Oleh : Arifin Setiawan )*
Pemerintah terus bergerak cepat dalam menjaga stabilitas harga beras di Indonesia yang saat ini mengalami penyesuaian akibat dampak kemarau panjang. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menggencarkan Gerakan Pasar Murah (GPM).
Masifnya Gerakan Pasar Murah (GPM) di seluruh Indonesia merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah dalam mewujudkan stabilitas harga beras. Pemerintah menjamin harga beras terjangkau oleh masyarakat dan stok nya selalu tersedia di pasaran. Walaupun produksi beras dalam negeri sedang menurun akibat fenomena iklim el nino, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah nyata untuk menjamin Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersedia hingga beberapa bulan ke depan.
Masyarakat tidak perlu khawatir merespons fluktuasi harga beras yang terjadi. Hal tersebut merupakan sebuah kelumrahan dalam mekanisme ekonomi. Mengingat beras sebagai komoditas pokok, Pemerintah melakukan intervensi pasar melalui program Gerakan Pasar Murah (GPM) untuk mewujudkan stabilitas harga beras di pasaran. Selain itu, Pemerintah juga mempercepat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan menyalurkan bansos beras kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah melalui Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan telah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga beras. Kemendag, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog memasifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh Indonesia. Hal ini guna memastikan jaminan ketersediaan beras dengan harga terjangkau.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara barat, Jauhari menyatakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dilaksanakan di Kota Mataram atas instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah (Pemda). Program ini sangat berimplikasi positif untuk menstabilkan harga beras serta mengendalikan inflasi. Keberhasilan program ini di Kota Mataram akan membawa manfaat positif bagi wilayah NTB lainnya karena Mataram merupakan barometer perekonomian wilayah tersebut.
Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menginstruksikan Kementerian/Lembaga terkait bersama Pemerintah Daerah untuk mempercepat bantuan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat. Bantuan beras dapat membantu meringankan tekanan harga beras yang berdampak pada indeks harga konsumen, meningkatkan cadangan pangan dalam menjaga stabilitas stok, menekan harga beras di pasar dan membantu mengendalikan inflasi di daerah-daerah hingga menurun secara bertahap. Dalam program bantuan beras, pemerintah menyalurkan sekitar 210 ribu ton bantuan beras setiap bulan dengan alokasi stok per triwulan mencapai 640 ton beras dari gudang bulog. Saat ini beras SPHP dari bulog telah mulai disalurkan ke pasar di setiap daerahnnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menyalurkan bantuan sosial beras kepada 122.047 keluarga yang tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (Bansos) dari Pemerintah Pusat sebagai upaya menekan kenaikan harga beras.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengemukakan bahwa Bantuan Sosial berupa beras merupakan program Pemerintah Pusat dalam upaya menghadapi gejolak harga beras akibat fenomena iklim el nino. Bantuan ini akan dilakukan selama 3 bulan ke depan hingga November 2023. Dalam hal ini, Pemkab Banyuwangi bekerjasama dengan Perum Bulog dan PT. Pos Indonesia (persero) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
Penyaluran bantuan beras wajib didistribusikan tepat sasaran dimana penerima bantuan tersebut merupakan keluarga penerima manfaat (KPM), proses penyaluran perlu ada kesesuaian dan menimalisir kekeliruan di lapangan.
Adanya kelangkaan beras sangat berpotensi terjadi karena produsen utama beras global seperti India melarang adanya aktivitas ekspor beras pada bulan Juli lalu demi bisa memenuhi kebutuhan domestik mereka sendiri. Sementara itu, di beberapa negara lain juga memberikan sinyal akan melakukan langkah yang serupa. Hal ini berdampak negatif pada terganggunya rantai suplai beras global yang turut dirasakan Indonesia.
Sedangkan di dalam negeri sendiri, harga beras memang mulai merambat naik sejak bulan Juli tahun 2022 lalu, akibat adanya anjlok produksi nasional di tengah kemarau yang panjang dengan fenomena El Nino kala itu, yang mana diperkirakan akan terus berlangsung sampai awal tahun 2024 mendatang dan juga ada fenomena kenaikan harga pupuk akibat Perang Rusia dan Ukraina.
Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andriko Noto Susanto menyatakan komitmen stabilisasi beras tidak hanya dilakukan pada saat ini, tetapi merupakan rangkaian kegiatan jangka panjang demi tercapainya ketahanan pangan. Hal ini merupakan salah satu bekal untuk mewujudkan generasi unggul dan mencapai visi Indonesia emas 2045. Bapanas menindak lanjuti perintah Presiden Joko Widodo agar manajemen pangan pangan nasional dilakukan secara komprehensif dan simultan. Sehingga tidak rentan dalam menghadapi situasi global yang dinamis.
Serangkaian program yang dilakukan Pemerintah untuk menstabilkan harga beras layak diapresiasi karena telah terbukti nyata meredam gejolak harga beras di pasaran. Selain itu, Pemerintah juga mencanangkan berbagai program unggulan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional jangka panjang. Hal ini merupakan bukti nyata komitmen kuat Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menciptakan generasi Indonesia yang unggul dan berdaya saing tinggi.
)* Penulis merupakan Pegiat Lentera Institute
