Jakarta – Beredar video hoax pidato Presiden Jokowi menggunakan bahasa mandarin saat Gala Dinner di Amerika Serikat tahun 2015. Dengan bantuan Artificial Intelligence, pidato Presiden Jokowi diubah menggunakan bahasa mandarin secara fasih dari video serta audiovisualnya. Teknologi tersebut tengah dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan yang hendak meruntuhkan pemerintahan, karena dikaitkan dengan keberpihakan Presiden Jokowi terhadap Tiongkok.
Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengonfirmasi bahwa video tersebut adalah hasil manipulasi dan dipastikan hoax. Pihaknya mengingatkan kembali agar masyarakat mewaspadai dan tidak mudah terpengaruh konten hoaks yang beredar di media sosial. Hal tersebut disampaikan usai beredarnya video pidato Presiden Joko Widodo berbahasa mandarin.
“Satu video Presiden Jokowi asli berbahasa Inggris, dan satu lagi video berbahasa Mandarin secara lisan tanpa tulisan. Padahal seharusnya video apa yang diterjemahkan oleh sumber, harus disampaikan dengan bahasa yang asli yaitu bahasa Inggris. Jika pun terjemahan, maka dalam bentuk teks,” terang Emrus.
Emrus juga mengatakan bahwa video tersebut sangat palsu karena memanipulasi video asli Jokowi saat Gala Dinner USINDO, US Chamber, dan USABC di Amerika Serikat pada tahun 2015 yang berpidato dengan menggunakan Bahasa Inggris. Masyarakat diharapkan waspada terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya serta harus melakukan cek, ricek, dan kroscek terhadap berita terutama di media sosial terutama jelang Pemilu 2024.
“Video yang menarasikan bahwa Presiden Joko Widodo berpidato menggunakan bahasa mandarin jelas hoax untuk menggiring opini negatif bahwa Presiden Joko Widodo membawa kepentingan China ke Indonesia. Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan karena peredaran konten hoaks dinilai cukup masif belakangan ini, terutama mendekati momentum Pemilu 2024.” Ujar emrus
Disamping itu Emrus menegaskan agar Kementrian Kominfo harus segera melakukan take down terhadap video hoax tersebut beserta dengan akun-akun yang menyebarkannya. Karena akan berbahaya bagi masyarakat yang masih belum memahami penggunaan teknologi saat ini. Terlebih lagi ditahun politik, hoaks dan fake news terus bermunculan.
“Masyarakat harus sangat awas serta meningkatkan pemahaman cek dan ricek terhadap informasi yang tidak jelas asal usulnya karena sangat membahayakan stabilitas nasional. Tugas Kementerian Kominfo untuk segera memblokir video serta akun-akun berbahaya tersebut” tegasnya.
