Pemerintah membangun jalan perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Pembangunan ini sekaligus untuk meningkatkan keamanan antar negara. Pemerintah terus membangun Papua mulai sampai ke perbatasan dengan Papua Nugini, agar ada pemerataan infrastruktur di Bumi Cendrawasih.
Papua adalah wilayah yang sangat potensial karena memiliki kekayaan sumber daya alam dan bahan tambang. Oleh karena itu pembangunan digencarkan untuk mendukung pengolahan sumber daya tersebut dan memakmurkan masyarakat di Bumi Cendrawasih. Pembangunan dilakukan sampai ke wilayah perbatasan karena untuk memudahkan mobilitas masyarakat, sekaligus meningkatkan keamanan.
Pembangunan jalan di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi fokus pemerintah Indonesia saat ini. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di beberapa wilayah, salah satunya Pembangunan Jalan Perbatasan Papua sepanjang 1.098,33 km yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI. Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Menteri Basuki menjelaskan, tantangan dalam pembangunan jalan perbatasan di Papua adalah gangguan keamanan, kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, serta cuaca. Di samping itu, keterbatasan material konstruksi serta akses ke lokasi juga sulit dicapai, sehingga logistik dan tenaga kerja sulit didapat.
Pekerjaan ini dilakukan secara bertahap mengingat medan yang dilalui sangat berat karena harus melintasi pegunungan terjal, menembus hutan yang sangat sulit untuk para pekerja konstruksi dan mobilisasi alat kerja.
Kementerian PUPR menargetkan 3.707 km pembangunan jalan perbatasan di seluruh Indonesia di tahun 2023. Pembangunan jalan tersebut tersebar di beberapa wilayah, seperti Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua dapat selesai hingga akhir tahun 2024.
Pemerintah memang menggencarkan pembangunan di Papua dan Presiden Jokowi amat perhatian kepada seluruh warga di Bumi Cendrawasih. Buktinya adalah beliau presiden yang paling sering mengunjungi Papua untuk melihat sejauh mana perkembangan pembangunannya. Yang selalu diperiksa adalah infrastrukturnya, terutama jalan perbatasan dan pos batas lintas negara (yang berdekatan dengan Papua Nugini).
Jalan perbatasan Papua sangat penting karena Pembangunan jalan perbatasan sejalan dengan program Pemerintah Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Di Papua, pembangunan jalan perbatasan antara Negara Indonesia-Papua Nugini sepanjang 1.098,24 Km juga terus dilaksanakan secara bertahap oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.
Pembangunan jalan perbatasan Papua bekerjasama dengan Zeni TNI Angkatan Darat pada saat pembukaan hutan dan pembentukan badan jalan. Selanjutnya pada saat konstruksi, akan dilanjutkan oleh Kementerian PUPR. Pembangunannya cukup menantang dengan kondisi cuaca dan medan berat sehingga menjadi kendala dalam membawa material dan alat berat ke lokasi.
Kehadiran jalan perbatasan dan akses perbatasan tersebut diharapkan akan membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan. Dimana barang kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga akan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat akan terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan.
Pemerintah juga menggelar Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang dirapatkan bersama para pemangku kepentingan di Bumi Cendrawasih. Rencana pembangunan ini berlaku hingga 2041. Memang proyek ini dilakukan dalam jangka panjang karena untuk membangun dan memakmurkan Papua tidak bisa hanya dalam 1-2 tahun ke depan.
Oktorialdi, Staf Ahli Mentri PPN/Bappenas (Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), menyatakan bahwa rapat intensif penyusunan RIPPP bertujuan menggali berbagai masukan terkait arah pembangunan di Papua, dalam rangka otonomi khusus 20 tahun ke depan.
Oktorialdi melanjutkan, dalam menyusun RIPPP maka diundang juga beberapa pihak seperti stakeholder dari berbagai daerah, para pemangku kepentingan di Papua, pihak swasta, tokoh wanita, tokoh adat dan agama, serta para pemuda. Mereka bisa memberikan berbagai usulan agar RIPP makin sempurna dan hasilnya Papua akan semakin maju.
Pembangunan tak hanya dilakukan di wilayah kota seperti Jayapura atau Merauke, tetapi juga wilayah perbatasan. Jika daerah perbatasan memiliki infrastruktur berupa jalan yang representatif maka mobilitas masyarakat akan makin baik. Mereka juga makin maju.
Pembangunan jalan perbatasan antara Papua dan Papua Nugini terus dilanjutkan. Pertama, manfaatnya untuk menambah keamanan antar wilayah. Kedua, masyarakat Papua di pelosok sekalipun akan ikut merasakan kemajuan di daerahnya.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta
