JAKARTA — Sebagai sosok pemimpin yang sangat berprestasi, Ganjar Pranowo berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah.
Pakar Komunikasi dan Administrasi Publik, Agung Firman Sampurna menilai bahwa adanya penguatan akan pelayanan publik memang menjadi salaj satu capaian kinerja milik pemimpin berambut putih itu selama menjadi Gubernur Jateng dua periode.
Hal itu disampaikannya dalam membedah buku berjudul ‘Hitam Putih Ganjar, Jejak Kepemimpinan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah’.
Ternyata terdapat sebanyak 106 kata ‘pelayanan’ dan sebanyak 53 kata ‘pelayanan publik’. Sehingga tentu menurutnya peningkatan pelayanan publik menjadi hal yang paling menonjol.
“Dengan cermati isi buku tersebut bahwa peningkatan pelayanan publik, itu menjadi insight pertama dari buku ini,” kata Firman.
Lebih lanjut, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2022 itu menambahkan bahwa adanya pelayanan publik telah selaras dengan tujuan utama pembentukan Pemerintah Daerah (Pemda), yakni sebagai instrumen pelayanan publik.
Menurutnya, penguatan akan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo bisa dilihat dari kinerjanya membangun Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Data per Februari 2023, Jateng miliki 28 MPP, ini merupakan jumlah terbanyak dibanding daerah lainnya. Total MPP Indonesia per Februari 2023, itu 110. 65 di Pulau Jawa, 15 Sumatera, 13 Kalimantan, 13 Sulawesi dan 3 Bali dan 1 NTT,” kata Firman.
Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Jateng pada tahun 2022 sekitar 80 persen, bahkan angka tersebut menjadikan integritas di Pemprov Jateng menjadi salah satu yang tertinggi.
Data menunjukkan bahwa Pemprov Jateng per 2022, Survei Penilaian Integritas Pemprov Jateng berada pada angka 78,71 persen.
Hasilnya, tingkat kepuasan yang dimiliki oleh masyarakat juga sangat tinggi, yakni Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 83,50 persen.
Memang Capres dari PDI Perjuangan tersebut selama ini terus berupaya melakukan peningkatan akan kualitas pemerintahan di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Salah satu upaya tersebut adalah melalui program e-governance untuk mencegah kemungkinan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Saya berupaya melakukan pencegahan korupsi di pemerintahan, serta pelayanan yang mudah, murah, dan cepat,” kata Ganjar Pranowo.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro, Prof. FX Sugiyanto mengakui keberhasilan dari Ganjar Pranowo dan menjelaskan bahwa terlihat jelas dalam beberapa indikator yang bisa dicontoh oleh Pemda lain.
“Ketika BPKP menjadikan Jateng selama Ganjar itu jadi Gubernur, saya pikir cukup masuk akal juga. Karena, ada beberapa indikator penting kalau kita bicara (good) governance itu,” kata Sugiyanto.
