Oleh : Nhoplent Gloria Kapayai )*
Aparat keamanan terus berupaya untuk semakin mempersempit kemungkinan ruang gerak yang dimiliki oleh Kelompok Separatis (KST) Papua. Mereka menegaskan bahwa akan langsung menindak tegas para gerombolan separatis tersebut bahkan dengan cara menerjunkan sebanyak ratusan personel ke Bumi Cenderawasih.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Christina Aryani sangat menyesalkan dan juga mengutuk keras kasus pembunuhan terhadap aktivis kemanusiaan perempuan, yang juga merupakan warga sipil dan orang asli Papua (OAP) bernama Michelle Kurisi Doga.
Diketahui bahwa setelah dibunuh oleh KST Papua, jenazah aktivis tersebut ditemukan di Distrik Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian menanggapi adanya kasus itu, Christina Aryani mengaku bahwa memang sejauh ini jumlah kekerasan yang terjadi di Bumi Cenderawasih sudah semakin mengerikan saja.
Pasalnya korban kali ini merupakan masyarakat sipil yang juga sekaligus aktivis perempuan dan anak bagi warga Papua sendiri, yang mana seharusnya dengan keberadaan Michelle akan sangat membantu seluruh masyarakat di Tanah Papua. Namun ternyata dirinya justru tetap menjadi sasaran dari aksi kebiadaban gerombolan separatis itu.
Tentu saja dengan adanya kekerasan yang menimpa warga sipil tersebut apabila ke depannya misalnya tidak segera ada tindakan yang sangat serius dari pihak aparat keamanan, maka jelas akan semakin menimbulkan banyaknya dan semakin membesarnya gejolak sosial di Bumi Cenderawasih.
Dalam menyikapi adanya kasus tersebut, pihak jajaran aparat keamanan dari personel gabungan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hingga Badan Intelijen Negara (BIN) harus bertindak dengan sengat serius karena sejauh ini pergerakan yang dilakukan oleh KST Papua sendiri telah menciptakan banyak sekali teror serta ketakutan yang sangat luar biasa bagi seklompok masyarakat lain.
Sudah menjadi kewajiban bagi aparat keamanan untuk bisa bertindak dengan sangat tegas, sebelum nantinya semakin banyak korban dari masyarakat sipil terus berjatuhan. Jangan sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dianggap sebagai sebuah negara yang lemah di hadapan gerombolan teroris yang selama ini terus melancarkan aksi mereka secara sangat brutal dengan hanya bertujuan untuk menunjukkan eksistensi mereka saja.
Markas Besar (Mabes) Polri menyatakan bahwa pihak mereka akan sesegera mungkin menerjunkan sebanyak ratusan personel ke Tanah Papua. Langkah tersebut dilakukan tentunya untuk bisa menciptakan kondisi keamanan di Bumi Cenderawasih yang selama ini dinilai kurang stabil sebagaimana di daerah lainnya di Tanah Air.
Terkait dengan adanya penerjunan ratusan personel tersebut, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Irjen Pol. Mathius D Fakhiri menyatakan bahwa memang telah ada keputusan dari Mabes Polri terkait dengan pengiriman personel Polri ke daerah yang sedang terus mengalami gejolak itu.
Sejatinya memang pada hakikatnya, Bumi Cenderawasih sendiri masih sangat membutuhkan adanya tambahan akan aparat keamanan. Sehingga dengan ditambahkannya personel yang turun langsung itu diharapkan akan semakin mewujudkan akan terciptanya pengamanan situasi yang terjadi di Papua.
Selain karena sebelumnya terjadi pembunuhan kepada aktivis kemanusiaan yang juga merupakan masyarakat sipil orang asli Papua (OAP) sendiri, namun dengan adanya penambahan jumlah personel aparat keamanan itu juga untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang mungkin saja bisa terjadi, terlebih dalam menyambut pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik dalam perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang.
Saat ini, Kepolisian terus melaksanakan kalkulasi mengenai jumlah bantuan tenaga yang dibutuhkan untuk dikirimkan. Ketika seluruh perhitungan sudah selesai dilakukan, maka jelas bahwa personel bantuan akan sesegera mungkin diterjunkan.
Tatkala aparat keamanan yang merupakan personel bantuan itu sudah diterjunkan di Tanah Papua, maka mereka juga akan langsung disebarkan di sebanyak 12 Kabupaten ang tersebar di dua provinsi, yakni Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan karena memang kedua wilayah itu yang selama ini dinilai masih sangat rawan.
Ke 12 Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiayi, Kabupaten Puncak, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Lani Jaya. Sedangkan enam kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Tolikara dan terakhir, Kabupaten Yalimo.
Upaya penindakan tegas kepada KST Papua yang selama ini memang terus melancarkan aksi mereka dengan sangat biadab bahkan juga menyasar kepada warga sipil OAP sendiri, yang bahkan adalah seorang aktivis kemanusiaan langsung dilakukan oleh aparat keamanan dengan menerjunkan sebanyak ratusan personel tambahan ke Bumi Cenderawasih.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Kupang
