Jakarta — Komisioner KPU, Idham Holik menjelaskan bahwa sangat penting adanya literasi dan pengetahuan bagi masyarakat untuk memerangi hoaks menjelang Pemilu 2024.
Bagaimana tidak, pasalnya dengan tersebarnya berita bohong atau hoaks seringkali diserap oleh masyarakat yang memang kurang pengetahuan.
“Kuncinya memiliki pengetahuan karena sering kali hoaks ini tanpa disadari diterima oleh pihak yang tidak memiliki pengetahuan terkait hal yang dibicarakan di luar publik,” ucapnya.
Sedangkan, menurutnya untuk masyarakat yang memiliki tingkat literasi yang baik, maka mereka akan cenderung lebih cermat dan tidak mudah terbawa arus.
“Yang terpenting kita semua mempunyai literasi yang baik, kita harus waspada kita harus cermat jangan terbawa arus,” kata Idham.
Kemudian cara lain untuk bisa meminimalisasi persebaran berita bohong di media sosial menurut Komisioner KPU tersebut adalah dengan memilih teman yang terverifikasi.
Pasalnya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat beberapa akun tertentu di media sosial yang terus menerus menyebarkan propaganda hoaks seputar Pemilu 2024.
“Saya ajak pemilih Indonesia dalam membangun pertemanan di medsos itu dimana temannya terverifikasi, kalau tidak jelas maka diputus saja karena bisa dijadikan propaganda semburan kebohongan,” ungkapnya.
Upaya mitigasi secara dini, yakni meningkatkan literasi dan lebih memfilter pertemanan merupakan cara cermat dalam bermedia sosial.
“Kita memitigasi sejak dini dengan cara cermat bermedia sosial etis bermedia sosial,” ucap Idham.
Menurutnya, menjadi sangat penting diupayakan oleh seluruh masyarakat agar bisa menciptakan kondisi politik yang sehat dan damai.
Dengan adanya kewaspadaan dalam bermedia sosial, maka paparan hoaks tentu tidak akan mudah juga mempengaruhi seseorang, lantaran hal tersebut sangat merusak kesehatan demokrasi.
Sementara itu, Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan bahwa hoaks merupakan gangguan yang sangat nyata.
“Oleh sebab itu jaga, jangan main-main dengan hoaks. Itu gangguan,” ucapnya.
Mahfud juga memberikan contoh salah satu berita bohong yang sampai saat ini masih saja dibicarakan oleh masyarakat, yakni mengenai isu penundaan Pemilu.
Dirinya kembali menegaskan bahwa sama sekali tidak ada penundaan pesta demokrasi, karena seluruh hal mengenai Pemilu sudah dipersiapkan oleh Pemerintah.
“Tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Itu yang ditunjukkan Pemerintah dengan semua instrumen yang dipersiapkan, dan saya salah satu yang bertanggung jawab agar Pemilu itu terlaksana dengan baik,” tegas Menko Polhukam.
