Oleh : Alfred Jigibalom )*
Pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerataan pembangunan adalah wujud konkrit dalam mengamalkan sila kelima pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu wujud nyata upaya tersebut terjadi tentu saja karena pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Freddy Thie selaku Bupati Kaimana mengatakan bahwa pembentukan sejumlah DOB di Papua, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diperlukan dalam rangka mendorong pemerataan serta percepatan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Freddy juga mengatakan jajarannya bersama DPRD, tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat sudah duduk bersama dan bersepakat bahwa DOB merupakan komitmen seluruh komponen masyarakat Kabupatan Kaimana Papua Barat.
Menurutnya, Pemkab, DPRD dan masyarakat adat Kabupaten Kaimana juga telah menyatakan dukungannya terhadap pembentukan DOB di Papua Barat saat pertemuan denga Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw di Jakarta. Prinsipnya tujuan dari DOB adalah satu langkah yang baik untuk menghadirkan perubahan di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat.
Dalam pertemuan dengan jajaran Pemkab, DPRD dan Dewan Adat Kaimana, Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengapresiasi dukungan dari seluruh komponen terhadap usulan pembentukan DOB di Papua, khususnya di wilayah Papua Barat. Harapannya dengan adanya pembangunan DOB akan membuat daerah tersebut tidak tertinggal jauh dibanding dari daerah lain.
Perlu diketahui bahwa pulau Papua memiliki luas wilayah hampir 3 hingga 4 kali pulau Jawa dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta. Luas wilayahnya juga menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam mempercepat pembangunan. Selain itu, medan geografis di Papua juga sulit dijangkau, sehingga pemekaran di Papua tentu akan berdampak pada kemajuan di Papua.
Adapun pembentukan DOB di Papua dilakukan atas aspirasi yang sudah cukup lama disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat Papua. Dari masukan tersebutlah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan pemeirntah untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua.
Sebelumnya, Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa pemekaran tersebut akan lebih banyak berdampak positif terhadap percepatan pembangunan seperti yang dialami Papua Barat dan juga beberapa daerah lainnya. Mantan Kapolri tersebut juga menuturkan adanya ketimpangan yang terlihat saat dirinya menjadi Kapolda Papua pada 2012-2014, terutama di wilayah Papua Pegunungan Tengah. Tito menyebutkan bahwa pemekaran provinsi di Papua saat ini berkaca pada pemekaran Provinsi di Papua saat ini berkaca pada pemekaran Provinsi Papua Barat yang diklaim olehnya mampu membawa kemajuan di Papua.
Sebelumnya, Tokoh Papua Wilem Frans Ansanay mengatakan, karakteristik tanah Papua berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu contohnya, luas satu kabupaten di Papua ada yang sama dengan satu provinsi di Pulau Jawa. Menurutnya, Papua harus ditangani serius, terutama pada sektor kesehatan. Hanya saja sejumlah permasalahan di Papua masih ditemui, wilayah yang dekat dengan provinsi saja masih kekurangan, bagaimana dengan wilayah lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan DOB menjadi langkah yang patut diperhitungkan demi upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Papua.
Pada kesempatan berbeda, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, bahwa tujuan dari pemekaran wilayah ini adalah bentuk upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan diharapkan dapat mempermudah jangkauan pelayanan pemerintah di wilayah Papua. Selain itu, Jokowi menilai bahwa pemekaran wilayah di Papua juga merupakan aspirasi yang berasal dari masyarakat Papua itu sendiri yang telah diungkapkan dari beberapa tahun lalu dan berasal dari berbagai kelompok masyarakat.
Realisasi Daerah Otonom Baru di Papua dapat menjadi upaya terbaik dalam menghadirkan percepatan pembangunan dan pemerataan sebagai hak yang harus dan wajib diterima oleh warga Papua yang menjadi bagian dari NKRI. Dengan adanya DOB tentu saja hal ini akan memberikan kesempatan-kesempatan baru bagi Putra Daerah untuk semakin mengembangkan potensinya. Terlebih, pemekaran ini mengandung tujuan pembagian tugas Pemerintahan Daerah yang semakin spesifik dan menjangkau lebih fokus pada wilayah-wilayah dan masyarakat daerah yang lebih detail.
Hilangnya rasa percaya masyarakat Papua kepada negara tentu saja disebabkan karena adanya kesenjangan sosial serta minimnya pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat terutama di daerah pelosok. Hal ini tentu saja tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, sehingga pemerintah harus terus melakukan pendekatan demi memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat Papua, di mana pemekaran wilayah atau pembangunan DOB menjadi sesuatu yang patut untuk dilaksanakan, mengingat wilayah Papua yang teramat luas dengan akses jalan yang tidak semudah di wilayah lain seperti di pulau Jawa.
Pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus pemerintah yang terus diupayakan, sehingga dibutuhkan kebijakan yang mampu mewujudkan pemerataan tersebut. Pembangunan DOB menjadi jawaban, di mana pembangunan ini akan mendekatkan masyarakat dalam mengakses fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali
