Jakarta – Kurang dari 2 tahun lagi, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum secara serentak, yakni pemilihan anggota legislatif DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Beragam upaya harus dilakukan demi terwujudnya pemilu yang aman dan damai.
Seluruh elemen masyarakat diminta untuk turut serta mengawal pesta demokrasi tersebut. Apalagi ajang pemilu memang membutuhkan perhatian dari semua pihak.
Di sisi lain, tokoh masyarakat hingga pemuka agama juga bisa mengambil peran agar tidak ada residu pemilu yang menimbulkan kebencian sehingga menjadi kerugian besar bagi bangsa.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan seluruh pihak memiliki peran penting dalam mentransformasi pola pikir lama dalam pemilu. Menurutnya, arena pemilu harus diramaikan dengan adu gagasan, visi, misi dan rekam jejak calon pemimpin baru.
Menurutnya, perubahan strategi dari politik identitas ke politik kebangsaan memerlukan komitmen kuat, terutama dari peserta pemilu dan tim sukses.
Hanta juga mendorong poros politik agar tidak terbelah dua atau bipolar seperti Pemilu 2014 dan 2019. Dirinya berharap akan muncul tiga, bahkan empat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menambahkan, kesuksesan Pemilu 2023 bukan sekadar indikator kualitatif. Kualitas pesta demokrasi juga mesti diperhatikan.
Pada kesempatan berbeda, Presiden RI Joko Widodo menekankan sejumlah hal yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka kesiapan pelaksanaan tahapan pemilu serentak di tahun 2024.
Arahan tersebut disampaikan Presiden pada Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka kesiapan pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2024, bertempat di Beach City Entertainment Center, Ancol, Jakarta.
Presiden Jokowi mengatakan, momentum yang masih tersisa harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, memperbaiki masalah-masalah yang harus diselesaikan, mengatasi kendala-kendala yang ada, mengatasi kelemahan-kelemahan yang masih ada. Harus segera diselesaikan secara bersama. Kemudian juga membangun inovasi agar proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas dari masyarakat.
Pertama, Presiden menekankan agar seluruh kegiatan di semua tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis.
Hal tersebut penting, karena setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. Hal ini juga penting guna mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul.
Kedua, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU bahwa hal-hal teknis dalam penyelenggaraan pemilu bisa menjadi hal politis. Untuk itu, Jokowi memerintahkan agar sarana dan prasarana logistik disiapkan secara detail, serta pengadaannya dilakukan dengan jumlah dan waktu yang tepat.
Memang kondisi ini yang perlu dipersiapkan, jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan keributan-keributan di lapangan. Hal kecil-kecil ini kalau tidak detail, akan menjadi persoalan di lapangan. Selain itu juga penting untuk melaksanakan pemilu secara transparan, sehingga semuanya terbuka.
Ketiga, Presiden juga mendorong agar dilakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) di setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Presiden meminta agar seluruh pelaksana tahapan dari paling bawah hingga paling atas dibekali dengan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan-kemampuan lainnya yang dibutuhkan agar seluruh perangkat dan petugas mampu bertugas dengan baik.
Semua jajaran KPU tentunya harus menyadari akan besar dan pentingnya tugas untuk mengawal pesta demokrasi bangsa kita. Momentum berharga untuk menunjukkan komitmen dan integritas, menunjukkan dedikasi dan kemampuan terbaik bagi masa depan bangsa dan negara.
Keempat, Kepala Negara mengingatkan bahwa Pemilu 2024 mendatang akan digelar dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian sehigga semua pihak termasuk penyelenggara pemilu harus memiliki perasaan yang sama.
Pemilu 2024 ini dilaksanakan saat kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidapastian dan kesulitan, di tengah upaya masyarakat dalam memulihkan ekonomi, Presiden titip pesan kepada KPU agar bekerja secara efisien, memanfaatkan anggarannya dengan cermat, serta mengatur skala prioritas.
Presiden Jokowi juga meminta kepada KPU serta jajarannya untuk memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat.
Penguatan pendidikan politik ini tentu saja perlu dilakukan demi mewujudkan pemilu yang damai dan berintegritas. Mengedepankan ide dan gagasan, tidak mengedepankan adu domba dan manuver politik yang menyebarkan kebencian.
Sementara itu, Hasyim Asy’ari selaku ketua KPU mengatakan, selama konsolidasi nasional ini KPU akan menyelenggarakan beberapa kegiatan tahapan pemilu, antara lain, verifikasi partai politik, persiapan untuk pemutakhiran daftar pemilih, penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, pembentukan badan adhoc panitia pemilihan tingkat kecamatan, serta persiapan untuk pemutakhiran daftar pemilih.
Karakter lembaga KPU adalah lembaga layanan untuk melayani dua pihak, yakni: melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih. Dan melayani peserta pemilu baik itu partai politik ataupun perseorangan.
Pemilu yang diselenggarakan dengan sungguh-sungguh dan transparan, akan menghasilkan pesta demokrasi yang damai dan berintegritas, masyarakat akan merasa optimis bahwa pemilu 2024 akan berlangsung damai tanpa adanya perpecahan.
