Jakarta – Tenaga Ahli Utama KSP, Ade Irfan Pulungan mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan RoGer (Rocky Gerung), tidak pantas dan tidak elok disampaikan dalam konteks bermasyarakat, bersosial dan berketuhanan. Hal tersebut, jika tidak ditindak, maka akan menjadi legitimasi bagi orang lain untuk bisa bebas melakukan hal yang sama.
“Ucapan RoGer jika tidak dilakukan peringatan atau warning, akan menjadi preseden yang tidak baik dan legtimasi bagi orang lain untuk bisa bebas melakukan hal seperti itu, sehingga menjadi problem dimasa yang akan datang,” kata Ade dalam acara Hot Topic Petang a di stasiun radio MNC Trijaya, Senin (7/8).
Menurutnya, ucapan-ucapan yang tidak pantas, yang disampaikan dalam forum terbuka, bisa menjadi referensi atau kebiasaan buruk jika tidak di-warning dan akan mengikis nilai-nilai kultur budaya.
Demokrasi di Indonesia, lanjutnya, harus dilihat dari semangat dan nilai-nilai luhur bangsa. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, heterogen dan berketuhanan, sehingga ada nilai yang harus dijalankan dan dipahami serta dipatuhi, baik norma tertulis maupun tidak tertulis.
“Dalam konteks berpendapat, kita tidak bisa mengungkapkan semaunya apalagi di ruang publik dengan dasar alasan berdemokrasi,” tuturnya.
Ade menjelaskan, batasan kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi Pancasila, tercantum dalam pasal 28 UUD 1945.
“Sedangkan jika melihat dalam hidup bermasyarakat, bersosial dan berketuhanan tentu batasannya muncul dalam masyarakat,” ucap Ade.
Menurut pengacara di Lawfirm Irfan Pulung & Partners ini, ucapan-ucapan RoGer (Rocky Gerung) tidak elok disampaikan dalam konteks bermasyarakat, bersosial dan berketuhanan.
“Sebagai akademisi, ilmuwan atau apapun, dalam memberikan masukan, tidak bisa terlepas dari kultur dan budaya serta tradisi yang ada di daerah dan keluarga masing-masing,” tegasnya.
Dirinya mengungkapkan, Presiden Jokowi sendiri mempersilahkan kritik dan koreksi terhadap sebuah kebijakan yang dirasa tidak baik, tapi kritikan harus konstruktif, ada solusi, nilai positif atau keinginan untuk memberikan perbaikan.
“Kritik yang membangun atau konstruktif penting agar pemerintah menyadari bahwa diawasi dan dikontrol publik. Hal tersebut lebih baik ketimbang kritik tanpa solusi dengan diksi negatif dan tidak pantas, bahkan merendahkan dan mengakibatkan orang akan marah dan tidak simpatik terhadap ucapan-ucapan tersebut dengan dalil kebebasan berdemokrasi,” katanya.
Sementara itu, terkait Pemilu, Ade mengatakan bahwa dadanya Pemilu menunjukkan demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik, tinggal bagaimana kita berdemokrasi dengan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat.
“Berdemokrasi yang sesuai dengan ciri-ciri negara kita. Kita sudah sepakat bahwa Pancasila menjadi falsafah hidup dan sumber dasar hukum serta perekat bagi masyarakat Indonesia,” tutupnya.
