Jakarta – Pencegahan akan adanya praktik politik identitas di Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk terus diperjuangkan. Hal tersebut lantaran seringnya aktivitas itu digunakan hanya untuk mencapai sebuah tujuan akan kepentingan yang menguntungkan kelompok atau pribadi tertentu saja dan bermuatan sangat politis. Justru hal yang paling ideal adalah memilih sosok pemimpin yang mampumenjunjung kepentingan masyarakat dan bangsa ini di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.
Jakarta – Pencegahan akan adanya praktik politik identitas di Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk terus diperjuangkan. Hal tersebut lantaran seringnya aktivitas itu digunakan hanya untuk mencapai sebuah tujuan akan kepentingan yang menguntungkan kelompok atau pribadi tertentu saja dan bermuatan sangat politis. Justru hal yang paling ideal adalah memilih sosok pemimpin yang mampumenjunjung kepentingan masyarakat dan bangsa ini di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.
Istilah politik identitas memang sudah sejaklama dikonstruksi sebagai suatu narasi politikoleh kelompok elit politik tertentu di Indonesia sebagai sebuah wacana instrumen untuk menggambarkan rasa kebencian dan ketakukankalah pada pihak lawan politiknya agar bisa menurunkan citra dan juga mampu menyudutkan figur tertentu yang biasanya dinilai kuat dan berpotensi menang. Bukan hanya itu, namun dalam praktik politik identitas biasanya ditujukan untuk mampu mengalahkan lawan lainnya sehingga memang perlu disudutkan dengan narasi yang sama sekali tidak menggambarkan sifat nasionalis dan juga narasi penuh akan intoleransi.
Dalam praktiknya, politik identitas sangatlah membutuhkan instrumen atau kendaraan media untuk bisa menyatakan diri lewat identitas seperti kesamaan akan agama, suku, ras, kelompok, identitas budaya, paham ideologi, organisasi dan komunitas primordial lainnya.Sedangkan di Indonesia sendiri yang memang masyarakatnya terdiri atas banyak sekali keberagaman, tidak bisa dipungkiri bahwabangsa ini kerap kali dihadapkan pada suatu kondisi dimana persatuan berada pada ujung tanduk.
Sebenarnya, solusi akan adanya kondisi persatuan dan kesatuan bangsa yang terancam tersebut adalah tatkala masyarakatnya mampu memiliki suatu pegangan tertentu yang bisa dijadikan sebuah sandaran untuk bisa terus mempersatukan banyak masyarakat dan juga kepentingan di dalamnya.
Maka dari itu, sebenarnya pada pendiri bangsa sejak dulu juga sudah merumuskan adanya pegangan yang bisa disandarimasyarakat Tanah Air dengan banyak keberagaman ini, yaitu dengan lahirnyasemboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang menyatakan bahwa berbeda-beda namun tetap satu jua.
Utamanya, tatkala menyambut adanya pesta demokrasi, yakni penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang, memang terdapat tantangan besar bagi bangsa Indonesia, terutama bagi para partisipan politik. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah adanya praktik politik uang, kemudian adanya praktik politik identitas, yang mana menjadi sebuah cara supaya calon tertentu bisa semakin mempopularitaskan dirimereka dengan berbagai macam cara.
Jelas sekali bahwa adanya politik identitas harus mampu dicegah oleh seluruh elemen masyarakat di Tanah Air. Pentingnya mencegah hal tersebut adalah supaya tidak terjadi adanyapengelompokan-pengelompokan yang tentunya mampu memecah belah kesatuan dan supaya bangsa ini mampu terhindar dari segala jenis isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) dalam serangkaian kampanye hitam.
Seluruh hal tersebut merupakan tantangan yang sangatlah serius dalam berjalannya pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang. Mengenai hal itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Dr. Emrus Sihombingmenilai bahwa adanya politik identitas yang sempit bisa memicu adanya konflik horizontal.
Tentunya, apabila praktik politik identitas tersebut terus berjalan di negeri ini, maka menurutnya menjadi sebuah hal yang amat berbahaya. Pasalnya, dalam sebuah politik identitas yang sempit, biasanya justru dimanfaatkan untuk merendahkan kepercayaan, suku atau budaya tertentu bahkan di ruang publik.
Terlebih, Dr. Emrus Sihombing menegaskanbahwa apabila masih terdapat sebuah praktik politik identitas dalam ajang Pemilu 2024 mendatang, berarti sama saja bahwa menunjukkan kalau calon yang diusung oleh kelompok tersebut sama sekali tidak mempunyai program dan sesungguhnya mereka sangat lemah. Baginya, partai politik harus memiliki komitmen politik yang kuat untuk mengikat perjanjian bahwa kandidat yang mereka usung sama sekali tidak diperbolehkan untuk terus membawa politik identitas yang sempit ini.
Setelah bangsa Indonesia merdeka, bukan berarti perjuangan sudah selesai begitu saja. Justru untuk terus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini merupakan sebuah pergulatan yang sejatinya jauh lebih berat karena terdapat kemungkinan untuk berseteru dengan bangsa sendiri, utamanya dengan dipecah belah menggunakan politik identitas.
Untuk itu, sangat penting dipahami oleh semua masyarakat Indonesia bahwa mereka harus mampu memilih seseorang yang dapat dipercayai sebagai pemimpin masa depan bangsa dan negara ini. Terus gunakan hak dan kewajiban yang dimiliki dalam negara demokrasi ini dengan sewajarnya saja dan memilih pemimpin yang memang memiliki ide hingga gagasan yang memang cemerlang bagi kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata. Mencegah adanya seluruh potensi akan praktik identitas menjadi sebuah hal yang sangat penting, karena sejatinya hal tersebut hanyalah diperuntukkan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu demi menguntungkan kelompok atau pribadi tertentu saja.
)* Kontributor Nawasena Institute
