Oleh: Nana Gunawan *)
Penambahan keempat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua berhasil memberikan banyak manfaat khususnya kemajuan di bidang pembangunan infrastruktur. Kini keempat wilayah DOB di Tanah Papua sedang melakukan penataan daerah. Dengan adanya penambahan Provinsi baru, maka pemerataan pembangunan akan semakin masif sehingga bisa menjadi pondasi kuat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Adapun pembentukan Provinsi Baru di Papua dilakukan atas aspirasi yang sudah cukup lama disampaikan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat Papua. Dari aspirasi tersebutlah Pemerintah mempertimbangkan bahwa DOB Papua memang perlu dilakukan untuk percepatan pembangunan di Papua.
Selain itu, pemekaran tersebut akan lebih banyak memberikan keuntungan karena Pemerintah sudah mulai membangun infrastruktur sesuai dengan kebutuhan di wilayah-wilayah pemekaran. Sentuhan pembangunan harus terlaksana agar semakin memudahkan mobilitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat Papua.
Intelektual Muda Papua Pegunungan, Charles Kossay mengatakan bahwa pemekaran Papua dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Apalagi, Papua memiliki geografis yang luas sehingga diperlukan pemekaran untuk mengerucutkan rentan kendali administrasi Pemerintahan di dalam sektor ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan atas amanat UU Otsus Papua.
Pembangunan ini tentunya sangat didukung penuh oleh masyarakat Papua karena sangat memudahkan kehidupan sehari-hari mereka seperti masuknya aliran listrik, memiliki banyak jalan penghubung yang representatif, dan banyaknya penambahan jalur darat di Papua. Hal tersebut akan berdampak pada kebutuhan logistik yang lebih mudah didapat, murah, cepat, serta efisien.
Pemerataan memang harus dilakukan agar Indonesia terus maju dan menghapus stigma jawasentris. Charles Kossay menambahkan bahwa anak muda Papua beserta generasi emas Indonesia optimis Presiden Joko Widodo sangat serius dalam membangun kemajuan Tanah Papua. Karena menurutnya, masyarakat Papua berhak mendapatkan pemerataan Pembangunan agar memiliki kemakmuran yang sama dengan wilayah lainnya.
Akan tetapi, Charles melihat bahwa Pembangunan di Papua menjadi terhambat karena aksi teror yang melibatkan kelompok KST Papua. Bahkan, aksi tersebut sampai memakan korban jiwa yaitu seorang Aktivis Perempuan Papua bernama Michelle Kurisi.
Teror yang dilakukan KST Papua semakin brutal dan menjadi sumber konflik yang harus diberantas. Eksistensi mereka sudah membuat masyarakat sipil menjadi sengsara dan terus menjalani hidup dalam kekhawatiran. Kekerasan maupun pembantaian yang mereka lakukan wajib untuk diperangi.
Tak hanya menyerang masyarakat sipil, KST Papua juga menghambat pembangunan di Bumi Cendrawasih. Mereka melakukan sabotase pembangunan infrastruktur di Papua serta melakukan aksi teror kepada para pekerja yang sedang menggarap proyek jalan Trans Papua. Hal inilah yang membuat Pemerintah menerjunkan para aparat keamanan untuk mengawal pembangunan proyek jalan Trans Papua tersebut.
Sementara itu, Charles Kossay berharap bahwa kelompok KST Papua segera ditangkap dan diproses pada hukum yang berlaku. Masyarakat tidak boleh takut dan gentar dalam mengecam aksi yang dilakukan oleh KST.
Jika serangan KST Papua tidak dihentikan, maka pembangunan di Papua khususnya di wilayah DOB akan terhambat dan tidak sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Kemudian, Pemerintah akan merugi karena dana yang dibutuhkan pastinya akan lebih besar lagi. Baik Pemerintah maupun masyarakat Papua akan sama-sama dirugikan oleh aksi KST Papua.
Di sisi lain, dengan adanya penambahan keempat DOB Papua diharapkan dapat membuat masyarakat sangat gembira karena Pemerintah berpihak kepada mereka. Saat provinsi baru berdiri, maka sistem pemerintahan yang baru beserta proyek-proyek pembangunan otomatis akan terus diperbaiki. Masyarakat Papua sangat berterima kasih kepada Pemerintah karena akan ada banyak perubahan positif di sana.
Gedung-gedung yang berdiri baik di sektor pendidikan maupun kesehatan akan semakin banyak dan meluas sehingga anak-anak di Papua tidak harus pergi ke kota lain untuk mengenyam pendidikan dan mendapatkan fasilitas kesehatan. Jarak antara pemerintah dengan masyarakat akan semakin dekat, kebutuhan masyarakatpun akan semakin mudah untuk dipenuhi.
Oleh sebab itu, dengan adanya pemekaran wilayah di Papua bukan sekadar kebijakan populis saja, melainkan menjadi jalan keluar bagi masyarakat Papua untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendapatkan kemajuan pembangunan di wilayah mereka.
*) Penulis merupakan Pengamat Indonesia Timur dari Nusa Bangsa Institut.
