Oleh : Salmon Kadepa )*
Aparat keamanan mengaku dan berkomitmen kuat untuk selalu siap siaga. Hal tersebut menanggapi adanya ancaman yang dikeluarkan oleh pihak Kelompok Separatis dan teroris (KST) Papua pimpinan Egianus Kogoya, yang mana mereka akan melakukan penyerangan di Ibu Kota Nduga sebagai balasan dari adanya penggerebekan markas mereka beberapa waktu lalu.
Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua, Brigjen Ramdani Hidayat terus menginstruksikan kepada seluruh jajaran aparatnya dan juga aparat keamanan gabungan yang berada di Kabupaten Nduga di Provinsi Papua Pegunungan khususnya untuk tetap terus bersiaga.
Instruksi ini tegas disampaikan kepada para jajarannya, karena hal tersebut menyusul dengan adanya keberhasilan penggerebekan yang dilakukan oleh jajaran aparat keamanan dari personel gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terhadap markas KST Papua pimpinan Egianus Kogoya baru-baru ini.
Misi penggerebekan sarang gerombolan teroris itu juga berhasil menewaskan 3 (tiga) pentolan KST pasca dilakukannya kontak tembak antara pihak mereka dengan aparat keamanan. Setelah kejadian tersebut tentu kini seluruh anggota langsung selalu bersiap siaga dalam mengantisipasi berbagai macam kemungkinan dan potensi akan adanya aksi-aksi balasan yang mungkin dilakukan oleh KST.
Diketahui pula sempat terdapat sebuah ancaman yang dikemukakan oleh Egianus Kogoya bahwa dirinya akan melakukan penyerangan di Kenyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga. Namun dalam menanggapi adanya ancaman yang diucapkan tersebut, pihak aparat keamanan dari personel gabungan selalu siap siaga.
Meski mengaku sudah sangat siap dan bersiaga, namun terdapat satu hal yang sangat penting untuk ditekankan, yakni nyatanya sampai detik ini pun, aparat keamanan dari personel gabungan di Indonesia sama sekali tidak menginginkan terjadinya korban dari pihak manapun, termasuk juga masyarakat sipil orang asli Papua (OAP), ataupun korban dari aparat sendiri dan bahkan sama sekali jangan sampai adanya korban dari kelompok yang berseberangan sendiri.
Pasalnya, hal tersebut menurut Wakapolda Papua adalah karena semua pihak juga sama-sama merupakan seorang manusia, bahkan termasuk anggota gerombolan separatis di Bumi Cenderawasih itu pun mereka merupakan manusia dan masih dianggap sebagai saudara setanah air.
Apa yang dikemukakan oleh Wakapolda Papua tersebut juga sejalan dengan ungkapan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo beberapa waktu lalu, yang mana dirinya mengatakan bahwa penyelesaian persoalan akan aksi separatis yang terus saja terjadi dan dilancarkan oleh KST Papua ternyata hendaknya memang harus menggunakan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan.
Maka dari itu menjadi sangat penting bahwa dalam menyikapi dan berupaya untuk melakukan penyelesaian pada persoalan gerombolan teroris di Bumi Cenderawasih harus dilakukan secara komprehensif, tapi di sisi lain juga tetap harus ada tindakan yang tegas dan terukur.
Saat ini memang Bangsa Indonesia masih terus dihadapkan dengan adanya berbagai persoalan mengenai keberadaan dan juga resistensi yang terus dilakukan oleh KST Papua. oleh karenanya, penyelesaian akan tindak separatisme di Tanah Papua itu memang sangat wajib untuk menggunakan pendekatan dan cara yang komprehensif agar bisa jauh lebih optimal.
Maksud dari tindakan komprehensif yang juga memperhatikan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan adalah bukan hanya sekedar menindak langsung KST Papua saja, melainkan tindakan tegas juga harus dilakukan kepada berbagai pihak yang melakukan aksi akan penyelewengan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Bumi Cenderawasih.
Dengan adanya penindakan tegas kepada seluruh pihak yang juga melakukan penyelewengan dana tersebut, tentu juga akan membantu peningkatan kesejahteraan yang terjadi bagi seluruh warga masyarakat OAP sendiri karena dana tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya untuk kesejahteraan mereka.
Menyinggung mengenai bagaimana selama ini upaya Pemerintah yang juga menggandeng banyak pihak termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat di Papua, adalah salah satunya dengan langkah yang dilakukan oleh Pemprov Papua Tengah yang membentuk sebanyak 4 (empat) Satuan Tugas (Satgas).
Adapun keempat Satgas yang dibentuk tersebut yakni satgas penanganan stunting, satgas penanganan kemiskinan ekstrem, satgas inflasi dan juga satgas penanganan pengangguran. Komitmen kuat sangat diberikan oleh pemerintah untuk terus menyejahterahkan masyarakat sehingga banyak sekali pula pendekatan yang sudah dilakukan demi bisa menyelesaikan banyaknya kasus akan resistensi di Bumi Cenderawasih.
Aparat keamanan sendiri juga masih tetap dan sangat perlu untuk bertindak tegas, maka dari itu mereka terus berkomitmen melakukan siap siaga, khususnya di beberapa daerah yang rawan lantaran menyusul adanya penggerebekan di markas KST Papua pimpinan Egianus Kogoya, terlebih adanya ancaman kalau mereka akan menyerang Ibu Kota Nduga.
)* Mahasiswa Papua tinggal di Bandung
