BALI – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham) Provinsi Bali menyediakan jalur khusus untuk mendukung kelancaran proses imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai bagi delegasi yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi AIS Forum 2023.
“Dalam hal ini minimal ada dua booth yang akan melakukan tugas khusus tersebut,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu di Denpasar
Ia menjelaskan booth pendukung proses imigrasi itu rencananya dijaga delapan petugas atau masing-masing empat petugas untuk dua stan.
Menurut Anggiat, tugas yang paling krusial adalah saat kedatangan pada delegasi di Terminal Kedatangan Internasional.
“Kedatangan saja yang krusial, psedangkan untuk keberangkatan ada 10 booth masing-masing ada dua petugas,” tutur Anggiat.
Sedangkan delegasi setingkat menteri, kepala pemerintahan atau kepala negara, kedatangannya akan diproses melalui ruang di gedung VIP.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menjelaskan KTT AIS Forum 2023 mengundang 51 negara partisipan AIS Forum.
KTT AIS Forum 2023 mengundang perwakilan dari 51 negara kepulauan dan pulau, dengan target 25 perwakilan setingkat kepala negara/pemerintahan dan 30 sampai 47 perwakilan setingkat menteri.
Forum Negara Pulau dan Kepulauan itu juga akan diikuti oleh sembilan pimpinan organisasi internasional, di antaranya dari Forum Negara Kepulauan Pasifik (PIF), Kelompok Kerja Sama Negara Melanesia (MSG), Kelompok Negara Komunitas Karibia (CARICOM), Asosiasi Negara di Asia Tenggara (ASEAN).
Selain itu, forum tersebut akan dihadiri oleh para kepala atau pimpinan dari organisasi antarpemerintah dan nonpemerintah, di antaranya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dan Asosiasi Negara-Negara Pesisir Samudra Hindia (IORA).
Usman menambahkan Konferensi Tingkat Tinggi AIS Forum 2023 menekankan solusi konkret terkait empat masalah, yakni mitigasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim.(*)
