OleH : Alfred Jigibalom )*
Pembangunan tidak hanya terkait dengan urusan infrastruktur saja, melainkan Sumber Daya Alam (SDM) juga perlu dibangun demi kemajuan suatu wilayah. Sehingga pembangunan SDM tentu saja layak untuk masuk ke dalam skala prioritas pembangunan.
Pejabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyebutkan bahwa peningkatan kualitas hidup dan kapasitas (SDM) menjadi salah satu dari lima program prioritas Pemda setempat pada 2024 sesuai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerinta Daerah (RKPD).
Dalam kesempatan penutupan kegiatan Musrenbang RKPD Pemprov Papua Barat di Manokwari, Waterpauw menjelaskan empat program prioritas yang lain, yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
Waterpauw menuturkan, tentu saja menjadi tantangan dan tugas bersama untuk memperbaiki capaian kinerja di berbagai setor pembangunan di tahun 2024. Untuk itu diperlukan pendekatan perencanaan pembangunan secara tematik-holistik, integratif dan spasial guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara lebih efektif dan efisien.
Mantan Kapolda Papua dan Papua Barat tersebut mengharapkan sumbangsih pemikiran dan komitmen nyata para pemangku kepentingnan untuk menyusun program dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya lebih terarah dan tepat sasaran.
Dirinya berujar, dengan menetapkan prioritas pembangunan, pemerintah juga membuat perkiraan dan target yang realistis dalam RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2024.
Beberapa tantangan yang dihadapi Pemprov Papua Barat hingga saat ini seperti rendahnya akses dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar baik di sektor pendidikan maupun kesehatan serta perlindungan sosial.Lalu, belum optimalnya pembangunan berbasis gender dan perlindungan anak serta lanjut usia.
Masih terjadinya konflik horizontal dan kriminalitas meskipun dalam intensitas rendah juga menjadi salah satu hambatan pembangunan di Papua Barat. Selain itu, pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal secara produktif, inovatif dan berkelanjutan belum berjalan secara maksimal.
Kemudian tingginya risiko kerusakan sumber daya hutan dan lahan yang berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca, rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta konektivitas daerah.
Hal ini juga menjadi perhatian serius bagi Pemprov Papua Barat yakni kerentanan wilayah atas perubahan iklim, pencemaran, kerusakan lingkungan dan potensi bencana, serta masih adanya kasus kemiskinan ekstrim dan stunting yang menjadi isu prioritas nasional.
Pada kesempatan berbeda, Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menekankan soal pembangunan sumber daya manusia (SDM) terkait upaya menyejahterakan masyarakat Papua. Dengan begitu masyarakat Papua dapat mengelola sumber daya alamnya dengan baik.
Jusuf Kalla berharap agar generasi muda Papua dapat belajar lebih giat agar dapat mengetahui cara mengelola sumber daya alam yang sangat melimpah. Jusuf Kalla juga meminta kepada warga pendatang di Papua agar merasa bahwa dirinya merupakan orang Papua karena sudah tinggal dan hidup di Bumi Cenderawasih secara bersama-sama.
Saat ini SDM menjadi kata kunci dalam menghadapi berbagai tantangan dalam megatrend dunia yang dinamis. Pemerintah memandang pengembangan SDM Papua menjadi langkah untuk percepatan pembangunan Papua. Percepatan pembangunan Papua akan menerapkan pembangunan yang selaras dengan konteks pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030.
Roadmap pengembangan SDM Unggul dalam menunjang transformasi ekonomi Papua akan dilakukan dalam pendidikan formal dan vokasi, kolaborasi dan kerjasama, sarana pendidikan dan pelatihan, intervensi pemerintah dan SDM aparatur dengan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN)
Salah satu program yang menunjang SDM di Papua adalah adanya keberlanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Investasi terbaik adalah manusia, investasi dalam pengembangan manusia adalah langkah yang tepat, karena merekalah yang akan membangun peradaban mereka sendiri.
Anak muda di Papua haruslah dibekali keterampilan agar mereka dapat memiliki daya saing untuk mendapatkan pekerjaan serta penghasilan yang layak.
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, M Lakotani pada acara pembukaan Musrenbang di Manokwari, pihaknya menyebutkan lima prioritas pembangunan 2023 di provinsi Papua Barat, pertama : percepatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, kedua : peningkatan kualitas SDM unggul dan berkarakter kontekstual Papua Barat, serta perlindungan sosial.
Prioritas ketiga, pembangunan dalam peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah, keempat : peningkatan pengelolaan lingkungan dan SDA yang adil dan berkelanjutan.
Kelima adalah peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemantapan tata kelola Otsus berbasis stabilitas wilayah.
Dirinya juga menargetkan laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat di tahun 2023 akan mencapai 5,5 persen dari 0,51 persen di tahun 2021; IPM tahun 2023 ditargetkan sebesar 66,19 point dari 65,26 point di tahun 2021.
Peningkatan kapasitas SDM untuk Papua Barata merupakan salah satu prioritas yang harus menjadi perhatian serta tindak lanjut yang serius, hal ini diupayakan guna memajukan pembangunan di Papua Barat.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali
