Oleh : Charles Tabuni )*
Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua memang menjadi salah satu fokus pemerintah. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah cukup intens melakukan pembangunan infrastruktur di Papua, seperti pembangunan jalan, jembatan dan pembangunan lainnya.
Upaya peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat Papua tidak bisa dilakukan dalam hitungan hari, sehingga pembangunan ini membutuhkan pengawalan dari pihak keamanan. Dalam kesempatan rapat terbatas bersama jajaran pengamanan wilayah Provinsi Papua, Presiden Joko Widodo menekankan kepada seluruh jajaran TNI-Polri untuk turut serta mengawal pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam keterangannya menuturkan, Presiden Jokowi mengingatkan kepada TNI-Polri untuk bekerja secara lebih terintegrasi antara program-program pusat dengan daerah. Sehingga TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua.
Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan tersebut salah satunya melalui dukungan dalam pembangunan di wilayah Papua. Baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran wilayah, semuanya bisa berjalan dengan baik.
Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa TNI akan terus berkolaborasi bersama Polri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui operasi penegakan hukum. Saat ini jumlah TNI di wilayah Papua dinilai masih cukup untuk menggelar operasi penegakkan hukum tersebut.
Panglima TNI juga menuturkan bahwa pihaknya mendorong pelaksanaan operasi pasukan pengamanan masyarakat baik di wilayah perbatasan darat maupun laut yang berada di wilayah Papua. Selain itu TNI juga mengadakan operasi mem-backup Polri dalam rangka penegakan hukum.
Selain pembangunan infrastruktur seperti bandara, pemerintah juga melakukan pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan. Masyarakat Papua membutuhkan pendidikan tinggi demi memiliki taraf hidup yang baik. Kemudian, mereka juga harus sehat agar semangat bekerja demi membangun tempat kelahirannya.
Dalam pembangunan di bidang pendidikan, pemerintah juga telah mengucurkan dana Otonomi Khusus (otsus) untuk mewujudkannya. Anggaran Otsus juga tidak hanya dirupakan bangunan fisik, tetapi juga dirupakan dalam bentuk beasiswa untu putra-putri Papua yang berprestasi. Beasiswa Otsus diberikan agar anak-anak Papua bisa mengenyam pendidikan di bangku sekolah dari jenjang SD sampai SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi.
Berkat adanya pembangunan di bidang pendidikan ini, muncullah anak muda Papua yang dapat meraih cita-citanya untuk menjadi anggota TNI ataupun Polisi. Bahkan mereka yang sudah lulus kuliah tentu memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Apalagi pendidikan merupakan investasi jangka panjang dan program perbaikan sumber daya manusia dapat mengubah mindset masyarakat papua tentang pentingnya pendidikan.
Selain itu, pembangunan di bidang kesehatan juga digalakkan oleh pemerintah, terutama untuk wilayah yang ada di pelosok Papua yang masih menghadapi endemi malaria dan penyakit-penyakit lain. Semakin banyak puskesmas ataupun faskes yang dibangun, didukung dengan adanya tenaga kesehatan, obat-obatan serta sarana yang representatif tentu saja diharapan derajat kesehatan masyarakat di Papua akan dapat ditingkatkan.
Presiden Jokowi telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai bagian dari sebuah bentuk kerangka besar jawaban dari solusi permasalahan yang ada di Papua. Secara tida langsung, pemerintah saat ini ingin meninggalkan manfaat bagi papua dengan terus berprogres dalam membangun Papua, baik pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan SDM.
Meski demikian, akselerasi pembangunan ini tidak dapat berjalan dengan baik apabila dari sisi keamanan masih mengkhawatirkan. Sehingga pemerintah memerlukan kolaborasi dari pihak keamanan baik dari TNI, Polri dan BIN untuk mengawal pembangunan yang telah dimulai sejak lama.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin pernah menjelaskan bahwa salah satu isu di Papua yang harus diselesaikan adalah tingkat kemiskinan yang tinggi. Karenanya, dia meminta agar dalam pembangunan Papua, dibutuhkan semangat baru, cara pandang baru dan juga cara kerja yang baru demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Ma’ruf menegaskan, tujuan penetapan Inpres 9/2020 adalah untuk mewujudkan masyarakat provinsi Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat. Tujuan dari inrpres nomor 9 tahun 2020 tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Pembangunan di Papua dan Papua Barat tentu saja tidak lepas dari tantangan yang harus dihadapi, seperti separatisme dan aksi dari KST yang kerap mengganggu perdamaian dan keamanan di Papua. Hal ini semakin diperkeruh dengan adanya akun-akun media sosial yang mendukung kiprah KST.
Apapun yang terjadi pembangunan di Papua harus terus dilanjutkan. Karena bagaimanapun juga, Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga pemerintah pusat dan seluruh instansi terkait tidak boleh lepas perhatian terhadap Papua.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta
