Oleh : Kristy Tiara Yumte )*
Papua terus dibangun demi kemajuan masyarakatnya. Masyarakat mendukung pemerintah daerah untuk bekerja sama demi percepatan pembangunan. Dengan percepatan maka ada pembangunan yang merata di seluruh Papua sampai ke pelosok, dan menguntungkan seluruh warga di Bumi Cendrawasih.
Di era pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan di Papua dipercepat dan diperbanyak. Aneka infrastruktur mulai dari jembatan, jalan raya, hingga bandara, dibuat demi masyarakat. Pembangunan fasilitas umum ini akan mempermudah mobilitas warga di Bumi Cendrawasih. Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk kemajuan Papua.
Pembangunan infrastruktur di Papua terus dilakukan agar wilayah tersebut makin maju. Untuk mendukung pembangunan maka perlu ada kerja sama dari seluruh pihak. Tak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun masyarakat Papua juga mendukung pembangunan infrastruktur agar wilayahnya makin maju.
Pemerintah sangat serius dalam membangun berbagai infrastruktur. Pertama, ada Jalan Trans Papua yang membentang sepanjang lebih dari 4.000 KM. Jalan ini akan membuat waktu tempuh saat perjalanan jadi dipersingkat. Jika dulu ingin ke kampung lain bisa sehari semalam karena hanya ada jalan setapak, sekarang hanya butuh beberapa jam.
Untuk mendukung pembangunan infrastruktur maka diperlukan peranan dan kerja sama semua pihak. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyatakan bahwa erja sama antardaerah yang tergabung dalam Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) akan mempercepat pembangunan di seluruh Tanah Papua dalam bingkai otonomi khusus (otsus).
Pj. Gubernur Paulus Waterpauw mengajak seluruh kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota pada enam provinsi di Tanah Papua memanfaatkan forum tersebut sebaik mungkin untuk pemerataan pembangunan. FORDASI menjadi wadah terbaik bertukar ide, gagasan dan kerja sama antardaerah desentralisasi asimetris.
Paulus Waterpauw menambahkan, enam provinsi di Tanah Papua yaitu Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya dapat mengadopsi perencanaan program yang telah diterapkan oleh tiga provinsi lainnya (DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Aceh).
Misalnya, perencanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua. Keenam pemerintah provinsi di Papua perlu belajar banyak dari saudara-saudara yang ada di luar Papua karena mereka sudah lebih berkembang.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Tanah Papua berkomitmen memperbaharui tata kelola pemerintahan melalui konsep kerja sama antardaerah yang memiliki keistimewaan serta kekhususan. Sinergi merupakan kunci keberhasilan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan daya saing daerah pada masa mendatang.
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 pada tanggal 17 April 2023. RIPPP memuat tiga misi besar, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Wapres menambahkan, beliau telah mengukuhkan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), yang memiliki salah satu tugas utama adalah mengawal implementasi RIPPP.
Sebagai upaya tindak lanjut, Sekretaris Eksekutif BP3OKP yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Velix Vernando Wanggai, menyelenggarakan Rapat Konsolidasi RIPPP di Auditorium Setwapres.
Velix Wanggai menyatakan bahwa pihaknya melangkah dengan beberapa poin tentang arahan Wapres, tentang melihat semangat baru, paradigma baru, cara kerja, dan desain baru agar ada sebuah lompatan. lompatan-lompatan tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui implementasi program-program yang memberikan hasil secara cepat dan baik (quick win).
Velix Wanggai melanjutkan, strategi percepatan pembangunan yang terpadu, di sini hal-hal yang sifatnya teknokratik. Pihaknya ingin memastikan rencana induk di dalam Otsus dan Perpres, kemudian memastikan BP3OKP berjalan, dan memastikan proyek-proyek yang quick win, yang fokus dan prioritasnya harus dilakukan.
Program quick win ini perlu dilakukan utamanya pada sektor yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat seperti pembangunan infrastruktur penunjang kehidupan sehari-hari. Desain baru pembangunan provinsi baru sangat penting, termasuk prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana.
Program Quick Win akan dapat terlaksana dengan baik apabila dilakukan melalui pendekatan komprehensif dan humanis berbasis teritorial untuk memberikan afirmasi kepada masyarakat asli Papua bahwa pembangunan yang akan dilakukan demi kesejahteraan masyarakat Papua.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun benar-benar sangat ingin mewujudkan komitmen kuatnya untuk bisa terus membantu dan mendorong mengenai percepatan pembangunan di Daerah Otonomi Baru itu. Komitmen tersebut juga ditandai dengan adanya penyeragan penggunaan Sistem Informasi Program (BANGGA Papua) dan Sistem Aplikasi Berbagi Pakai lainnya kepada pihak Pemprov Papua Barat Daya.
Tujuan dari program BANGGA Papua adalah untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas akan seluruh program Perlindungan Hari Tua (PAITUA). Ini adalah suatu program perlindungan sosial serta Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Percepatan pembangunan Papua dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah melakukan kolaborasi, termasuk dengan pihak dari luar Papua, demi pembangunan di Bumi Cendrawasih yang terintegrasi. Dengan berbagai program pembangunan di Papua maka masyarakatnya akan makin maju.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Manado
