Oleh : David Kiva Prambudi )*
Pemilu 2024 adalah program yang sangat penting karena merupakan cara untuk memilih pemimpin Indonesia yang baru. Oleh karena itu pengamanan Pemilu harus dinomorsatukan. Untuk mengamankannya maka aparat bersiaga, terutama mencegah ancaman dan serangan dari kelompok radikal. Jangan sampai mereka mengganggu prosesi Pemilu 2024.
Menjelang Pemilu 2024 pengamanan makin diperketat. Pengamanan ditingkatkan karena ada potensi serangan dari kelompok radikal, berupa pengeboman maupun propaganda, hoaks, dan ujaran kebencian. Radikalisme wajib diberantas karena berpotensi menggagalkan Pemilu.
Untuk mengamankan Pemilu 2024 perlu ada kewaspadaan dan pemberantasan radikalisme serta terorisme. Pengamanan tingkat tinggi dilakukan dan Polri, TNI, serta BNPT bekerja sama agar Pemilu berlangsung dengan aman sampai selesai.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) memberikan pelatihan kepada Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Lurah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dari tingkat desa dan kelurahan.
Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigjen Pol. Wawan Ridwan, menyatakan bahwa peningkatan kesiapsiagaan terhadap ancaman tindak pidana terorisme dengan melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Lurah ini menjadi sangat penting mengingat pergerakan pelaku teror seringkali bermula dari tingkat bawah, Desa dan Kelurahan.
Brigjen Pol. Wawan Ridwan melanjutkan, meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah desa dan kelurahan menjadi sebuah keharusan sebab diprediksi akan terjadi peningkatan potensi ancaman keamanan di tahun politik. Menjelang Pemilihan Umum tahun 2024, potensi ancaman keamanan, termasuk tindak pidana terorisme bisa meningkat, oleh karena itu kewaspadaan dan pencegahan terus dilakukan.
Momen Pemilu ini juga rentan ditunggangi oleh kelompok radikal terorisme untuk memanipulasi isu politik demi propaganda dan intoleransi di masyarakat khususnya di desa dan kelurahan.
Unsur tiga pilar ini sangat berperan dalam upaya deteksi dini terhadap potensi kemunculan dan perkembangan paham radikal terorisme di tengah masyarakat. Yang dimaksud dengan unsur tiga pilar adalah Babinsa, Lurah, dan Bhabinkamtibmas.
Sinergisitas yang dibangun antara Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Lurah ini merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mengurangi potensi penyebaran paham radikal terorisme yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat.
Ketika pemilu berlangsung di era reformasi maka lebih menegangkan. Bukan hanya karena banyak calon presiden baru. Namun juga karena ada potensi serangan dari kelompok radikal dan teroris. Jangan sampai pemilu kacau-balau gara-gara ulah teroris atau berakhir dengan peristiwa berdarah.
Oleh karena itu perlu ada pencegahan serangan radikal dan teroris. Pencegahan dilakukan dari tingkat terkecil (desa) sampai ke tingkat kabupaten/kota, dan provinsi. Dengan kewaspadaan dan pencegahan yang dilakukan oleh aparat keamanan maka dipastikan Pemilu 2024 berlangsung dengan kondusif.
Sementara itu, masyarakat juga diminta untuk mewaspadai serangan dari kelompok radikal di dunia maya. Untuk mencegah penyebaran radikalisme maka pemerintah bekerja keras dan bekerja sama dengan banyak pihak. Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) bekerja sama dengan TNI dan BNPT terus memantau platform digital yang memuat konten radikalisme dan terorisme.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemutusan akses atau take down terhadap 174 akun dan konten internet yang terindikasi memuat aktivitas indoktrinasi dan penyebaran paham radikalisme selama Juli sampai Agustus 2023.
Menteri Budi melanjutkan, sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi untuk menciptakan Pemilu 2024 Damai, Kominfo segera melakukan penghapusan akses konten radikal tersebut. Tujuannya untuk menciptakan situasi Pemilu 2024 yang damai dan kondusif.
Menurut Menteri Budi, pihaknya bekerja sama dengan TNI dan BNPT. Mereka terus memantau platform digital yang memuat konten radikalisme dan terorisme. Dari hasil pantauan dua lembaga itu, menunjukkan peningkatan signifikan penyebaran konten radikalisme. Beberapa akun ada yang terafiliasi dengan jaringan teroris nasional dan internasional.
BNPT berupaya keras melakukan berbagai ikhtiar agar radikalisme tidak mengakar. Terlebih lagi, berkaitan dengan tahun politik yang bisa saja diwarnai dengan praktik-praktik intoleransi dan terorisme.
Anggota kelompok radikal saat ini juga tersebar di dunia maya dan sengaja membuat situs serta akun-akun khusus di media sosial. Tujuan mereka adalah untuk menyebarkan radikalisme, terorisme, dan menggagalkan Pemilu 2024.
Oleh karena itu BNPT juga menghimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai ancaman radikalisme menjelang Pemilu 2024 yang nantinya bisa mengarah pada politik identitas.
Untuk itu, BNPT terus memperkuat literasi digital dengan melakukan kerja sama ke berbagai manajemen platform dan provider. Hal ini sebagai upaya menjaga agar ruang publik di media sosial tidak ada narasi yang mengarah pada intoleransi dan radikalisme.
Untuk menciptakan Pemilu 2024 yang aman dan damai maka berbagai pihak bekerja sama. Mulai dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, BNPT, sampai TNI dan Polri. Semua bekerja keras mencegah penyebaran radikalisme agar tidak ada potensi kegagalan Pemilu 2024.
)* Penulis adalah Kontributor Yudistira Institute
