Jakarta – Pesta demokrasi nasional akan digelar pada 14 Februari 2024. Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS) Ngasiman Djoyonegoro optimistis penyelenggaraan Pemilu serentak akan berlangsung aman dan damai.
“Masyarakat sekarang ini semakin cerdas dan peran masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang damai dan aman sangat penting,” kata Ngasiman dalam dialog bertema “Menjaga Pemilu Aman dan Damai” di radio Elshinta, Senin (17/7/2023).
Menurut Ngasiman, masyarakat yang cerdas sangat berpengaruh dalam mewujudkan Pemilu aman dan damai. Masyarakat yang cerdas mampu menyaring informasi, terutama yang masuk di media sosial.
“Dibutuhkan kedewasaan politik dalam menjalankan pemilu yang damai dan aman,” ujarnya.
Ngasiman melanjutkan, netralitas TNI/Polri juga
sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Selain itu, para penyelenggara pemilu
seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diminta untuk netral. Peran Bawaslu sangat penting untuk mengawasi jalannnya pemilu agar tidak terjadi polarisasi dan politik identitas.
Menurut Ngasiman, para penyelenggara pemilu telah memetakan indeks kerawanan pemilu, diantaranya di DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beberapa wilayah lainnya.
“Para penyelenggara harus mencegah adanya politik indentitas yang kemungkinan masih akan terjadi. Pengalaman pada pilkada 2017 harus menjadi pelajaran dimana masih banyak polarisasi di masyarakat. Para elit politik juga harus berperan untuk mencegah polarisasi dengan tidak mengeluarkan pernyataan yang kontroversi,” kata dia.
Ngasiman menjelaskan, politik identitas tidak akan terjadi jika penyelenggara pemilu tegas dalam bertindak seperti melakukan pengawasan yang ketat terhadap jalannya kampanye. Menurut dia, pada pemilu 2024 mendatang politik identitas kemungkinan masih akan terjadi. Oleh sebab itu, perlu antisipasi sejak dini dengan memberikan pendidikan politik yang benar pada pada masyarakat, seperti melalui literasasi digital dengan memilah informasi di media sosial.
“Politik gagasan penting untuk mencegah terjadinya polarisasi dan politik identitas agar masyarakat tidak terpecah belah. Politik gagasan masyarakat juga diberikan pendidikan politik yang benar dan bukan politik penyebar hoaks,” jelas Ngasiman.
