Oleh : Mayang Dwi Andaru )*
Pemilu 2024 dimulai beberapa bulan lagi dan sebentar lagi akan memasukui masa kampanye. Masyarakat bersinergi untuk menjaga perdamaian saat Pemilu, dan salah satu caranya adalah dengan menolak politik identitas. Mereka tak mau dipecah-belah oleh oknum yang menginginkan polarisasi dan membuat adanya beberapa kubu yang saling berseteru. Politik identitas harus dihapuskan untuk mensukseskan Pemilu.
Pemilihan umum (Pemilu) akan diselenggarakan tahun 2024 tetapi wajib disiapkan dari sekarang agar nantinya berjalan dengan baik. Semua pihak berperan besar untuk menciptakan Pemilu damai dan berkolaborasi agar tercipta Pemilu damai. Perdamaian harus dijaga agar Pemilu berlangsung dengan lancar dan berhasil 100%.
Salah satu cara untuk mensukseskan Pemilu adalah dengan menolak politik identitas. Sedangkan pengertian politik identitas adalah ketika seorang capres atau caleg menggunakan identitas seperti keyakinan, ras, latar belakang, sebagai pembeda dengan yang lain. Ketika ada politik identitas maka dampak buruknya adalah hanya warga dari ras atau latar belakang yang sama yang akan mendukungnya, lalu menghina orang lain karena memiliki perbedaan identitas.
Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa berdasarkan hasil survei sebagian besar masyarakat khawatir adanya polarisasi atau perpecahan berupa politik identitas jelang pemilu. Sedangkan politik identitas berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara.
Mahfud MD melanjutkan, memilih pemimpin berdasarkan identitas politiknya boleh saja, namun jangan sampai identitas politik dijadikan alat untuk mendiskriminasi kelompok tertentu. Kemudian, Pemilu merupakan ajang mencari pemimpin bukan mencari musuh. Jangan sampai gara-gara pemilu timbul perpecahan sampai menahun.
Isu politik identitas dikhawatirkan semakin meningkat dikalangan masyarakat. perpecahan itu tidak bisa ditoleransi untuk setiap tahapan tahunan pada Pemilu. Jangan sampai ada kelompok atau golongan yang menggulirkan isu politik identitas. Sebab hal itu dapat menimbulkan polarisasi ditengah masyarakat.
Politik identitas sangat berbahaya karena bisa menganggap orang yang tidak satu keyakinan atau etnis adalah musuh. Bahkan bisa dipakai oleh seorang politisi untuk menjatuhkan lawan politiknya. Caranya dengan menggiring opini publik bahwa seorang capres tidak layak menjadi pemimpin karena berasal dari etnis tertentu.
Ketika ada kampanye yang menggunakan politik identitas maka berbahaya karena bisa memunculkan diskriminasi dan rasisme. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk menolak politik identitas dan bersinergi dalam menghindarinya. Kerja sama untuk menghalau politik identitas dilakukan dengan beberapa pihak seperti Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan aparat keamanan terkait.
Saat ada oknum tim sukses caleg yang menggunakan isu politik identitas maka masyarakat bisa langsung melaporkannya ke lembaga Bawaslu dan aparat keamanan terkait. Ketika kasus tersebut sudah diusut maka tidak ada lagi oknum yang menggunakan politik identitas sebagai senjata untuk memenangkan caleg dalam Pemilu.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Pasaman Barat Aditia Pratama menyatakan bahwa politik identitas menjadi salah satu objek pengawasan agar tidak menjadi penghalang demokrasi dalam Pemilu 2024. Politik identitas bisa menjadi faktor penggerus kualitas demokrasi saat ini.
Jangan sampai ada capres atau caleg yang berkampanye dengan menggunakan politik identitas. Semua peserta Pemilu 2024, agar dapat bersikap bijaksana ketika memberikan pernyataan kepada masyarakat. Jangan sampai pernyataan itu dapat menggiring opini publik ke ranah perpecahan, dan para politisi harus bisa mengendalikan diri mereka masing-masing.
Politik identitas berbahaya karena digunakan sebagai alat kampanye yang salah. Di mana seorang caleg memperlihatkan identitasnya sebagai suku / golongan tertentu yang superior dibandingkan dengan suku/golongan lainnya, dengan harapan akan menarik minat dari pemilih dengan suku yang sama. Akan tetapi politik identitas menjadi blunder karena suku / golongan lain merasa tidak terima dan akhirnya mengobarkan permusuhan saat kampanye Pemilu 2024.
Politik identitas sangat berbahaya karena bisa menganggap orang yang tidak satu keyakinan atau etnis adalah musuh. Bahkan bisa dipakai oleh seorang politisi untuk menjatuhkan lawan politiknya. Caranya dengan menggiring opini publik bahwa seorang capres tidak layak menjadi pemimpin karena berasal dari etnis tertentu.
Politik identitas bisa memecah-belah bangsa karena rakyat jadi terpisah menjadi beberapa kubu. Ada yang membela capres tertentu yang dianggap agamis, sementara ada yang mencintai partai tertentu yang nasionalis. Oleh karena itu masyarakat menolak politik identitas.
Masyarakat bersinergi untuk menolak politik identitas pada Pemilu 2024. Mereka bekerja sama dengan aparat keamanan, KPU, dan Bawaslu untuk mengawasi agar Pemilu berjalan dengan sukses tanpa ada kampanye politik identitas. Jangan sampai ada oknum tim sukses caleg yang menggunakan politik identitas sebagai senjata saat kampanye, karena akan menyebabkan perpecahan di masyarakat.
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Sadawira Utama
