Oleh : Noldy Brachman )*
Gerakan ULMWP yang dilakukan oleh Benny Wenda untuk bisa mewujudkan kemerdekaan bagi Papua dan melepaskan diri dari Indonesia ternyata memang sama sekali tidak mewakili masyarakat di Bumi Cenderawasih. Mereka hanyalah kelompok kecil yang terus berusaha mengganggu stabilitas bangsa.
Salah satu hasil akhir dari keputusan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) 2023 adalah mereka kembali melakukan penolakan kepada Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) yang selama ini terus berusaha agar bisa masuk dan menjadi anggota resmi dalam MSG.
Dalam komunikasi bersama atau joint communique yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2023 lalu, memang para pemimpin di seluruh negara anggota MSG menegaskan sikap mereka bahwa ULMWP sama sekali tidak memenuhi kriteria sebagai anggota MSG dan tidak memenuhi kriteria sebagai negara yang berdaulat.
Terkait hal tersebut, Willem Frans Ansanai selaku Ketua Badan Muasyawarah Papua dalam salah satu kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh Moya Institute bertajuk ‘Upaya Benny Wenda Kandas di KTT Melanesian Spearhead Group (MSG)’, dirinya menegaskan pula bahwa memang kelompok ULMWP sendiri sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai negara yang berdaulat, pasalnya untuk bisa diakui sebagai negara berdaulat, maka hendaknya mereka harus memiliki rakyat, wilayah hingga pemerintah yang berdaulat.
Sedangkan untuk ULMWP sendiri, mereka sama sekali tidak bisa mewakili rakyat manapun, yang mana mereka malah justru mengklaim sebagai melanjutkan aspirasi masyarakat Papua, padahal tidak demikian. Untuk wilayah pun, sampai detik ini wilayah yang mereka klaim juga masih secara resmi masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mereka pun sama sekali tidak memiliki pemerintah yang berdaulat.
Lebih lanjut, dengan sangat tegas pula bahwa Willem Frans Ansanai menjelaskan kalau seluruh Tanah Papua adalah bagian dari NKRI dan sama sekali tidak bisa dilepaskan. Maka dari itu, tidak menjadi mengherankan mengapa pengajuan upaya mereka agar bisa masuk ke dalam keanggotaan MSG ditolak.
Selain itu, mengapa pada akhirnya keputusan yang diputuskan dalam KTT MSG 2023 ini menegaskan bahwa mereka kembali menolak upaya dari ULMWP untuk bergabung sebagai keanggotaan juga sama sekali tidak bisa dilepaskan dari bagaimana sikap sangat tegas dari para delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury yang melakukan walk out dalam forum ketika Benny Wenda mengucapkan pidatonya.
Pihak delegasi Indonesia juga telah berupaya mengambil banyak langkah yang sangat lazim dalam dunia diplomasi untuk terus mengekspresikan berbagai penolakan. Karena, di sisi lain, pihak ULMWP sendiri juga berupaya menyalahgunakan forum MSG untuk menjustifikasi tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang terafiliasi dengan mereka seperti keterlibatan dalam berbagai tindak kejahatan seperti penyanderaan, pembakaran sekolah hingga pembunuhan pada warga sipil masyarakat Orang Asli Papua (OAP).
Maka dari itu, Politikus Reformasi, Mahfuz Sidik memberikan apresiasi yang sangat besar kepada para delegasi Tanah Air dalam Forum MSG yang telah mengambil langkah sangat tegas dan tepat yakni melakukan walk out. Sikap tersebut juga mampu mempengaruhi bagaimana keputusan akhir dari KTT MSG.
Terlebih, ternyata selama ini pihak-pihak yang terus menggelorakan akan isu Papua merdeka sendiri merupakan hanya sekedar kelompok yang sangat kecil saja yang bahkan sebagian diantara mereka sama sekali tidak berdomisili di Papua langsung namun mereka terus mengeluarkan berbagai macam ide mengenai separatisme.
Membahas mengenai bagaimana banyaknya ide akan separatisme yang dimiliki oleh bagian kelompok kecil itu, Prof. Dubes Imron Cotan selaku Pemerhati Isu-Isu Strategis dan Global menjelaskan bahwa justru sebagian besar terjadinya kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh pihak Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua sendiri serta juga adanya konflik sosial antar sesama kelompok atau suku orang di Papua.
Jelas sekali bahwa apabila masih terdapat anggapan kalau seolah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dituduhkan dilakukan oleh aparat keamanan, anggapan tersebut sama sekali tidaklah benar.
Sementara itu, Pakar Hubungan Internasional Universitas Pajajaran Bandung, Prof. Dr. Teuku Rezasyah mengungkapkan bahwa memang akan terlalu besar tenaga semua pihak yang terkuras dengan sia-sia apabila terus berupaya untuk menghalau pergerakan dari Benny Wenda. Maka dari itu, menurutnya akan jauh lebih baik apabila justru melakukan pembenahan dari dalam negeri sendiri.
Sungguh keliru apabila masih saja terdapat anggapan atau klaim bahwa seolah pergerakan atau perjuangan yang dilakukan oleh Benny Wenda dan kelompoknya dalam ULMWP yang berupaya melakukan Papua Merdeka adalah merupakan aksi yang mewakili masyarakat Papua, pasalnya justru masyarakat Bumi Cenderawasih sendiri sama sekali tidak ada yang merasa terwakili gerakan mereka dan justtu OAP sendiri sangat mengapresiasi upaya pemerintah melakukan percepatan pembangunan dalam DOB.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Bali
