Pelaksanaan Pemilu sejatinya tidak hanya seputar persoalan politik semata, namun juga diyakini mampu menstimulus perekonomian nasional. Oleh sebab itu, semua pihak diharapkan mampu menyukseskan Pemilu dengan aman dan lancar, agar perekonomian rakyat dapat terus meningkat.
Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, akan segera menghadapi peristiwa politik besar dalam sejarahnya, yaitu Pemilihan Umum 2024, yang mencakup pemilihan presiden dan berbagai jabatan lainnya.
Pemilu ini menjadi sorotan utama karena mengusung beragam harapan, tantangan, dan potensi dampak besar, termasuk dampaknya pada perekonomian nasional.
Sejak pengumuman jadwal pemilu, sejumlah bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah mulai mendaftarkan diri mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Momen ini menandai awal dari perjalanan panjang menuju pemilihan yang akan datang, yang akan memainkan peran penting dalam menentukan arah politik dan ekonomi negara ini. Salah satu pernyataan penting datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, tokoh kunci dalam pengelolaan keuangan negara, telah menyatakan keyakinannya bahwa pemilu ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia.
Namun, dia juga menekankan bahwa dampak positif ini dapat terwujud jika pemilu berlangsung dengan aman dan tanpa terpecah belah di antara para calon presiden dan wakil presiden. Pernyataan tersebut merupakan titik awal dari pembahasan mengenai bagaimana pemilu ini dapat berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi dan stabilitas bagi Indonesia.
Dalam hal pembiayaan pemilu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 76,6 triliun untuk pemilu tahun 2024. Anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas dan mencakup semua kebutuhan yang diperlukan untuk proses pemilihan umum.
Namun, penting untuk dicatat bahwa anggaran ini dapat bertambah sebesar Rp 17 triliun lagi jika diperlukan putaran kedua pemilihan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia siap menghadapi berbagai kemungkinan dalam proses pemilu yang demokratis.
Anggaran pemilu yang signifikan ini tidak hanya mencakup biaya logistik, pemungutan suara, dan administrasi, tetapi juga membawa potensi positif bagi perekonomian. Dalam konteks ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemilu dapat berdampak positif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) asalkan keamanan dan persatuan selama pemilu dapat dijaga dengan baik.
Ini menciptakan ikatan erat antara stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Kedua faktor ini menjadi saling mempengaruhi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Selain dari sisi pembiayaan, perhatian juga tertuju pada persiapan pemilu yang berjalan dengan baik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 204.807.222 orang untuk Pemilu 2024. Sebagian besar dari mereka adalah pemilih yang berada di dalam negeri, tersebar di 38 provinsi.
Namun, tidak hanya pemilih dalam negeri yang menjadi bagian penting dalam pemilu ini, ada pula 1.750.474 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di 128 wilayah luar negeri. Ini menunjukkan besarnya tugas KPU dalam memastikan partisipasi seluruh warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.
Tahapan pemilu pun telah ditetapkan oleh KPU dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Masa kampanye para calon presiden dan wakil presiden akan dimulai pada 13 November 2023 dan berlangsung hingga 10 Februari 2024.
Setelah masa kampanye selama 75 hari tersebut, pemungutan suara DPT Pemilu akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Jadwal ini dirancang untuk memberikan cukup waktu bagi kampanye dan memastikan pemilu berlangsung dengan transparan dan demokratis.
Selain tata cara teknis, perhatian juga terfokus pada siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia selama periode berikutnya. Pemilu 2024 diprediksi akan melibatkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Pertama, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mendaftar pertama ke KPU. Mereka adalah figur-figur yang dikenal dalam politik Indonesia. Anies Baswedan adalah Gubernur DKI Jakarta yang terpilih, sementara Muhaimin Iskandar adalah mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Selanjutnya, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga mendaftar, menunjukkan diversitas calon yang berkualitas. Ganjar Pranowo sebelumnya pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, sementara Mahfud MD adalah seorang profesional hukum dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Kedua pasangan tersebut membawa visi dan program kerja masing-masing untuk memimpin Indonesia.
Sementara itu, bakal calon presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya mencalonkan diri pada pemilu 2019, baru saja mendeklarasikan dirinya bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres Pilpres 2024.
Prabowo dan Gibran juga kemungkinan akan segera mendaftar ke KPU. Prabowo Subianto adalah seorang mantan Jenderal TNI dan politikus yang dikenal di ranah politik nasional, sedangkan Gibran Rakabuming Raka adalah Walikota Surakarta dan putra sulung Presiden Joko Widodo.
Pemilihan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden ini menciptakan beragam pilihan bagi pemilih Indonesia. Masing-masing pasangan membawa visi dan program kerja yang berbeda, dan pemilih akan memiliki kesempatan untuk menilai dan memilih berdasarkan pilihan serta aspirasi mereka.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, optimis bahwa pemilu ini akan memberikan dampak positif pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, ia juga menekankan bahwa hal ini hanya akan terwujud jika keamanan dan persatuan selama pemilu dapat dijaga dengan baik.
Ini adalah poin yang sangat penting, mengingat pentingnya stabilitas politik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Alokasi anggaran sebesar Rp 70 triliun telah disiapkan untuk pemilu 2024, mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas. Angka ini bisa bertambah sebesar Rp 17 triliun lagi jika pemungutan suara harus dilakukan dalam dua putaran.
Ekonom senior Raden Pardede bahkan memproyeksikan bahwa belanja dari para politisi selama periode 2023-2024 bisa mencapai angka fantastis, yaitu Rp 200 triliun. Ini mencakup belanja untuk calon anggota DPRD provinsi, kabupaten atau kota, anggota DPR RI, serta calon presiden dan wakil presiden. Potensi investasi ekonomi ini dapat memberikan dorongan yang signifikan pada perekonomian Indonesia.
Dalam konteks ekonomi, anggaran ini membawa potensi positif. Pemilu menciptakan permintaan tambahan untuk berbagai layanan dan produk terkait, seperti periklanan, transportasi, dan keamanan. Ini berarti peluang usaha baru dan peningkatan aktivitas ekonomi selama periode pemilihan.
Penting untuk mencatat bahwa pemilu adalah peristiwa politik yang kompleks, yang dapat berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Selain aspek ekonomi, pemilu juga memiliki dampak sosial dan budaya.
Partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah salah satu fondasi demokrasi yang kuat. Ini adalah wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka, mengajukan pertanyaan, dan memberikan dukungan kepada calon yang mereka percayai dapat memimpin negara dengan baik.
Pemilu juga menjadi salah satu cara masyarakat mengukur kinerja pemerintahan. Ini adalah momen ketika para calon harus memaparkan visi, rencana, dan komitmen mereka kepada masyarakat.
Keputusan pemilih akan mencerminkan penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah sebelumnya dan harapan mereka untuk masa depan. Dalam hal ini, pemilu adalah bentuk akuntabilitas publik yang penting.
