Potensi yang dimiliki oleh setiap daerah di Papua terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa memang pembangunan yang terus digencarkan oleh Pemerintah di era kepemimpinan Presiden Jokowi sangatlah tepat sasaran dan juga tepat guna.
Indonesia sejauh ini memang dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam sangat melimpah, hal tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari Papua dengan keberlimpahan SDA mereka. Akan tetapi, kekayaan tersebut belum mampu benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan maksimal, sebelum akhirnya pada era kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo yang terus berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia dan menjadikan Bumi Cenderawasih sebagai prioritas pembangunannya.
Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di Papua yang merupakan bukti konkret dari komitmen kuat Presiden Jokowi melalui penetapan Instruksi Presiden (Inpres) menjadi salah satu fokus utama Pemerintah RI dalam beberapa waku terakhir, karena memang telah terjadi kesenjangan yang begitu besar.
Program pembangunan Papua bukan hanya terkait dengan Trans Papua saja, namun mencakup banyak sekali hal lain diantaranya adalah penyediaan listrik dan juga pembangunan berbagai macam infrastruktur lainnya. Tujuan adanya berbagai kebijakan proyek tersebut yakni untuk bisa membuka isolasi ekonomi yang selama ini terjadi di Bumi Papua sehingga semua masyarakat Papua mampu merasakan kehidupan yang jauh lebih baik. Selain itu, Pemerintah memang terus berupaya untuk mewujudkan adanya pemerataan pembangunan dengan tujuan akhir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Salah satu yang terjadi adalah pada Papua Selatan yang terus didorong oleh Pemerintah untuk menjadi salah satu lumbung pangan supaya mampu mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di Indonesia bagian Timur. Hal tersebut sejatinya merupakan potensi yang dimiliki oleh Papua Selatan, namun selama ini masih belum mampu dioptimalkan.
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa semua pihak memang harus terus berfokus untuk menjadikan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional, baik itu melalui sentra padi, sentra perikanan hingga sentra peternakan. Menurutnya, eskplorasi Papua Selatan sendiri sebagai wilayah yang sangat berpotensi mendukung lumbung pangan harus terus memperhatikan bagaimana pandangan dari semua masyarakat lokal.
Maka dari itu, adanya keterlibatan orang asli Papua (OAP) menjadi elemen yang paling mengerti tentang lahan di daerah mereka sendiri, menjadi sangat penting dalam seluruh proses pembangunan tersebut. Wapres menekankan agar adanya rumusan pendekatan yang terintegrasi dengan semua pihak bahkan sejak hulu hingga ke hilir dan juga memastikan adanya keterlibatan masyarakat asli Papua di dalamnya.
Pada kesempatan tersebut, Wapres Ma’ruf Amin sendiri mengajak kepada semua pihak untuk bisa secara bersama-sama terus mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Sementara itu, Bupati Merauke, Romanus Mbaraka menyampaikan bahwa memang potensi bahan pangan yang dimiliki oleh Papua Selatan sangatlah melimpah, seperti pada pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan hingga hortikultura.
Bahkan dari hasil pertanian di wilayah tersebut menurutnya mampu dinikmati oleh daerah lain karena memang produksi beras yang dimiliki dan juga produksi dagingnya sangatlah melimpah. Melimpahnya seluruh potensi tersebut akhirnya mampu benar-benar terpenuhi dan berkembang secara jauh lebih optimal berkat upaya pembangunan dari Pemerintah.
Pada kesempatan lain, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengemukakan bahwa kopi Papua mampu menjadi salah satu komoditas yang dapat meningkatkan perekonomian seluruh masyarakat Bumi Cenderawasih sehingga perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah. Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Himawan Harioga menyatakan bahwa beberapa kawasan di Papua memang memiliki potensi pengembangan kopi.
Sejauh ini konsolidasi sudah dilakukan oleh Pemerintah dengan banyak pihak terkait empat provinsi baru di Papua, yakni Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. Konsolidasi tersebut bahkan dilakukan bersama dengan pemilik hak ulayat sehingga memang seluruh pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah sudah dilakukan dengan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pengamat Politik Papua dan Universitas Cenderawasih, Diego Romario de Fretes bahkan menegaskan bahwa pembangunan provinsi di DOB Papua sama sekali tidak merusak ekosistem hutan. Bahkan antusiasme masyarakat yang terlibat aktif dan secara langsung dalam mendukung adanya percepatan pembangunan di Papua kian hari grafiknya semakin meningkat.
Kehadiran dan keberadaan Badan Pengarah Papua (BPP), yang mana sesuai dengan Pasal 68 A (UU No 2/2021) dan PP No 106/2021 menurut Pengamat Masalah Papua, Frans Maniagasi telah melakukan tugas dan fungsinya, yakni melakukan koordinasi secara terpadu, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi hingga pelaporan baik konseptualisasi dan prakteknya pada kementerian dan lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi, Kabupatan/Kota untuk terus memastikan setiap tahapan program percepatan dan dana-dana pembangunan termasuk dana otsus menjadi tepat sasaran dan tepat guna.
Memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pembangunan Papua selama ini yang sudah digencarkan oleh Pemerintah semenjak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangatlah tepat sasaran. Bukti dari ketepatan sasaran tersebut adalah terjadinya perkembangan potensi pada setiap daerah di Papua sehingga mereka semua benar-benar mampu mengolah seluruh kekayaan sumber daya alamnya dengan jauh lebih optimal.
