Bali – Upaya Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) untuk bisa terus mengembangkan ekosistem esports di Indonesia, salah satunya adalah dengan menjunjung tinggi regulasi, karena hal tersebut dianggap menjadi sangat penting untuk bisa melindungi seluruh hak dan kewajiban dunia esports tanah air.
Kepala Bidang Hukum dan Legalitas PB ESI, Yudistira Adipratama mengatakan adanya sebuah regulasi memang menjadi hal yang sangat penting dan sangatlah diperlukan oleh PB ESI sendiri.
Pasalnya, dengan adanya regulasi yang jelas, maka mengenai hak dan kewajiban seluruh atlet esports Indonesia bisa terjamin bahkan hingga ke berbagai aspek lainnya.
“Regulasi diperlukan PB ESI sebagai induk organisasi esports di Indonesia, tidak hanya sebagai upaya melindungi hak dan kewajiban para atlet esports Indonesia, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti kontrak kerja, liga dan turnamen, keanggotaan pemain, ketentuan perwasitan, sponsor, anti-doping, dan masih banyak lagi,” ucap Yudistira.
Lebih lanjut, menurutnya memang tidak bisa dipungkiri kalau perkembangan dunia esports menjadi semakin menghasilkan secara komersil. Sehingga untuk saat ini, esports sendiri sudah bukan melulu menjadi sebuah cabang olahraga saja.
“Saya melihat bahwa Esports secara komersil sangat menghasilkan. Tidak hanya sebuah cabang olahraga, tapi juga mulai merambah ke entertainment business,” ujar Yudistira.
Maka dari itu, Kabid Hukum dan Legalitas PB ESI tersebut mengaku memang fungsi dari regulasi sama sekali tidak bisa dianggap remeh.
“Kami menyadari fungsi dari adanya regulasi sangat esensial. Regulasi ini kami buat untuk mengakomodasi isu-isu di bidang Esports serta membantu para atlet menangani permasalahannya,” tuturnya.
Sementara itu, Pengacara Esports dari K-Case Lawfirm, Rafi Andiansyah menjelaskan bahwa adanya regulasi terkait Esports ini sejatinya adalah bukan hal baru.
Kemudian dirinya menambahkan bahwa segala jenis peraturan yang telah dibuat tersebut telah melibatkan banyak sekali stakeholder dengan kajian yang matang.
“Sebetulnya regulasi ini bukanlah regulasi yang sama sekali baru, melainkan pengembangan dari regulasi sebelumnya. Peraturan ini telah dikaji dengan matang dan dibuat secara komprehensif dengan melibatkan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), komunitas dan klub Esport, serta seluruh stakeholder di bidang Esports,” jelas Rafi.
Sejauh ini, masih terdapat permasalahan, yakni masyarakat sendiri seolah cenderung menganggap adanya regulasi akan memperumit penyelesaian masalah.
Anggapan tersebut perlahan mulai berubah berkat upaya keras dari pihak PB ESI untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait penting adanya regulasi.
“Seringkali regulasi dianggap ribet oleh masyarakat karena kesadaran masyarakat belum tumbuh. Namun sejak dibentuknya PB ESI, kesadaran itu perlahan mulai timbul. Tentu regulasi ini tidak serta merta bisa langsung diterapkan, butuh proses asimilasi dan penyesuaian,” papar Pengacara Esports tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Staff Khusus Kesekretariatan Jenderal PB ESI, Debora Imannuela mengajak kepada seluruh generasi muda untuk bisa bersama-sama membangun ekosistem Esports yang demokratis.
“Bagi generasi muda, mari bersama kita membangun ekosistem Esports Indonesia. Karena, seperti asas demokrasi, peraturan ini dibuat dari, oleh, dan untuk ekosistem Esports itu sendiri,” tutupnya.
