JAKARTA – Bukti Presiden Joko Widodo mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo semakin menguat, melalui utusan tim yang beranggotakan 7 orang itu untuk membantu pemenangan Pilpres 2024.
Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah mengutus tim 7 yang mempunyai rekam jejak mumpuni.
“Setelah bertemu Presiden, karena beliau menugaskan tim komunikasinya yang dikenal sangat andal dan piawai dan betul-betul memahami bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi,” ujar Hasto di acara Pelatihan Juru Kampanye Ganjar.
Hasto tidak mengungkapkan ketujuh orang yang dimaksud tersebut, namun dirinya menyebut bahwa Partai PDIP akan bergerak cepat untuk mengerahkan para relawan dalam memenangkan Ganjar Pranowo.
“Pak Presiden mengatakan harus ada grand strategy, baik didalam komunikasi, didalam membangun visi dari Pak Ganjar Pranowo,” sambungnya.
Kegiatan pelatihan juru kampanye itu disebutkan sebagai instruksi langsung dari Jokowi dan dihadiri oleh 300 perwakilan partai koalisi yang mendukung Ganjar dan 150 perwakilan dari para relawan.
Selama tiga hari berturut-turut dalam acara tersebut akan menghadirkan nama-nama penting untuk mengisi pelatihan.
Salah satunya yaitu, Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, Ketua Kadin Arsjad Rasjid hingga Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan sejumlah elite perwakilan dari partai koalisi yang lainnya.
“Jadi, kolaborasi parpol pengusung Pak Ganjar Pranowo dan sukarelawan ini dengan memberikan pembekalan ini diharapkan pergerakan secara serentak, baik di udara maupun di darat dan juga pergerakan dengan kekuatan doa itu akan dilakukan secara bersama-sama,” jelasnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2019 lalu Jokowi yang terpilih di periode ke-2 sebagai Presiden RI menunjuk 7 orang untuk membantu dalam kabinetnya.
Ketujuh orang tersebut yakni, Pratikno, Pramono Anung, Moeldoko, Retno Marsudi, Soekardi Rinakit, Ari Dwipayana, dan Alexander Lay.
Sementara itu, pada kesempatan lain Ganjar Pranowo yang digadang-gadang mampu melanjutkan program Presiden Jokowi itu ditanya mengenai kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Mengenai proyek tersebut, ketika pemimpin berganti bagaimana keberlanjutan prorgam tersebut.
“Loh IKN sudah jadi Undang-undang (UU). Kok masih ada yang tidak commit (komitmen),” jawabnya.
Menurutnya, apabila sudah menjadi Undang-undang, sudah menjadi kewajiban siapapun untuk melaksanakan peraturan perundang-udangan tersebut, termasuk melanjutkan progres Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Kalau sudah jadi UU, itu kewajiban siapapun. Artinya itu harus melaksanakan loh. Karena sumpahnya itu harus melaksanakan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
Kemudian, ketika ditanya mengenai pembangunan IKN Nusantara lebih dalam, Ganjar mengungkapkan janjinya akan menuntaskan progres tersebut.
“Iya karena ini tidak hanya membangun gedung. Tapi kita berbicara energi hijau, kita bicara ekonomi biru dan kemudian infrastrukturnya disiapkan. Sehingga kalau orang kita berbicara IKN itu adalah cerita masa depan Indonesia,” tandasnya.
Seperti yang diketahui, IKN Nusantara merupakan salah satu program yang saat ini tengah direalisasikan pemerintahan Joko Widodo. Salah satu visi dan misinya untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang yaitu dengan pembangunan IKN Nusantara ini.
***
