Oleh : Asmita Chandra )*
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 ke-42 di Labuan Bajo, Selasa (9/5). Presiden Jokowi mengatakan bahwa keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2023 memiliki tantangan dan permasalahan internasional yang cukup kompleks, baik dari segi geopolitik maupun ekonomi.
Presiden Jokowi menyoroti para pemimpin ASEAN yang saat ini menghadapi ekonomi global belum pulih, rivalitas makin tajam, dan dinamika dunia tidak terprediksi. Presiden Jokowi percaya ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan, asalkan bisa bersatu. Dengan persatuan, ASEAN mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan.
Negara ASEAN punya aset kuat untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata dunia, dimana memiliki bekal bonus demografi dan kestabilan kawasan. Sehingga ke depan ASEAN memperkuat integrasi ekonomi, arsitektur kesehatan, pangan, energi dan kestabilan keuangan.
Tantangan yang datang dari keadaan ekonomi masih dalam kondisi pemulihan pasca pandemi Covid-19, menimbulkan berbagai krisis ekonomi, pangan, energi, hingga perang. Disamping isu Myanmar yang kembali menguji kapasitas dan efektivitas ASEAN dalam mengatasi permasalahan internal.
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, di Labuan Bajo telah membeberkan sejumlah kesepakatan, dari kesepakatan investasi hingga kesepakatan ekonomi dan alih energi ramah lingkungan yang berkelanjutan.
Indonesia menjalin kesepakatan dengan Vietnam untuk mengupayakan memenuhi target perdagangan sebesar USD 15 miliar untuk 2028. Kedua belah pihak optimis bahwa target tersebut dapat dipenuhi dengan syarat bahwa semua restriksi perdagangan atau hambatan perdagangan dapat dikurangi jika tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Selain itu negosiasi bilateral investment treaty dilakukan karena kini investasi kedua belah pihak telah makin meningkat.
Tak lupa, kerjasama di bidang energi baru dan terbarukan, serta menyelesaikan pengaturan pelaksanaan dan proses ratifikasi atas selesainya perundingan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara.
Joint Working Group juga akan dibentuk bersama Timor Leste guna mempersiapkan pengembangan kawasan ekonomi di perbatasan. Sedangkan dengan Laos, Indonesia menjalin kerja sama ekonomi, kerja sama BUMN Indonesia dengan Laos, antara lain kerja sama PLN dengan Électricité du Laos, kemudian pengadaan pesawat dari PT. DI untuk angkatan udara Laos, dan juga pengadaan kereta api dari PT. INKA untuk Petrotrade Laos Public Company. Kedua negara menurut Menlu Retno juga meningkatkan kerja sama dalam memberantas trafficking-in-person yang saat ini sedang marak terjadi di negara-negara anggota ASEAN.
Sedangkan dengan Malaysia, Menlu Retno menyampaiakn penyelesaian beberapa bidang untuk perbatasan laut dan perbatasan darat, penegasan one channel system, serta perlindungan para pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia.
Adanya keketuaan Indonesia ini sekaligus memberikan peluang dan menunjukkan peran strategis Indonesia memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelembagaan ASEAN utamanya dalam membentuk tatanan kawasan yang mendasarkan pada multilateralisme dan nilai-nilai inklusivitas.
Menko Polhukam, Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa Indonesia bersama sejumlah negara kawasan ASEAN lainnya berkomitmen mewujudkan keamanan dan kedamaian masyarakat ASEAN melalui blue print mengenai pilar politik dan keamanan di ASEAN. Diantaranya, Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Manusia Akibat Penyalahgunaan Teknologi sebagai komitmen untuk memberantas perdagangan manusia di kawasan ASEAN yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan komprehensif, mulai dari upaya pencegahan hingga perlindungan bagi korban.
Dengan adanya deklarasi tegas tersebut, kolaborasi secara bersama dalam penangkalan penyalahgunaan tekbologi akan meningkat. Semangat untuk pemberantasan perdagangan manusia ini sangat perlu untuk terus didukung, salah satunya melalui upaya percepatan perundingan Perjanjian Ekstradisi ASEAN. Dengan adanya perjanjian tersebut maka akan mampu mencegah kawasan ASEAN dari para kriminal dan juga semakin menguatkan status ASEAN sebagai masyarakat berbasis hukum.
Indonesia optimis bahwa ASEAN akan tetap relevan serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang penting di kawasan, melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespon tantangan kawasan dan global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, untuk kemakmuran rakyat di Asia Tenggara.
Sebagai salah satu negara pendiri dan negara terbesar di ASEAN, banyak pihak berharap Indonesia akan dapat memfasilitasi berbagai terobosan dan inovasi sebagai solusi dalam mengatasi tantangan dan permasalahan dunia yang juga dihadapi oleh kawasan.
Di tahun 2023 ini, menjadi kali kelima, Indonesia didapuk memegang Keketuaan ASEAN, dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth“ yang bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia. Hal ini karena, Indonesia ingin membawa ASEAN menjadi kawasan yang memiliki peran penting, bagi negara kawasan dan dunia. Baik berperan sentral sebagai motor perdamaian maupun kesejahteraan kawasan. Selain itu, Indonesia juga ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia.
Di kawasan Asia, Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar dan satu-satunya negara di ASEAN yang masuk dalam G20. Untuk itu mari kita dukung keketuaan Indonesia untuk ASEAN dengan turut menjunjung nilai solidaritas dengan semangat optimisme dan kerja sama, dengan membangun collaborative governance multi stakeholder untuk mewujudkan cita-cita ASEAN yang tangguh terhadap berbagai gejolak krisis serta ASEAN yang mampu membawa kebermanfaatan bagi masyarakat di Asia Tenggara dan dunia internasional.
)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi Nasional dan Global
