Oleh : Viktor Awoitauw )*
Perkembangan 4 DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua semakin baik. Dengan adanya DOB maka masyarakat Papua makin kuat ekonominya dan anak-anaknya juga bertambah cerdas.
Permintaan rakyat Papua tercapai ketika pemerintah meresmikan 4 daerah otonomi baru. Pulau Papua yang luasnya lebih dari 400.000 KM2 terlalu besar jika hanya memiliki 2 provinsi (Papua dan Papua Barat). Oleh karena itu perlu dilakukan pemekaran wilayah agar masyarakatnya lebih sejahtera, karena pengaturannya lebih mudah (berkat dekatnya jarak ke kantor pemerintah provinsi).
Tanggal 11 November 2022, 4 provinsi baru telah berdiri di Papua. Para penjabat gubernur juga sudah dilantik, yakni Ribka Haluk sebagai penjabat Gubernur Papua Tengah, Apolo Safanpo sebagai penjabat Gubernur di Papua Selatan, dan Nikolaus K sebagai penjabat di Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Kemudian, Moh. Musa’ad sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.
Setelah setahun, perkembangan 4 DOB Papua berjalan dengan baik. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyatakan bahwa perkembangan empat provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua yang meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya menunjukkan progres perkembangan yang baik.
Tito Karnavian melanjutkan, untuk perkembangan DOB baik. Dimana ASN sudah masuk ratusan orang, bahkan ada juga yang lebih dari 1.000 ASN. Ia juga diminta pemerintah untuk membagi anggaran ke masing-masing DOB, rata-rata mendapat Rp2 Triliun lebih.
Dalam artian, setelah da pemekaran wilayah maka di 4 provinsi baru di Papua mengalami peningkatan. Dari segi kepegawaian, penambahan ASN sangat bagus karena memperbesar peluang orang asli Papua (OAP) untuk menjadi abdi negara. Dengan begitu mereka akan memiliki kehidupan yang lebih sejahtera.
Apalagi ada anggaran dari pemerintah sebesar 2 Triliun rupiah. Dengan dana sebanyak itu maka akan menjadi modal awal untuk pembangunan, baik di bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dll.
Perkembangan DOB juga terjadi di bidang pendidikan. Politisi Otopianus Tebai menyatakan bahwa pemekaran wilayah di Papua perlu mendapatkan masukan dari berbagai pihak agar sesuai dengan harapan masyarakat Papua.
Otopianus juga menyoroti pentingnya penguatan pendidikan informal di Papua. Khususnya bagi mereka-meraka yang pengangguran, didampingi, dan dibina sehingga mereka lebih mandiri. Ia pun menekankan perlunya pemerintah mempertimbangkan partai politik lokal sebagai identitas budaya OAP.
Dalam artian, pemekaran wilayah alias penambahan DOB akan memiliki efek positif pada bidang pendidikan di Papua. Dengan 4 DOB maka akan memudahkan mobilitas, menambah fasilitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.
Saat ada provinsi baru, otomatis dana APBD akan ditambah oleh pemerintah. Uang ini tak hanya digunakan untuk membangun jembatan dan infrastruktur lain. Namun juga untuk membangun gedung sekolah yang lengkap, beserta fasilitas perpustakaan, dll. Sistem pendidikan di Papua akan jauh lebih baik berkat penambahan DOB.
Perlu diketahui juga, bahwa sistem pendidikan di Indonesia bagian barat secara umum lebih baik dari Indonesia bagian Timur, seperti Papua. Di Indonesia Timur, masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah yang baik.
Kondisi ekonomi, budaya dan aksesibilitas geografis menjadi batasan bagi banyak anak-anak di wilayah timur Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar sekalipun. Masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Ada yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka.
Mengutip data dari United Nations Children’s Fund (UNICEF) menunjukkan bahwa 30% siswa Papua tidak menyelesaikan SD dan SMP mereka. Di pedalaman, sekitar 50% siswa SD dan 73% siswa SMP memilih untuk putus sekolah.
Akan tetapi dengan adanya DOB maka perkembangan di 4 provinsi akan makin baik karena ada anggaran yang lebih besar untuk bidang pendidikan. Dengan begitu maka akan memperkecil angka putus sekolah di kalangan anak-anak Papua. Masyarakat di Bumi Cendrawasih akan lebih cerdas.
Sementara itu, Muhammad Mus’ad, yang saat ini menjabat sevagai Pj. Gubernur Papua Barat Daya, menyatakan bahwa 4 DOB adalah pecahan dari provinsi induk. Oleh karena itu pihaknya tidak akan melepas tanggung jawab. Yang terpenting sekarang adalah komunikasi dan koordinasi.
M Mus’ad menambahkan akan ada dana hibah yang diberikan ke 4 provinsi baru. Rencana Kerja Perangkat Daerah juga sudah disiapkan. Dalam artian, meski 4 provinsinya baru tetapi masyarakatnya tidak usah kahwatir. Seluruh provinsi akan berkoordinasi dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Pembangunan di seluruh Papua merupakan cara untuk memajukan rakyatnya. Dengan dana hibah maka bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasiltias-fasilitas bagi rakyat. Terlebih ketika belum ada pembagian dana APBN karena provinsinya baru saja berdiri, sehingga wajib ada penyesuaian dan masa tunggu.
Jika dana hibah sudah diserahkan maka akan langsung digunakan untuk kepentingan rakyat Papua. Misalnya untuk pembangunan fasilitas kesehatan seperti RS dan Puskesmas, yang lengkap dengan alat kesehatan dan tenaga medis berpengalaman. Dengan banyaknya Puskesmas maka masyarakat akan tetap sehat, terlebih ketika masih ada ancaman penyakit seperti corona dan malaria.
Perkembangan 4 DOB di Papua semakin baik, baik di bidang ekonomi mapun pendidikan. Dengan penambahan provinsi maka masyarakat yang diuntungkan karena kehidupan mereka akan makin baik. Rakyat Papua berterima kasih karena berkat adanya 4 DOB mereka lebih sejahtera.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bandung
