Selain itu ada Ramadhan dan disambut momentum idul Fitri di April dan itu juga momentum” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Gerakan Cinta NKRI Provinsi Papua Barat, Napoleon Fakdawer memuji tentang bagaimana upaya Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan khususnya di Papua.
“Membangun ketahanan pangan di Papua memang tak semudah membalikkan telapak tangan karena ada sejumlah tantangan yang menghadang” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa kedaulatan pangan, merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional yang harus diwujudkan. Oleh karenanya, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
“Tak hanya pemerintah, masyarakat juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan pangan di Indonesia.” Jelas Napoleon
Ia pun mengajak masyarakat untuk ikut mendukung para petani lokal agar dapat lebih berdaya.
“Masyarakat bisa mendukung petani lokal dengan melakukan pembelian produk-produk dari petani lokal” pungkasnya.
