Oleh : Rebecca Marian )*
Masyarakat Papua merasakan pemerataan kesejahteraan sejak hadirnya Daerah Otonom Baru (DOB) yang diresmikan pada 11 November 2022 lalu oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dari berbagai sektor. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sumber daya yang ada di sana, baik sumber daya alam dan juga sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas.
Hadirnya pembangunan dan pemerataan daerah ini meningkatkan pertumbuhan di Wilayah Timur Indonesia yang lebih tinggi, bagaimana tidak pasalnya dengan adanya pemekaran tersebut, tentu saja banyak pelayanan publik yang juga bisadirasakan oleh masyarakat setempat.
Seperti yang diketahui, Papua merupakan wilayah Timur Indonesia yang memiliki banyak kekayaan alam yang besar, namun sayangnya hanyamenyumbang 20 persen dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tak tinggal diam begitu saja karena untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran, perlu adanya upaya pemerataan, salah satunya melalui Daerah Otonomi Baru (DOB) dan pembangunan yang terus dilakukan.
Untuk itu, sebagai wujud hadirnya pemekaran Papua diharapkan mampu bersaing dalam basis pangan nasional dan menjadi sektor ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Pasalnya, dengan kekayaan yang luar biasa ini, masyarakat Papua perlu didukung melalui berbagai sektor.
Pemerintahan sangat mendukung pembangunan infrastruktur pelayanan publik seperti konektivitas fisik yakni, jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhansupaya rantai ekonomi Papua dapat berjalan lancar.
Pemerintahan tak henti melakukan pemerataan pembangunan di berbagai daerah, khususnya di Bumi Cendrawasih untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan membentuk pertumbuhan ekonomi secara merata dan adil.
Tak hanya dari sektor ekonomi, pemerataan wilayah Papua juga menyentuh pembangunan pusat studi Kristen atau Kristen Center yang didukung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Qolil Qoumas, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Ketiganya menyampaikan pada Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin terkait dengan pembangunan pusat studi Kristen dan lembaga pendidikan di Atambua.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa peresmian keempat provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua justru akan mempercepat pemerataan pembangunan dan perdamaian di Papua, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.
Terkait dengan pemekaran Papua, Abdul Halim juga berharap agar dengan adanya Daerah Otonom Baru (DOB) tidak lagi terjadi konflik seperti perebutan wilayah baik antara masyarakat pegunungan maupun masyarakat pesisir Papua.
Sebagaimana yang tertuang di Pancasila dalam sila ke 5 yang berbunyi ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ pemekaran Papua yang membentuk empat provinsi baru ini salah satu bentuk wujud perhatian Pemerintah terhadap masyarakat Kawasan Timur untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Pejabat Walikota Jayapura, Frans Rekey mengamini bahwa memang benar, adanya pemekaran tersebut membuat terlihat lebih jelas dari sudut lokasi dan tanggung jawab daerah masing-masing. Bahkan, ia berterima kasih sebab sudah merasakan pendampingan hingga adanya bantuan dana desa.
Sementara itu, terlihat dari sektor pendidikan Pemprov Papua diminta untuk menjaga dan bertanggung jawab terhadap program kebijakan afirmasi pendidikan. Seperti dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Wamendagri Wempi menginstruksikan kepada Gubernur Papua dan Penjabat Gubernur tiga DOB untuk memberikan perhatian terhadap pendidikan.
Dirinya juga meminta kepada Pj Gubernur dari tiga DOB hasil pemekaran Papua untuk turut serta membiayai anak-anak mereka mulai dari tahun 2023 hingga tahun-tahun berikutnya.
Lebih lanjut, ia juga memastikan agar anak-anak yang sekolah di dalam maupun di luar negeri supaya bisa kembali untuk memimpin tanah Papua agar menjadi lebih baik dan maju kedepannya.
Sementara itu, Plh Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun melalui Rakerda dan Musrenbang ketiga DOB dapat memanfaatkan forum tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat supaya lebih baik lagi dari waktu ke waktu.
Saat ini, salah satu wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Provinsi Papua Tengah telah memiliki logo resmi yang baru saja disahkan oleh Pejabat Gubernur Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M di hadapan Mendagri, Tito Karnavian.
Menurut Ribka, dari keempat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, Provinsi Papua Tengah adalah provinsi pertama yang sudah memiliki logo dan akan dipasang di Provinsi yang ke 35.
Sejalan dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) menjelang Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Papua Tengah 8 kabupaten, DPS Provinsi Papua Pegunungan 8 kabupaten, dan DPS Provinsi Papua Selatan 4 kabupaten.
Adanya Rekapitulasi DPS di 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang dipimpin langsung oleh KPU RI atas perwakilan dari Mochammad Affifudin, Betty Epsilon Idroos dan Yulianto Sudrajat ini bertujuan untuk memutahirkan data pemilih dan memudahkan pemilih yang datang ke TPS.
Hadirnya Daerah Otonomi Baru (DOB) memberikan kesan postif bagi Bumi Cendrawasih karena terwujudnya pemerataan dan kesejahteraan yang adil dirasakan oleh masyarakat dari berbagai sektor mulai dari ekonomi, pendidikan, agama, dan lain sebagainya dari Pemerintah RI untuk Tanah Papua.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta
